Resources / Blog /

e-Faktur

Pengertian PPN Keluaran, Cara Hitung, dan Pelaporan di Coretax

ereg.pajak.go.id

PPN keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat menjual Barang Kena Pajak (BKP) atau menyerahkan Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli. PPN keluaran menjadi kewajiban penjual untuk dipungut, dilaporkan, dan disetorkan ke negara — berbeda dengan PPN masukan yang merupakan PPN yang dibayar PKP saat membeli barang/jasa untuk kegiatan usahanya.

Artikel ini menjelaskan definisi PPN keluaran, cara menghitungnya termasuk mekanisme tarif efektif 11% untuk barang/jasa non-mewah, contoh perhitungan netting PPN keluaran dan masukan, serta alur pelaporannya melalui sistem Coretax DJP.

Ringkasan Cepat: PPN Keluaran Adalah

PPN keluaran adalah PPN yang dipungut penjual (PKP) atas penjualan BKP/JKP, dicatat dalam faktur pajak yang diterbitkan lewat e-Faktur Coretax. Kewajiban setor PPN dihitung dari PPN Keluaran dikurangi PPN Masukan yang dapat dikreditkan. Untuk barang dan jasa non-mewah, tarif PPN yang berlaku dalam UU HPP adalah 12%, namun berdasarkan PMK 131/2024, dasar pengenaan pajaknya menggunakan DPP Nilai Lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga beban PPN efektif yang dipungut tetap setara 11%.

  • PPN Keluaran = PPN yang dipungut saat menjual (kewajiban penjual).
  • PPN Masukan = PPN yang dibayar saat membeli (hak PKP untuk dikreditkan).
  • PPN Terutang = PPN Keluaran − PPN Masukan yang dapat dikreditkan.

Apa Itu PPN Keluaran?

PPN keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut oleh PKP setiap kali melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli atau penerima jasa. Nilai PPN keluaran dicantumkan dalam faktur pajak yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungutan, dan menjadi dasar pencatatan, pelaporan, serta pengkreditan pajak dalam SPT Masa PPN.

PPN keluaran berbeda dengan PPN masukan, yaitu PPN yang dibayar PKP saat membeli barang atau jasa untuk kegiatan usahanya, dengan syarat memiliki faktur pajak masukan yang sah dari penjual. Selisih antara kedua jenis PPN inilah yang menentukan apakah PKP harus menyetor kekurangan bayar ke negara, atau justru berhak mengompensasikan/merestitusi kelebihan bayar.

Dasar Hukum dan Tarif PPN Keluaran Terkini

Tarif PPN menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah 12%. Namun, menyusul kebijakan pemerintah yang membatalkan kenaikan beban pajak bagi masyarakat luas, PMK 131/2024 mengatur penerapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain sebesar 11/12 dari harga jual, nilai impor, atau penggantian, khusus untuk barang dan jasa non-mewah. Hasilnya, meskipun tarif resmi tetap 12%, beban PPN yang harus dipungut penjual tetap setara 11% dari harga jual.

Perbedaan tarif PPN untuk barang non-mewah dan barang mewah
Kategori Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Tarif PPN Efektif
Barang/jasa non-mewah (mayoritas transaksi) DPP Nilai Lain = 11/12 × harga jual 12% 11% dari harga jual
Barang mewah (objek PPnBM) DPP = harga jual penuh 12% 12% dari harga jual

Kode transaksi faktur pajak yang digunakan untuk mencantumkan DPP Nilai Lain 11/12 sesuai PMK 131/2024 adalah kode 04. Penting dicatat, sistem Coretax belum bisa menghitung otomatis DPP Nilai Lain 11/12 ini — PKP tetap perlu menghitung manual di luar sistem sebelum menginput angka DPP dan PPN ke faktur pajak, baik lewat input langsung (key-in) maupun unggah XML.

Cara Menghitung PPN Keluaran dan Masukan (Contoh)

Berikut simulasi perhitungan lengkap untuk transaksi barang/jasa non-mewah:

Contoh perhitungan PPN keluaran atas transaksi penjualan Rp100.000.000
Komponen Perhitungan Hasil
Nilai transaksi (harga jual) — Rp100.000.000
DPP Nilai Lain 11/12 × Rp100.000.000 Rp91.666.667
PPN Keluaran 12% × Rp91.666.667 Rp11.000.000

Perhatikan bahwa hasil akhirnya (Rp11.000.000) setara dengan 11% dari nilai transaksi awal Rp100.000.000 — inilah yang dimaksud dengan “PPN efektif 11%” meski tarif resmi dalam undang-undang tetap 12%.

Berikut contoh netting PPN keluaran vs PPN masukan dalam satu masa pajak untuk PKP jasa konsultasi:

Simulasi netting PPN keluaran dan PPN masukan dalam satu masa pajak
Komponen Nilai (di luar PPN) PPN (11% efektif)
Penjualan jasa bulan berjalan (PPN Keluaran) Rp30.000.000 Rp3.300.000
Pembelian software & alat kerja dengan faktur pajak sah (PPN Masukan) Rp8.000.000 Rp880.000
PPN Kurang Bayar (disetor ke negara) — Rp2.420.000

Karena PPN Keluaran (Rp3.300.000) lebih besar dari PPN Masukan (Rp880.000), PKP wajib menyetorkan selisihnya sebesar Rp2.420.000 ke kas negara pada masa pajak tersebut. Jika kondisinya terbalik — PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran — kelebihan bayar dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diajukan restitusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaporan PPN Keluaran di Coretax

Sejak implementasi penuh Coretax DJP per 1 Januari 2025, seluruh proses penerbitan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN dilakukan secara elektronik melalui modul e-Faktur terintegrasi. Berikut alur pelaporan PPN keluaran:

  1. Terbitkan faktur pajak keluaran lewat modul e-Faktur Coretax setiap kali terjadi penyerahan BKP/JKP, paling lambat akhir bulan penyerahan atau saat pembayaran diterima lebih dulu. Penomoran faktur kini otomatis dari sistem, tanpa perlu mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) secara manual seperti pada sistem lama.
  2. Pastikan seluruh faktur pajak keluaran sudah berstatus Approved di Coretax sebelum masa pelaporan berakhir.
  3. Kreditkan PPN masukan dengan mencocokkan faktur pajak pembelian yang sah terhadap catatan transaksi usaha.
  4. Buka SPT Masa PPN untuk masa pajak terkait — Coretax akan menarik data faktur keluaran dan masukan secara otomatis dari sistem, namun tetap perlu diperiksa ulang totalnya, terutama untuk transaksi yang menggunakan DPP Nilai Lain.
  5. Setor PPN kurang bayar (jika ada) melalui kode billing sebelum batas waktu, dan laporkan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sesuai PMK 81/2024 — termasuk pada bulan tanpa transaksi (SPT nihil).

Kesalahan Umum Terkait PPN Keluaran

  • Lupa menyesuaikan DPP Nilai Lain 11/12. Karena sistem e-Faktur belum menghitung otomatis, PKP yang masih menginput DPP sama dengan harga jual penuh berisiko memungut PPN lebih besar dari yang seharusnya (setara 12% alih-alih 11% efektif untuk barang non-mewah).
  • Salah menerapkan tarif untuk barang mewah. Barang yang tergolong objek PPnBM tetap dikenakan PPN 12% penuh dari harga jual tanpa penyesuaian DPP Nilai Lain — berbeda dari mayoritas transaksi non-mewah.
  • Menerbitkan faktur pajak keluaran terlambat. Faktur pajak wajib dibuat saat penyerahan BKP/JKP atau saat pembayaran diterima lebih dulu, paling lambat akhir bulan penyerahan — keterlambatan berisiko membuat faktur dianggap tidak sesuai ketentuan formal.
  • Tidak mengkreditkan PPN masukan yang sah. PKP yang lalai mencocokkan faktur pajak pembelian berisiko membayar PPN kurang bayar lebih besar dari seharusnya, padahal berhak mengurangi PPN keluaran dengan PPN masukan yang dimiliki.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bagaimana cara menghitung PPN keluaran?

PPN keluaran dihitung dengan mengalikan tarif 12% terhadap DPP Nilai Lain (11/12 dari harga jual) untuk barang/jasa non-mewah, sehingga hasilnya setara 11% dari harga jual. Untuk barang mewah yang dikenai PPnBM, PPN dihitung 12% penuh dari harga jual tanpa penyesuaian DPP.

Apa beda PPN keluaran dan PPN masukan?

PPN keluaran adalah PPN yang dipungut PKP saat menjual barang/jasa (kewajiban sebagai penjual), sementara PPN masukan adalah PPN yang dibayar PKP saat membeli barang/jasa untuk kegiatan usaha (hak untuk dikreditkan). Selisih keduanya menentukan PPN kurang bayar atau lebih bayar dalam SPT Masa PPN.

Apakah tarif PPN sekarang 11% atau 12%?

Secara hukum, tarif PPN dalam UU HPP adalah 12%. Namun untuk barang dan jasa non-mewah, PMK 131/2024 menetapkan DPP Nilai Lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga beban PPN yang dipungut secara efektif tetap setara 11%. Hanya barang mewah yang dikenai PPnBM yang membayar PPN 12% penuh.

Kapan PPN keluaran harus dilaporkan?

PPN keluaran dilaporkan melalui SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sesuai ketentuan PMK 81/2024, termasuk pada bulan tanpa transaksi yang tetap wajib dilaporkan sebagai SPT nihil.

Apa kode faktur pajak untuk transaksi dengan DPP Nilai Lain 11/12?

Kode transaksi faktur pajak yang digunakan untuk mencantumkan DPP Nilai Lain sebesar 11/12 sesuai PMK 131/2024 adalah kode 04, yang menghasilkan tarif PPN efektif 11% dari harga jual untuk barang dan jasa non-mewah.

Kelola PPN Keluaran dan Masukan Lebih Akurat dengan OnlinePajak

Menghitung DPP Nilai Lain 11/12 secara manual untuk setiap faktur, lalu mencocokkan PPN keluaran dan masukan setiap bulan, sangat rawan kesalahan jika dikerjakan terpisah dari sistem pelaporan. Fitur e-Faktur dan pelaporan PPN OnlinePajak membantu PKP menerbitkan faktur pajak keluaran, merekap PPN masukan yang dapat dikreditkan, dan menyiapkan SPT Masa PPN secara terintegrasi dengan Coretax DJP.

Pelajari juga cara membatalkan faktur pajak keluaran yang salah di Coretax, atau baca panduan tanda tangan elektronik faktur pajak agar setiap faktur keluaran Anda sah secara hukum.

Share

Related articles

e-Faktur
e-Faktur
e-Faktur