Resources / Blog /

e-Faktur

Aplikasi e-Faktur: Status Terbaru, Cara Akses, dan Bedanya dengan Coretax (2026)

Begini Cara Download Aplikasi e-Faktur Milik Direktur Jenderal Pajak

Aplikasi e-Faktur adalah software yang digunakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk membuat faktur pajak elektronik. Berbeda dengan asumsi banyak orang bahwa e-Faktur sepenuhnya digantikan Coretax, kenyataannya pada 2026 terdapat tiga saluran resmi penerbitan faktur pajak yang berjalan berdampingan, dan aplikasi e-Faktur Client Desktop justru diaktifkan kembali oleh DJP untuk seluruh PKP sejak 12 Februari 2025.

Quick Answer: Apakah Aplikasi e-Faktur Masih Bisa Dipakai di 2026?

Ya. Aplikasi e-Faktur Client Desktop masih aktif dan bisa digunakan seluruh PKP untuk menerbitkan faktur pajak baru, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/2025 dan Pengumuman DJP PENG-13/PJ.09/2025. Namun sejak 8 November 2025, aplikasi ini tidak lagi bisa digunakan untuk membuat faktur pajak pengganti atau pembatalan faktur — kedua proses itu kini wajib dilakukan melalui Coretax DJP.

Tiga Saluran Resmi Penerbitan Faktur Pajak 2026
Saluran Fungsi Utama Keterbatasan
Coretax DJP Penerbitan, penggantian, pembatalan faktur; pelaporan SPT Masa PPN Wajib untuk semua jenis transaksi, termasuk kode 06 dan 07
e-Faktur Client Desktop Penerbitan faktur pajak baru (offline lalu upload) Tidak bisa untuk faktur pengganti/batal sejak 8 Nov 2025; tidak berlaku untuk kode transaksi 06 & 07
e-Faktur Host-to-Host (PJAP) Penerbitan otomatis terintegrasi sistem internal perusahaan Tersedia melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi seperti OnlinePajak

Kronologi: Dari Desktop ke Coretax lalu Kembali ke Desktop

Sejak Coretax DJP resmi menggantikan sistem lama per 1 Januari 2025, e-Faktur desktop sempat dibatasi hanya untuk PKP tertentu dengan volume faktur sangat tinggi. Namun karena kendala teknis Coretax yang berkepanjangan pada awal 2025, Komisi XI DPR mendesak DJP membuka kembali akses sistem lama. Hasilnya, mulai 12 Februari 2025, seluruh PKP kembali dapat menggunakan e-Faktur Client Desktop sebagai alternatif yang lebih stabil selama masa transisi Coretax.

Kebijakan ini bersifat sementara dan berdampingan, bukan pembatalan Coretax. Data faktur yang dibuat melalui e-Faktur desktop tetap disinkronkan ke Coretax secara berkala, maksimal dua hari setelah faktur diterbitkan.

Siapa yang Tidak Bisa Menggunakan e-Faktur Desktop

  • Faktur pajak dengan kode transaksi 06 — penyerahan BKP kepada turis asing pemegang paspor luar negeri (skema pengembalian PPN turis).
  • Faktur pajak dengan kode transaksi 07 — penyerahan yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP), termasuk ke kawasan berikat dan KEK.
  • PKP yang memusatkan tempat PPN terutang di cabang perusahaan.
  • PKP yang baru dikukuhkan setelah 1 Januari 2025.

Keempat kategori ini wajib menerbitkan faktur pajaknya langsung melalui Coretax DJP atau saluran e-Faktur Host-to-Host, karena bergantung pada data yang hanya terkoneksi dengan sistem Coretax, seperti data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Lembaga Nasional Single Window (LNSW).

Cara Mengunduh dan Menginstal Aplikasi e-Faktur Desktop

  1. Kunjungi laman resmi efaktur.pajak.go.id dan login menggunakan NPWP serta password PKP.
  2. Unduh Sertifikat Elektronik (Sertel) dan aplikasi e-Faktur versi terbaru (versi 4.0 ke atas) dari menu aplikasi.
  3. Pasang Sertel ke browser yang digunakan untuk autentikasi ke sistem e-Nofa Online.
  4. Ajukan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) melalui e-Nofa sebelum mulai menerbitkan faktur.
  5. Registrasi ulang aplikasi client menggunakan kode aktivasi dan Sertel yang sudah dipasang.
  6. Setelah registrasi berhasil, aplikasi siap digunakan untuk membuat faktur pajak keluaran secara offline sebelum diunggah ke server DJP.

PKP wajib selalu memperbarui aplikasi ke versi terbaru yang dirilis DJP agar tetap kompatibel dengan format tarif PPN dan struktur data terkini, termasuk penyesuaian tarif PPN 12% untuk barang mewah.

Migrasi dan Sinkronisasi Data ke Coretax

Faktur yang diterbitkan melalui e-Faktur desktop akan tersedia secara periodik di Coretax DJP, paling lambat H+2 setelah penerbitan. Namun, sejak 8 November 2025, DJP tidak lagi memigrasikan otomatis status faktur yang diganti atau dibatalkan melalui e-Faktur desktop ke Coretax. Akibatnya, status faktur di kedua sistem bisa berbeda jika PKP masih mencoba melakukan penggantian/pembatalan lewat aplikasi desktop. PKP disarankan segera beralih sepenuhnya ke Coretax untuk proses penggantian dan pembatalan faktur agar data tetap konsisten.

Kapan Harus Tetap Menggunakan Coretax

Proses yang Wajib Melalui Coretax Meski Memakai e-Faktur Desktop
Proses Saluran Wajib
Penerbitan faktur pajak baru (umum) Coretax, e-Faktur Desktop, atau PJAP
Faktur pajak pengganti Coretax DJP (wajib sejak 8 Nov 2025)
Pembatalan faktur pajak Coretax DJP (wajib sejak 8 Nov 2025)
Retur PPN Coretax DJP
Pelaporan SPT Masa PPN Coretax DJP (deadline tanggal 20 bulan berikutnya per pembaruan 2026)

Kesalahan Umum yang Perlu Dihindari

  • Mencoba membuat faktur pajak pengganti lewat aplikasi desktop — proses ini tidak lagi tersinkronisasi ke Coretax sejak November 2025.
  • Lupa memperbarui aplikasi ke versi terbaru sehingga gagal validasi saat upload ke server DJP.
  • Tidak mengecek status faktur di Coretax secara berkala, sehingga tidak menyadari adanya selisih data antara kedua sistem.
  • Menggunakan e-Faktur desktop untuk transaksi kode 06/07 yang seharusnya hanya bisa lewat Coretax.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah aplikasi e-Faktur desktop masih bisa dipakai tahun 2026?

Ya, e-Faktur Client Desktop masih aktif untuk seluruh PKP sejak 12 Februari 2025, tetapi tidak bisa digunakan untuk faktur pajak pengganti atau pembatalan sejak 8 November 2025 — proses tersebut wajib melalui Coretax.

Bagaimana cara mengakses e-Faktur sekarang?

PKP dapat memilih antara tiga saluran: Coretax DJP secara langsung, aplikasi e-Faktur Client Desktop yang diunduh dari efaktur.pajak.go.id, atau layanan e-Faktur Host-to-Host melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi.

Apa yang terjadi dengan data e-Faktur desktop lama?

Faktur yang diterbitkan melalui e-Faktur desktop tetap tersinkronisasi ke Coretax maksimal dua hari setelah penerbitan, namun perubahan status akibat penggantian atau pembatalan tidak lagi otomatis termigrasi sejak November 2025.

Siapa saja yang wajib menggunakan Coretax dan tidak boleh pakai e-Faktur desktop?

PKP dengan faktur kode transaksi 06 (turis asing), kode 07 (fasilitas PPN DTP/tidak dipungut), PKP yang memusatkan PPN di cabang, dan PKP yang dikukuhkan setelah 1 Januari 2025 wajib menerbitkan faktur langsung melalui Coretax.

Apakah wajib update aplikasi e-Faktur desktop secara berkala?

Ya, DJP terus merilis pembaruan aplikasi untuk menyesuaikan tarif dan struktur data terbaru. PKP wajib mengunduh versi terbaru dari efaktur.pajak.go.id agar faktur yang diterbitkan tetap valid saat diunggah.

Sederhanakan Pengelolaan Faktur Pajak dengan Satu Platform

Mengelola dua atau tiga saluran faktur pajak sekaligus — Coretax, e-Faktur desktop, dan pelaporan SPT Masa PPN — berisiko menimbulkan selisih data dan pekerjaan manual berulang. Sebagai PJAP resmi yang terintegrasi dengan Coretax DJP, OnlinePajak memungkinkan penerbitan, sinkronisasi, dan pelaporan faktur pajak dilakukan dalam satu dashboard, sehingga tim pajak tidak perlu berpindah-pindah aplikasi setiap kali ada faktur pengganti atau pembatalan.

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/2025, Pengumuman DJP PENG-13/PJ.09/2025, dan pajak.go.id.

Share

Related articles

e-Faktur
e-Faktur
e-Faktur