Resources / Blog /

Pajak

Pengertian SPHP Pajak, Dasar Hukum, dan Cara Menanggapinya

Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sering membuat wajib pajak panik, terutama jika ada koreksi pajak dengan nilai besar. Padahal, SPHP bukan keputusan final. Dokumen ini justru membuka ruang bagi wajib pajak untuk menyampaikan tanggapan, bahkan mengajukan sanggahan resmi, sebelum pemeriksa menerbitkan surat ketetapan pajak.

Artikel ini membahas SPHP pajak adalah apa, dasar hukumnya, batas waktu menanggapinya, hingga langkah praktis menyusun surat sanggahan yang benar, lengkap dengan tabel referensi cepat yang bisa dijadikan panduan saat menghadapi pemeriksaan pajak.

Quick Answer: Apa Itu SPHP Pajak?

SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) pajak adalah surat resmi yang diterbitkan pemeriksa pajak DJP untuk memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, berisi pos-pos yang dikoreksi, dasar koreksi, serta perhitungan sementara pajak terutang dan sanksi administrasi. SPHP diterbitkan setelah pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor selesai dilakukan, dan wajib pajak diberi waktu terbatas untuk menanggapi secara tertulis sebelum DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Wajib pajak dapat menyetujui seluruh temuan, menyetujui sebagian, atau mengajukan surat sanggahan jika tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan.

Dasar Hukum SPHP: UU KUP dan PMK Pemeriksaan Pajak

Kewajiban DJP menyampaikan SPHP diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemeriksa wajib memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak sebelum menerbitkan ketetapan pajak, sebagai wujud asas keterbukaan dan hak wajib pajak untuk membela kepentingannya.

Aturan teknisnya kini diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak, yang berlaku sejak 14 Februari 2025 dan mencabut sekaligus menggantikan tiga aturan sebelumnya, yaitu PMK 17/PMK.03/2013, PMK 256/PMK.03/2014, dan ketentuan pemeriksaan pada PMK 18/PMK.03/2021. PMK 15/2025 menyederhanakan tata cara pemeriksaan sekaligus mengubah salah satu ketentuan penting: jangka waktu tanggapan atas SPHP yang sebelumnya 7 hari kerja kini dipersingkat menjadi 5 hari kerja. Perubahan ini membuat wajib pajak perlu lebih sigap menyiapkan tanggapan begitu SPHP diterima.

Posisi SPHP dalam Alur Pemeriksaan Pajak

SPHP tidak berdiri sendiri. Dokumen ini adalah satu titik dalam rangkaian proses pengawasan dan pemeriksaan DJP yang umumnya berjalan sebagai berikut:

  • SP2DK — permintaan penjelasan data awal dari KPP. Jika tanggapan wajib pajak dianggap belum memadai, kasus dapat ditingkatkan menjadi pemeriksaan formal. Pelajari selengkapnya pada panduan SP2DK dari OnlinePajak sebagai langkah yang biasanya mendahului pemeriksaan.
  • Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) — tanda resmi dimulainya pemeriksaan pajak lapangan atau pemeriksaan kantor.
  • SPHP — pemberitahuan tertulis atas temuan dan koreksi pemeriksa.
  • Tanggapan wajib pajak — berupa lembar persetujuan hasil pemeriksaan atau surat sanggahan.
  • Pembahasan akhir hasil pemeriksaan — forum klarifikasi antara wajib pajak dan tim pemeriksa.
  • Surat Ketetapan Pajak (SKP) — hasil akhir pemeriksaan, dapat berupa SKPKB, SKPLB, SKPN, atau SKPKBT.

Dengan kata lain, jika sebelumnya Anda pernah menerima SP2DK dan kasusnya berlanjut ke pemeriksaan, SPHP adalah tahap lanjutan yang menentukan besaran pajak yang akan ditetapkan, sehingga tanggapan yang disampaikan pada tahap ini sangat menentukan hasil akhir pemeriksaan.

Batas Waktu Menanggapi SPHP

Salah satu hal paling krusial setelah menerima SPHP adalah kecepatan merespons. Berdasarkan PMK 15/2025, berikut jangka waktu yang berlaku:

Tahapan Jangka Waktu Keterangan
Penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP Maksimal 5 hari kerja Dihitung sejak tanggal SPHP diterima wajib pajak
Permohonan perpanjangan waktu tanggapan Maksimal tambahan 3 hari kerja Permohonan tertulis diajukan sebelum batas 5 hari kerja berakhir
Undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan Disampaikan setelah tanggapan diterima/berakhir Wajib pajak berhak hadir, didampingi kuasa atau konsultan pajak
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Sesuai jangka waktu pemeriksaan yang berlaku Mengacu pada hasil pembahasan akhir dan/atau tanggapan/sanggahan wajib pajak

Jika wajib pajak tidak memberikan tanggapan apa pun hingga batas waktu berakhir, pemeriksa berhak menganggap wajib pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan dan melanjutkan proses ke penerbitan SKP berdasarkan angka dalam SPHP. Karena itu, mendiamkan SPHP adalah keputusan paling berisiko yang bisa diambil wajib pajak.

