Mekanisme Penyetoran PPN Kendaraan Bermotor Bekas

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Sekilas tentang PPN Kendaraan Bermotor Bekas

PPN kendaraan bermotor bekas merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang harus disetor kepada negara atas transaksi penyerahan kendaraan bermotor bekas. Pengenaan pungutan PPN kendaraan bermotor bekas ini merupakan bagian dari “kegiatan usaha tertentu”.

Perlakuan pengkreditan terkait PPN kendaraan bermotor bekas ini didasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu.

Dalam PMK tersebut, salah satu bentuk kegiatan usaha tertentu yang menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan yang berbeda dibanding transaksi lain, adalah penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran.

Mekanisme Pelunasan PPN Kendaraan Bermotor Bekas oleh Dealer

Pelunasan PPN kendaraan bermotor bekas terkait transaksi penyerahan kendaraan bermotor bekas tidak mengikuti mekanisme umum, melainkan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan.

Mekanisme pelunasan PPN kendaraan bermotor diatur dalam PMK Nomor 79/PMK.03/2010 dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, yakni sebesar 90% dari pajak keluaran.

Penghitungan pelunasan PPN kendaraan bermotor bekas dengan pedoman pengkreditan pajak masukan sesuai dengan PMK Nomor 79/PMK.03/2010 ini memiliki konsekuensi, yaitu berapapun PPN yang dibayarkan karena perolehan barang dan jasa yang terkait kegiatan usaha, tidak diperhitungkan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan.

Penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan tidak lagi berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, melainkan dengan menggunakan pengukutan yang ditentukan, yakni sebesar 90% dari Pajak Keluaran.

Konsekuensi Penghitungan Dengan Menggunakan Metode Pengkreditan Pajak Masukan

Ketentuan mengenai pedoman pengkreditan pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) terkait PPN kendaraan bermotor bekas sebesar 90% dari pajak keluaran ini memiliki konsekuensi sebagai berikut:

  1. PKP tidak perlu membuktikan bahwa PKP tersebut bukan konsumen akhir atas barang yang dibeli atau jasa yang dimanfaatkan.
  2. Pajak yang dibayar oleh konsumen selaku pembeli kendaraan bermotor bekas belum tentu seluruhnya masuk ke kas negara.
  3. PKP dapat “diuntungkan” atau “dirugikan” karena ada selisih antara pajak yang seharusnya dibayar dengan pajak yang nyata-nyata dibayar berdasarkan taksiran dalam konteks PPN sebagai pajak atas konsumsi.

Sehingga, terkait pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh dealer kendaraan bermotor bekas menjadi tidak jelas siapa konsumen akhirnya, yang merupakan faktor penting dalam penerapan PPN sebagai pajak konsumsi.

PPN yang Wajib Disetor terkait PPN Kendaraan Bermotor Bekas

PPN kendaraan bermotor bekas yang wajib disetorkan ke kas negara pada setiap masa pajak dihitung dengan cara pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan, yakni sebesar 1% dari DPP bagi PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas.

Dengan cara ini, PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan tidak dapat membebankan PPN atas perolehan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) sebagai biaya untuk penghitungan pajak penghasilan.

Ketika terjadi retur, PPN atas penyerahan BKP/JKP yang dikembalikan oleh pembeli, bisa digunakan untuk mengurangi PPN yang terutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian  BKP/JKP. Dengan catatan, faktur pajak atas penyerahan BKP/JKP tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak PPN.

Contoh Penyetoran PPN Kendaraan Bermotor Bekas

Berikut ini contoh mekanisme penghitungan penyetoran PPN kendaraan bermotor bekas:

Pada masa pajak November 2018 PT ABC Motor sebagai PKP yang bergerak di bidang jual-beli kendaraan bermotor bekas melakukan penjualan kendaraan bermotor bekas dengan total nilai Rp 150 juta. Atas penyerahan ini, ABC Motor memungut PPN sebesar 10% dari transaksi, yakni totalnya Rp 15 juta.

Pada masa pajak yang sama, ABC Motor juga melakukan pembelian kendaraan bermotor bekas dengan nilai Rp 50 juta, secara eceran, dalam arti pembelian dilakukan perusahaan dengan individu bukan dengan PKP penjual kendaraan bermotor bekas lain.

Atas transaksi selama masa pajak November 2018, perhitungan PPN terutang adalah sebagai berikut:

PPN Keluaran : 10% x Rp 150 juta = Rp 15 juta
PPN Masukan : 90% x Rp 15 juta = Rp 13,5 juta

PPN Terutang : Rp 15 juta – Rp 13,5 juta = Rp 1,5 juta

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Buat faktur pajak, bayar, dan lapor SPT Masa PPN Anda dengan mudah

Buat faktur elektronik untuk SPT PPN dan mengirimkannya ke lawan transaksi Anda secara instan tanpa perlu mencetaknya

The banner below this line is for A/B Testing, will only show on experiments

Baca Juga

Buat, Hitung, Setor, dan Lapor PPN di OnlinePajak

Proses PPN setiap transaksi Anda dengan lebih efisien dalam 1 aplikasi terintegrasi. Buat, hitung, setor, dan lapor PPN dengan mudah di OnlinePajak

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini