Pembatalan faktur pajak adalah proses menghapus keabsahan faktur pajak yang telah diterbitkan karena transaksi batal atau terdapat kesalahan identitas pembeli. Sejak berlakunya Coretax DJP, mekanisme pembatalan faktur pajak berubah signifikan — kini diatur dalam PER-11/PJ/2025 dan mensyaratkan konfirmasi dari pihak pembeli, berbeda dari proses satu arah pada aplikasi e-Faktur Desktop yang lama.
Ringkasan: Pembatalan Faktur Pajak di Era Coretax
- Dasar hukum terbaru: PER-11/PJ/2025, menggantikan PER-03/PJ/2022 untuk tata cara faktur pajak melalui Coretax.
- Perubahan utama: pembatalan tidak lagi bisa dilakukan sepihak oleh penjual — wajib mendapat konfirmasi/persetujuan pembeli terlebih dahulu.
- Batas waktu: pembatalan hanya dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPN pada masa faktur tersebut dilaporkan masih dapat dibetulkan.
Syarat Pembatalan Faktur Pajak
Berdasarkan Pasal 49 PER-11/PJ/2025, PKP dapat membatalkan faktur pajak yang telah dibuat jika memenuhi salah satu kondisi berikut:
- Transaksi dibatalkan: faktur pajak diterbitkan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang transaksinya kemudian dibatalkan.
- Tidak seharusnya diterbitkan: barang/jasa yang sebenarnya tidak seharusnya dibuatkan faktur pajak.
- Kesalahan identitas pembeli: terdapat kekeliruan pada NPWP/NIK atau NITKU pihak pembeli/penerima JKP dalam faktur pajak.
Selain itu, pembatalan harus didukung dokumen bukti yang sah, seperti pembatalan kontrak, surat kesepakatan pembatalan transaksi, atau dokumen sejenis, serta hanya dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPN pada masa pajak faktur tersebut dilaporkan masih dapat disampaikan atau dibetulkan — bukan setelah SPT tersebut diperiksa DJP.
Pengecualian penting: PKP toko retail dilarang membatalkan faktur pajak atas penyerahan BKP kepada turis asing jika turis tersebut telah menunjukkan paspor dan mengajukan permintaan pengembalian PPN (VAT refund) atas faktur tersebut.
Cara Membatalkan Faktur Pajak di Coretax
Berikut tahapan pembatalan faktur pajak keluaran melalui portal Coretax DJP:
- Login ke akun Coretax menggunakan NPWP/NIK dan kata sandi atau sertifikat elektronik dengan akses sebagai PKP.
- Masuk ke menu e-Tax Invoice dan pilih submenu Output Tax (Faktur Keluaran).
- Cari dan pilih faktur pajak yang akan dibatalkan — faktur yang dapat dibatalkan adalah faktur berstatus “Approved”.
- Ajukan permohonan pembatalan beserta alasan dan unggah dokumen pendukung (misalnya bukti pembatalan kontrak).
- Tunggu konfirmasi pembeli: sistem akan mengirim notifikasi ke pembeli, dan pembatalan baru berhasil setelah pembeli menyetujuinya.
- Perbarui SPT Masa PPN jika faktur yang dibatalkan sudah sempat dilaporkan, melalui mekanisme pembetulan.
Untuk faktur pajak masukan yang salah terekam, penanganannya berbeda tergantung status pengkreditan: jika belum dikreditkan, pihak penerbit faktur keluaran yang membatalkan; jika sudah dikreditkan, pihak penerima wajib melakukan pembatalan dari sisi faktur masukannya.
Perbandingan Pembatalan Faktur: Sebelum vs Sesudah Coretax
| Aspek | Sebelum Coretax (PER-03/PJ/2022) | Era Coretax (PER-11/PJ/2025) |
|---|---|---|
| Persetujuan pembeli | Pembeli mencentang status “tidak valid” pada aplikasi e-Faktur | Pembeli menerima notifikasi dan harus menyetujui secara eksplisit di Coretax |
| Platform | Aplikasi e-Faktur Desktop/Web Based | Portal Coretax DJP terintegrasi |
| Batas waktu | Selama SPT Masa PPN belum diperiksa | Selama SPT Masa PPN masih dapat disampaikan/dibetulkan |
Akibat Jika Faktur Pajak Tidak Dibatalkan dengan Benar
| Kesalahan | Akibat |
|---|---|
| Membatalkan tanpa persetujuan pembeli | Pembatalan ditolak sistem/tidak sah secara administratif |
| Faktur sudah dikreditkan tapi tidak dikoordinasikan | Selisih data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran antara penjual dan pembeli |
| Menunda pembatalan hingga SPT diperiksa | Faktur tidak lagi dapat dibatalkan melalui sistem; harus mengajukan koreksi khusus ke KPP |
| Tidak menyimpan dokumen pendukung | Permohonan pembatalan berpotensi ditolak atau menjadi temuan saat pemeriksaan pajak |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa syarat sah pembatalan faktur pajak?
Syaratnya meliputi transaksi BKP/JKP yang benar-benar dibatalkan atau faktur yang seharusnya tidak diterbitkan, adanya kesalahan identitas pembeli, dokumen pendukung yang sah, dan SPT Masa PPN yang bersangkutan masih dapat dibetulkan.
Bagaimana cara membatalkan faktur pajak di Coretax?
Login ke Coretax, buka menu e-Tax Invoice bagian Output Tax, pilih faktur berstatus Approved yang ingin dibatalkan, ajukan permohonan dengan dokumen pendukung, lalu tunggu persetujuan dari pihak pembeli sebelum pembatalan dianggap sah.
Apa risiko jika faktur pajak salah tidak dibatalkan?
Faktur yang salah namun tidak dibatalkan tetap tercatat dalam sistem dan memengaruhi SPT Masa PPN, berpotensi menimbulkan selisih Pajak Keluaran/Masukan dan menjadi temuan saat pemeriksaan pajak.
Apakah pembatalan faktur pajak bisa dilakukan sepihak?
Tidak. Sejak era Coretax, pembatalan faktur pajak wajib mendapat konfirmasi dan persetujuan dari pihak pembeli sebelum dianggap sah, berbeda dari mekanisme sebelumnya yang lebih fleksibel.
Sampai kapan batas waktu pembatalan faktur pajak?
Pembatalan hanya dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPN pada masa pajak pelaporan faktur tersebut masih dapat disampaikan atau dibetulkan, yaitu sebelum dilakukan pemeriksaan oleh DJP.
Kelola Faktur Pajak dan Pembatalannya Lebih Mudah
Kesalahan dalam prosedur pembatalan faktur pajak dapat berujung pada selisih pelaporan PPN dan risiko pemeriksaan. OnlinePajak, sebagai mitra resmi PJAP DJP, membantu bisnis mengelola penerbitan, pembetulan, dan pembatalan e-Faktur secara terintegrasi dengan Coretax, sehingga proses administrasi PPN Anda tetap akurat dan sesuai regulasi terbaru.