Resources / Blog /

Pajak

Pengertian NPOP, Cara Hitung BPHTB, dan Pajak Penjual dalam Jual Beli Rumah

ereg.pajak.go.id

NPOP adalah singkatan dari Nilai Perolehan Objek Pajak, yaitu nilai transaksi atau nilai pasar yang menjadi dasar perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang wajib dibayar pembeli properti. NPOP umumnya sama dengan harga jual beli yang disepakati, namun jika nilai tersebut lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB, maka NJOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB. Memahami NPOP penting bagi siapa pun yang akan membeli tanah atau bangunan karena nilai inilah yang menentukan besarnya bea yang harus disetor sebelum akta jual beli (AJB) dapat ditandatangani.

Ringkasan Cepat: NPOP dan BPHTB

Secara sederhana, BPHTB dihitung dengan rumus: BPHTB = 5% × (NPOP − NPOPTKP). NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak) adalah batas nilai yang dibebaskan dari BPHTB, besarannya ditetapkan oleh Peraturan Daerah masing-masing kabupaten/kota minimal Rp60.000.000 sesuai ketentuan nasional, namun di banyak daerah besar seperti DKI Jakarta ditetapkan lebih tinggi. BPHTB adalah kewajiban pembeli, sedangkan penjual memiliki kewajiban pajak terpisah berupa PPh Final atas pengalihan hak tanah dan bangunan.

Ringkasan Komponen Perhitungan BPHTB
Komponen Definisi Contoh Nilai
NPOP Harga transaksi, atau NJOP jika lebih tinggi dari harga transaksi Rp800.000.000
NPOPTKP Batas nilai bebas BPHTB, ditetapkan Perda setempat Rp80.000.000
Dasar Pengenaan Pajak NPOP − NPOPTKP Rp720.000.000
Tarif BPHTB 5% dari dasar pengenaan pajak Rp36.000.000

Apa Itu NPOP Secara Hukum?

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) adalah dasar pengenaan BPHTB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang menggantikan ketentuan BPHTB dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). BPHTB merupakan pajak daerah kabupaten/kota, sehingga ketentuan teknis mengenai NPOPTKP dan tata cara pembayarannya ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Daerah (Perda) di masing-masing wilayah.

Nilai NPOP ditentukan berdasarkan jenis perolehan hak:

  • Jual beli: harga transaksi yang disepakati antara penjual dan pembeli
  • Tukar-menukar: nilai pasar objek yang dipertukarkan
  • Hibah dan hibah wasiat: nilai pasar pada saat terjadinya perolehan hak
  • Waris: nilai pasar pada saat terjadinya perolehan hak
  • Lelang: harga transaksi menurut risalah lelang

Ketentuan penting: apabila NPOP (harga transaksi) tidak diketahui atau nilainya lebih rendah daripada NJOP PBB, maka dasar pengenaan BPHTB menggunakan NJOP PBB yang berlaku pada tahun terjadinya perolehan hak. Ketentuan ini mencegah wajib pajak melaporkan harga transaksi lebih rendah dari nilai pasar untuk mengurangi kewajiban BPHTB.

Cara Menghitung BPHTB Menggunakan NPOP

Rumus perhitungan BPHTB adalah:

BPHTB Terutang = Tarif 5% × (NPOP − NPOPTKP)

Contoh perhitungan: Andi membeli sebuah rumah di Bekasi seharga Rp800.000.000. NPOPTKP yang berlaku di wilayah tersebut adalah Rp80.000.000. Maka:

Simulasi Perhitungan BPHTB Pembelian Rumah Rp800 Juta
Komponen Perhitungan Hasil
NPOP (harga transaksi) — Rp800.000.000
NPOPTKP (Perda setempat) — Rp80.000.000
Dasar Pengenaan Pajak Rp800.000.000 − Rp80.000.000 Rp720.000.000
BPHTB Terutang 5% × Rp720.000.000 Rp36.000.000

Catatan penting: jika harga transaksi yang disepakati (Rp800 juta) ternyata lebih rendah dari NJOP PBB rumah tersebut (misalnya NJOP Rp850 juta), maka NPOP yang digunakan adalah Rp850 juta — bukan harga transaksi — sehingga BPHTB dihitung dari nilai yang lebih tinggi.