Cara Mengajukan Surat Sanggahan atas SPHP

Jika Anda tidak setuju dengan sebagian atau seluruh temuan dalam SPHP, langkah yang tepat bukan mengabaikannya, melainkan menyusun surat sanggahan, yaitu dokumen tertulis resmi yang menyatakan ketidaksetujuan disertai dasar dan bukti pendukung. Berikut tahapannya:

  1. Pelajari SPHP secara menyeluruh. Identifikasi pos yang dikoreksi, dasar hukum koreksi, dan perhitungan sementara pajak terutang beserta sanksinya.
  2. Kumpulkan dokumen pendukung. Siapkan faktur pajak, rekonsiliasi PPN dan PPh, laporan keuangan, bukti potong/setor, hingga kertas kerja pembukuan yang relevan dengan pos yang disanggah.
  3. Susun surat sanggahan secara tertulis yang memuat identitas wajib pajak, nomor dan tanggal SPHP, pos yang disanggah, alasan ketidaksetujuan, serta dasar hukum dan bukti pendukung.
  4. Sampaikan sebelum batas waktu 5 hari kerja berakhir (atau dalam masa perpanjangan yang telah disetujui), melalui saluran yang ditentukan pemeriksa, termasuk kemungkinan penyampaian secara elektronik seiring transisi administrasi perpajakan ke sistem Coretax.
  5. Ajukan permintaan hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan untuk menjelaskan sanggahan secara langsung kepada tim pemeriksa, baik sendiri maupun didampingi kuasa atau konsultan pajak.
  6. Simpan salinan dan bukti pengiriman surat sanggahan sebagai dokumentasi jika diperlukan pada tahap keberatan atau banding di kemudian hari.

Agar surat sanggahan efektif dan tidak mudah diabaikan pemeriksa, pastikan strukturnya lengkap. Berikut checklist ringkas yang bisa dijadikan acuan:

Elemen Surat Sanggahan Wajib Ada? Catatan Praktis
Kop dan identitas wajib pajak (NPWP, nama, alamat) Ya Samakan dengan data pada SPHP
Nomor dan tanggal SPHP yang disanggah Ya Rujukan wajib agar sanggahan tertaut pada dokumen yang benar
Rincian pos yang disanggah per item koreksi Ya Jangan menyanggah secara umum tanpa merinci per pos
Dasar hukum dan argumen ketidaksetujuan Ya Kaitkan dengan pasal UU KUP, UU PPh, atau UU PPN yang relevan
Bukti pendukung (lampiran) Ya Faktur, rekonsiliasi, kontrak, bukti potong/setor, dan sejenisnya
Tanda tangan wajib pajak/kuasa dan materai Ya Mengikuti ketentuan surat resmi kepada instansi pemerintah
Permintaan agenda pembahasan akhir Disarankan Memperkuat posisi wajib pajak untuk menjelaskan sanggahan secara langsung

Kesalahan Umum yang Membuat Sanggahan SPHP Ditolak atau Diabaikan

Berikut kesalahan yang sering terjadi dan sebaiknya dihindari saat menanggapi SPHP:

  • Menyanggah tanpa bukti pendukung. Sanggahan yang hanya berupa pernyataan tidak setuju tanpa dokumen pendukung cenderung diabaikan pemeriksa.
  • Terlambat menyampaikan tanggapan. Melewati batas 5 hari kerja tanpa mengajukan perpanjangan berarti kehilangan kesempatan menyanggah sebelum SKP terbit.
  • Sanggahan tidak spesifik per pos koreksi. Menyanggah secara umum tanpa merinci pos mana yang disanggah membuat argumen sulit ditindaklanjuti dalam pembahasan akhir.
  • Tidak hadir dalam pembahasan akhir. Meski sanggahan tertulis tetap diperhitungkan, kehadiran memberi kesempatan klarifikasi langsung yang sering memperbesar peluang koreksi dikurangi.
  • Pembukuan yang tidak rapi sejak awal. Banyak sanggahan lemah bukan karena argumennya salah, melainkan karena wajib pajak tidak memiliki rekonsiliasi data yang tertata sejak sebelum pemeriksaan dimulai.

Bila sanggahan tidak diterima dan SKP tetap terbit dengan nilai yang dianggap tidak sesuai, wajib pajak masih berhak menempuh upaya hukum lanjutan berupa keberatan ke DJP, dan jika perlu, banding ke Pengadilan Pajak. Perlu dipahami pula bahwa keterlambatan membayar pajak yang telah ditetapkan berpotensi menimbulkan sanksi administrasi tambahan, misalnya sebagaimana diatur dalam ketentuan denda Pasal 7 UU KUP untuk keterlambatan pelaporan. Karena itu, menyelesaikan tahap SPHP dengan baik sejak awal jauh lebih efisien daripada menanggung koreksi dan sanksi berlapis di kemudian hari.

Pertanyaan yang Sering Diajukan Seputar SPHP Pajak

Berikut jawaban singkat untuk pertanyaan yang paling sering muncul terkait SPHP pajak adalah apa, batas waktu menanggapinya, dan cara mengajukan surat sanggahan.

Berapa lama batas waktu menanggapi SPHP?

Berdasarkan PMK 15/2025, wajib pajak diberi waktu maksimal 5 hari kerja sejak SPHP diterima untuk menyampaikan tanggapan tertulis, baik berupa lembar persetujuan maupun surat sanggahan. Jangka waktu ini dapat diperpanjang maksimal 3 hari kerja jika wajib pajak mengajukan permohonan tertulis sebelum batas waktu awal berakhir.

Bagaimana cara mengajukan surat sanggahan SPHP?

Surat sanggahan disusun secara tertulis dengan mencantumkan identitas wajib pajak, nomor dan tanggal SPHP, rincian pos yang disanggah beserta dasar hukum dan bukti pendukung, lalu disampaikan kepada tim pemeriksa sebelum batas waktu tanggapan berakhir. Wajib pajak juga disarankan meminta agenda pembahasan akhir untuk menjelaskan sanggahan secara langsung.

Apa bedanya SPHP dengan SP2DK?

SP2DK adalah surat permintaan klarifikasi data yang diterbitkan KPP sebelum pemeriksaan formal dimulai, sedangkan SPHP diterbitkan setelah pemeriksaan resmi berlangsung dan berisi hasil temuan pemeriksa. SP2DK bisa menjadi pemicu awal, sementara SPHP adalah tahap lanjutan yang jauh lebih formal dan mengikat.

Apa yang terjadi jika SPHP tidak ditanggapi sama sekali?

Jika wajib pajak tidak memberikan tanggapan apa pun hingga batas waktu berakhir, pemeriksa dapat menganggap wajib pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan dan melanjutkan proses penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) berdasarkan angka yang tercantum dalam SPHP.

Apakah surat sanggahan menjamin koreksi pajak dibatalkan?

Tidak otomatis. Surat sanggahan hanya menjamin bahwa argumen dan bukti wajib pajak dipertimbangkan dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Keputusan akhir tetap berada di tangan pemeriksa dan dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir, yang kemudian menjadi dasar penerbitan SKP.

Setelah SPHP dan pembahasan akhir, apa langkah selanjutnya?

Setelah pembahasan akhir hasil pemeriksaan selesai dan dituangkan dalam berita acara, DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jika wajib pajak masih tidak setuju dengan SKP yang terbit, upaya hukum lanjutan yang tersedia adalah pengajuan keberatan, dan jika diperlukan, banding ke Pengadilan Pajak.

Menghadapi SPHP jauh lebih mudah bila pembukuan dan pelaporan pajak sudah rapi sejak sebelum pemeriksaan dimulai. OnlinePajak membantu bisnis menjaga rekonsiliasi faktur, e-Bupot, dan pelaporan SPT tetap konsisten dan terdokumentasi rapi, sehingga saat SPHP datang, tersedia data pendukung yang siap dipakai untuk menyusun tanggapan atau surat sanggahan tanpa harus menelusuri ulang catatan dari nol.

SPHP pajak adalah tahap krusial yang menentukan arah akhir sebuah pemeriksaan, bukan sekadar pemberitahuan administratif yang bisa diabaikan. Memahami dasar hukumnya, mencermati batas waktu 5 hari kerja, dan menyiapkan surat sanggahan yang terstruktur adalah cara paling efektif untuk melindungi kepentingan wajib pajak sekaligus memastikan hasil pemeriksaan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak