Resources / Blog /

Pajak Pribadi

Asas Kebangsaan dalam Pemungutan Pajak: Pengertian, Perbandingan dengan Asas Domisili dan Sumber, serta Penerapannya di Indonesia

kepatuhan pembayaran pajak

Asas kebangsaan adalah asas pemungutan pajak yang mengaitkan hak negara memungut pajak dengan kewarganegaraan seseorang, bukan dengan tempat tinggal atau asal penghasilannya. Asas ini sering diajarkan bersama asas domisili dan asas sumber, tetapi penerapannya di Indonesia jauh lebih terbatas daripada yang digambarkan banyak buku teks.

Artikel ini menjelaskan ketiga asas tersebut secara praktis, meluruskan contoh yang sering keliru, dan menunjukkan bagaimana asas-asas ini bekerja dalam transaksi lintas negara yang benar-benar dihadapi bisnis dan pekerja di Indonesia.

Ringkasan: Tiga Asas Pemungutan Pajak Berdasarkan Wilayah dan Subjek

Tabel 1. Perbandingan asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan

Asas Dasar Hak Memungut Cakupan Penghasilan Penerapan di Indonesia
Asas domisili (tempat tinggal) Tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak Seluruh penghasilan, dari dalam dan luar negeri (worldwide income) Utama: berlaku bagi subjek pajak dalam negeri (Pasal 2 dan Pasal 4 UU PPh)
Asas sumber Tempat penghasilan bersumber Hanya penghasilan dari negara tersebut Utama: berlaku bagi subjek pajak luar negeri melalui PPh Pasal 26 dan BUT
Asas kebangsaan (nasionalitas) Kewarganegaraan Bergantung pada sistem negara; dapat mencakup penghasilan warga negara di luar negeri Terbatas: muncul sebagai kriteria pembeda status WNI/WNA dan sebagai penentu dalam P3B

Singkatnya, Indonesia memajaki berdasarkan domisili dan sumber. Kewarganegaraan tidak otomatis membuat seseorang wajib membayar pajak di Indonesia.

Apa Itu Asas Kebangsaan?

Dalam teori perpajakan, asas kebangsaan (nationality principle atau citizenship-based taxation) berarti negara berhak memajaki warga negaranya di mana pun ia tinggal dan dari mana pun penghasilannya berasal. Contoh negara yang menerapkan pendekatan ini secara luas adalah Amerika Serikat, yang tetap mewajibkan warganya yang tinggal di luar negeri melaporkan penghasilan globalnya.

Indonesia tidak menganut sistem tersebut. Seorang WNI yang benar-benar menetap dan bekerja di luar negeri dapat berstatus subjek pajak luar negeri, sehingga hanya dipajaki atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia.

Di Mana Asas Kebangsaan Muncul dalam Hukum Pajak Indonesia?

1. WNI di luar negeri dapat menjadi subjek pajak luar negeri

Klaster perpajakan UU Cipta Kerja (kini UU 6 Tahun 2023) mengubah UU PPh sehingga WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan tertentu dapat ditetapkan sebagai subjek pajak luar negeri. Persyaratan tersebut diatur dalam PMK 18/PMK.03/2021, antara lain terkait tempat tinggal, pusat kegiatan utama, kebiasaan, dan status subjek pajak di negara lain. Di sini kewarganegaraan menjadi titik awal pengujian, tetapi keputusan akhirnya tetap ditentukan oleh fakta domisili.

2. WNA dengan keahlian tertentu hanya dipajaki atas penghasilan dari Indonesia

Sebaliknya, WNA yang menjadi subjek pajak dalam negeri dan memiliki keahlian tertentu dapat dikenai PPh hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia selama empat tahun pajak pertama, sepanjang memenuhi syarat dalam PMK 18/PMK.03/2021. Perlakuan ini berbeda dengan WNI penduduk yang dipajaki atas penghasilan global. Ini adalah contoh nyata perbedaan perlakuan berdasarkan kewarganegaraan.

3. Penentu terakhir dalam P3B (tax treaty)

Jika seseorang dianggap penduduk di dua negara sekaligus, P3B yang mengikuti model OECD atau PBB memakai urutan penentu (tie-breaker): tempat tinggal tetap, pusat kepentingan vital, tempat biasa berdiam, lalu kewarganegaraan. Jika masih belum terselesaikan, otoritas pajak kedua negara bermusyawarah melalui prosedur persetujuan bersama (MAP). Inilah tempat asas kebangsaan paling sering benar-benar menentukan hasil di praktik.

4. Catatan sejarah: fiskal luar negeri

Indonesia pernah memungut fiskal luar negeri dari penduduk yang bepergian ke luar negeri. Kewajiban ini dihapuskan sepenuhnya mulai 1 Januari 2011 berdasarkan UU 36 Tahun 2008, setelah masa transisi pembebasan bagi pemilik NPWP.

Kesalahan Umum: Contoh Asas Kebangsaan yang Sebenarnya Asas Domisili

Banyak materi menyebut “orang asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dikenai pajak” sebagai contoh asas kebangsaan. Ini keliru. Kriteria 183 hari adalah uji domisili berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU PPh, dan berlaku sama untuk siapa pun tanpa melihat kewarganegaraannya. Memahami perbedaan ini penting agar analisis status pajak karyawan asing atau WNI di luar negeri tidak salah sejak awal.

Penerapan Asas Pemungutan Pajak dalam Transaksi Lintas Negara

Tabel 2. Empat skenario lintas negara dan asas yang berlaku

Skenario Asas Dominan Perlakuan Pajak di Indonesia
PT di Jakarta membayar jasa konsultan dari Singapura yang tidak memiliki BUT Sumber PPh Pasal 26 20% atas bruto, atau tarif/pembebasan sesuai P3B jika syarat administratif dipenuhi
Ekspatriat WNA bekerja di Jakarta 200 hari dalam setahun Domisili Subjek pajak dalam negeri; dipotong PPh 21, dengan kemungkinan fasilitas penghasilan dari Indonesia saja bila memenuhi syarat keahlian tertentu
WNI bekerja dan menetap di Dubai selama dua tahun Domisili (dengan uji status WNI) Dapat menjadi subjek pajak luar negeri jika memenuhi syarat PMK 18/2021; hanya penghasilan dari Indonesia yang dipajaki
Perusahaan asing mengerjakan proyek konstruksi di Indonesia melalui BUT Sumber BUT dikenai PPh Badan 22% dan PPh Pasal 26 ayat (4) atas laba setelah pajak

Contoh perhitungan 1: jasa konsultan dari luar negeri

PT Nusantara Digital membayar jasa konsultan teknologi kepada perusahaan di Singapura sebesar Rp100.000.000. Tanpa P3B, PPh Pasal 26 = 20% × Rp100.000.000 = Rp20.000.000.

Dengan P3B Indonesia–Singapura, imbalan jasa semacam ini umumnya diperlakukan sebagai laba usaha yang hanya dapat dipajaki di Singapura, selama konsultan tidak memiliki BUT di Indonesia. Syaratnya, lawan transaksi menyerahkan bukti status penduduk sesuai ketentuan DJP sebelum pembayaran. Tanpa dokumen itu, PT wajib memotong tarif penuh 20%.

Contoh perhitungan 2: BUT dan branch profit tax

Mengacu pada ilustrasi DJP, BUT dengan penghasilan kena pajak Rp17,5 miliar membayar PPh Badan 22% = Rp3,85 miliar. Laba setelah pajak Rp13,65 miliar dikenai PPh Pasal 26 ayat (4) sebesar 20% = Rp2,73 miliar, kecuali ditanamkan kembali di Indonesia sesuai PMK-14/PMK.03/2011 atau dikenai tarif lebih rendah berdasarkan P3B.

Apakah UU HPP Mengubah Asas Pemungutan Pajak?

UU 7 Tahun 2021 (UU HPP) tidak mengubah asas domisili dan sumber sebagai fondasi. Perubahan UU HPP lebih banyak menyentuh tarif, misalnya lapisan tarif orang pribadi dan tarif PPh Badan 22%, serta administrasi seperti NIK sebagai NPWP. Ketentuan status pajak WNI di luar negeri dan WNA dengan keahlian tertentu justru berasal dari UU Cipta Kerja. Membedakan sumber hukum ini penting saat menyusun kebijakan internal perusahaan untuk karyawan lintas negara.

Asas Pemungutan Pajak Lainnya

Selain asas berdasarkan wilayah dan subjek, dikenal asas yang menjadi pedoman merancang sistem pajak yang baik, yang sering merujuk pada pemikiran Adam Smith:

  • Equality (keadilan): beban pajak sebanding dengan kemampuan membayar, tercermin dalam tarif progresif dan PTKP.
  • Certainty (kepastian hukum): subjek, objek, tarif, dan waktu pembayaran diatur jelas dalam undang-undang.
  • Convenience (kenyamanan): pajak dipungut pada saat yang paling memudahkan, misalnya PPh 21 dipotong saat gaji dibayarkan.
  • Economy (efisiensi): biaya pemungutan tidak boleh lebih besar daripada hasilnya.

Pelajari detail pemotongan atas penghasilan wajib pajak luar negeri di PPh Pasal 26: pengertian, tarif, dan contohnya. Untuk memahami mengapa sistem ini diperlukan, baca mengapa membayar pajak merupakan kewajiban bagi warga negara. Bagi karyawan asing yang menjadi subjek pajak dalam negeri, lihat tarif PPh 21 terbaru.

Dasar Hukum

  • UU 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 26, sebagaimana diubah dengan UU 6/2023 (Cipta Kerja) dan UU 7/2021 (HPP).
  • PMK 18/PMK.03/2021 tentang pelaksanaan UU Cipta Kerja di bidang PPh, PPN, dan KUP.
  • PMK-14/PMK.03/2011 tentang pengecualian PPh Pasal 26 ayat (4) atas laba BUT yang ditanamkan kembali.
  • Sumber resmi: Direktorat Jenderal Pajak dan JDIH Kementerian Keuangan.

FAQ Asas Kebangsaan dan Asas Pemungutan Pajak

Apa yang dimaksud asas kebangsaan dalam pajak?

Asas kebangsaan adalah asas yang memberi negara hak memajaki berdasarkan kewarganegaraan seseorang. Dalam bentuk murni, warga negara dapat dipajaki atas penghasilan globalnya di mana pun ia tinggal.

Apakah Indonesia menganut asas kebangsaan?

Tidak sebagai asas utama. Indonesia memajaki berdasarkan asas domisili dan asas sumber. Kewarganegaraan hanya berperan terbatas, misalnya dalam penentuan status WNI di luar negeri, fasilitas bagi WNA dengan keahlian tertentu, dan tie-breaker dalam P3B.

Bagaimana asas pemungutan pajak diterapkan pada transaksi internasional?

Asas sumber diterapkan melalui PPh Pasal 26 atas penghasilan wajib pajak luar negeri dari Indonesia dan melalui pemajakan BUT. Asas domisili menentukan apakah seseorang dipajaki atas penghasilan globalnya. P3B dapat mengurangi atau menghapus pemotongan jika syarat administratif dipenuhi.

Apakah WNI yang bekerja di luar negeri tetap wajib lapor SPT di Indonesia?

Tergantung statusnya. Jika memenuhi syarat sebagai subjek pajak luar negeri sesuai PMK 18/2021, kewajiban atas penghasilan luar negerinya di Indonesia berakhir. Jika tidak, ia tetap subjek pajak dalam negeri dan wajib melaporkan penghasilan globalnya.

Apa perbedaan asas domisili dan asas sumber?

Asas domisili memajaki berdasarkan tempat tinggal wajib pajak atas seluruh penghasilannya, sedangkan asas sumber memajaki penghasilan berdasarkan tempat penghasilan itu diperoleh, tanpa melihat tempat tinggal penerimanya.

Kelola Pemotongan Pajak Lintas Negara dengan Tepat

Transaksi dengan pihak luar negeri menuntut ketelitian: tarif PPh 26 yang tepat, kelengkapan dokumen P3B, dan bukti potong yang sesuai. OnlinePajak membantu tim pajak membuat bukti potong, kode billing, dan melaporkan SPT Masa PPh dalam alur yang terhubung dengan Coretax, sehingga kewajiban atas pembayaran ke luar negeri terdokumentasi rapi. Kelola pajak perusahaan di OnlinePajak.

Pada akhirnya, memahami asas kebangsaan berarti juga memahami batasnya: di Indonesia, pertanyaan kuncinya tetap di mana Anda tinggal dan dari mana penghasilan Anda berasal.

Share

Related articles

Pajak Pribadi
Pajak Pribadi
Pajak Pribadi