NPOPTKP Berbeda-Beda Antardaerah

Karena BPHTB adalah pajak daerah, besaran NPOPTKP ditetapkan sendiri oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota melalui Perda, dengan batas minimum nasional Rp60.000.000 untuk perolehan hak selain waris/hibah wasiat, dan minimum Rp300.000.000 untuk perolehan melalui waris atau hibah wasiat kepada keluarga sedarah garis lurus. Sebagai gambaran, DKI Jakarta menetapkan NPOPTKP sebesar Rp250.000.000 untuk perolehan hak pertama selain waris/hibah wasiat, dan Rp1.000.000.000 untuk perolehan melalui waris/hibah wasiat kepada keluarga sedarah garis lurus satu derajat.

Contoh NPOPTKP di Beberapa Daerah (Ilustratif — Selalu Cek Perda Terbaru)
Jenis Perolehan NPOPTKP Minimum Nasional Contoh DKI Jakarta
Jual beli / hibah biasa Rp60.000.000 Rp250.000.000
Waris / hibah wasiat keluarga sedarah Rp300.000.000 Rp1.000.000.000

Karena variasi ini, pembeli properti wajib mengecek Perda BPHTB di kabupaten/kota lokasi properti berada — bukan mengasumsikan angka nasional berlaku merata di semua daerah.

Pajak Penjual (PPh Final 2,5%) dan Pajak Pembeli (BPHTB) dalam Jual Beli Rumah

Transaksi jual beli rumah di Indonesia melibatkan dua kewajiban pajak yang terpisah dan dibayar oleh pihak berbeda sering menimbulkan kebingungan karena keduanya sama-sama dihitung dari nilai transaksi properti, namun berbeda dasar hukum, pihak yang wajib membayar, dan sifat pajaknya.

Perbandingan BPHTB (Pembeli) vs PPh Final (Penjual)
Aspek BPHTB PPh Final Pengalihan Tanah/Bangunan
Pihak yang wajib bayar Pembeli Penjual
Dasar hukum UU HKPD (menggantikan UU 28/2009 PDRD) PP Nomor 34 Tahun 2016
Sifat pajak Pajak daerah Pajak pusat, bersifat final
Tarif 5% dari (NPOP − NPOPTKP) 2,5% dari nilai bruto transaksi (1% untuk Rumah Sederhana/Rusun Sederhana oleh pengembang; 0% untuk pengalihan ke pemerintah/BUMN/BUMD tertentu)
Dasar pengenaan Nilai tertinggi antara harga transaksi dan NJOP Nilai tertinggi antara harga transaksi dan NJOP
Waktu pembayaran Sebelum penandatanganan AJB oleh PPAT Sebelum penandatanganan AJB oleh PPAT
Kode akun pajak Kode billing daerah (via SSPD) MAP 411128, Kode Jenis Setoran 402

Kedua pajak ini harus lunas dan tervalidasi sebelum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bersedia menandatangani Akta Jual Beli (AJB). PPAT wajib meminta bukti pembayaran BPHTB dan PPh Final kepada masing-masing pihak sebelum proses balik nama dapat dilanjutkan ke kantor pertanahan.

Contoh Perhitungan Lengkap Kedua Pihak

Kasus: Rina menjual rumahnya di Tangerang Selatan kepada Budi dengan harga transaksi Rp900.000.000. NJOP PBB rumah tersebut adalah Rp850.000.000 (lebih rendah dari harga transaksi, sehingga harga transaksi yang dipakai). NPOPTKP di wilayah tersebut adalah Rp80.000.000.

Simulasi Kewajiban Pajak Penjual dan Pembeli — Transaksi Rp900 Juta
Pihak Jenis Pajak Perhitungan Jumlah Dibayar
Rina (Penjual) PPh Final (PP 34/2016) 2,5% × Rp900.000.000 Rp22.500.000
Budi (Pembeli) BPHTB 5% × (Rp900.000.000 − Rp80.000.000) Rp41.000.000

Total pajak yang harus disiapkan kedua pihak dalam transaksi ini adalah Rp63.500.000, di luar biaya notaris/PPAT, biaya balik nama sertifikat, dan biaya pengecekan sertifikat. Rina wajib menyetor PPh Final-nya dan Budi wajib menyetor BPHTB-nya secara terpisah keduanya tidak dapat saling menggantikan atau digabung menjadi satu setoran.

Siapa yang Bertanggung Jawab Menyetor NPOP dan Menghitung BPHTB?

Berbeda dengan pajak yang dipotong pihak lain, BPHTB bersifat self-assessment pembeli sendiri (atau melalui notaris/PPAT) yang menghitung dan menyetor BPHTB menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Sebagian besar daerah, termasuk DKI Jakarta, kini menyediakan layanan e-BPHTB online melalui portal Bapenda setempat sehingga perhitungan dan pembayaran dapat dilakukan secara digital sebelum akta ditandatangani.

Kesalahan Umum Terkait NPOP yang Perlu Dihindari

  • Melaporkan harga transaksi lebih rendah dari nilai sebenarnya: jika ketahuan saat pemeriksaan Bapenda, wajib pajak harus membayar kekurangan BPHTB beserta sanksi bunga.
  • Mengabaikan perbandingan NPOP dengan NJOP: banyak pembeli lupa bahwa jika harga transaksi lebih rendah dari NJOP, BPHTB tetap dihitung dari NJOP yang lebih tinggi.
  • Menganggap NPOPTKP sama di semua daerah: NPOPTKP berbeda per Perda kabupaten/kota — pembeli properti di dua kota berbeda bisa membayar BPHTB dengan basis pengurang yang berbeda meski NPOP sama.
  • Mencampur kewajiban BPHTB pembeli dengan PPh Final penjual: keduanya adalah pajak yang berbeda subjek, dasar hukum, dan tarifnya tidak bisa dianggap satu kewajiban gabungan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa pajak yang harus dibayar penjual rumah?

Penjual rumah wajib membayar PPh Final sebesar 2,5% dari nilai bruto transaksi (atau NJOP jika lebih tinggi), sesuai PP Nomor 34 Tahun 2016. Untuk penjualan Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana oleh pengembang, tarifnya lebih rendah yaitu 1%. Pembayaran harus dilakukan sebelum AJB ditandatangani di hadapan PPAT.

Berapa pajak yang harus dibayar pembeli rumah?

Pembeli rumah wajib membayar BPHTB sebesar 5% dari NPOP setelah dikurangi NPOPTKP. Besaran NPOPTKP berbeda-beda tergantung Perda BPHTB di kabupaten/kota lokasi properti, dengan batas minimum nasional Rp60.000.000 untuk perolehan selain waris/hibah wasiat.

Apa itu NPOP dan bagaimana cara menentukannya?

NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak) adalah nilai transaksi yang menjadi dasar penghitungan BPHTB. Untuk jual beli, NPOP adalah harga yang disepakati — namun jika harga tersebut lebih rendah dari NJOP PBB, maka NJOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan.

Apa beda NPOP dan NPOPTKP?

NPOP adalah nilai perolehan objek pajak (dasar pengenaan sebelum dikurangi), sedangkan NPOPTKP adalah batas nilai yang dibebaskan dari BPHTB. BPHTB dihitung dari selisih NPOP dikurangi NPOPTKP, bukan dari NPOP secara penuh.

Apakah BPHTB dan PPh Final bisa dibayar bersamaan dalam satu setoran?

Tidak. BPHTB adalah pajak daerah yang disetor pembeli melalui SSPD ke kas daerah, sedangkan PPh Final adalah pajak pusat yang disetor penjual melalui e-Billing DJP dengan kode MAP 411128. Keduanya harus disetor terpisah oleh masing-masing pihak sebelum AJB ditandatangani.

Menghitung dan menyetorkan kewajiban pajak properti baik BPHTB, PPh Final, maupun pajak transaksi bisnis lainnya akan lebih mudah dikelola bila arus kas dan pelaporan pajak perusahaan Anda tercatat rapi. Dengan OnlinePajak, Anda dapat menghitung, membayar, dan melaporkan berbagai jenis pajak bisnis secara terintegrasi dalam satu platform, sehingga tim keuangan tidak perlu berpindah-pindah sistem saat menangani kewajiban pajak transaksi properti perusahaan maupun kewajiban pajak rutin lainnya.

Sumber resmi: Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id) dan Kementerian Keuangan (JDIH Kemenkeu) untuk regulasi PPh Final dan BPHTB terbaru.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak