Resources / Blog /

e-Faktur

Faktur Pajak Digunggung: Pengertian, Contoh, Syarat, dan Cara Input di Coretax

ereg.pajak.go.id

Faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP Pedagang Eceran tanpa mencantumkan identitas pembeli secara rinci, karena pembeli merupakan konsumen akhir yang tidak menggunakan barang atau jasa untuk kegiatan usaha. Jenis faktur ini dikenal juga dengan istilah faktur pajak pedagang eceran dan diatur secara komprehensif dalam PER-11/PJ/2025 Pasal 51–54 yang berlaku sejak implementasi Coretax DJP.

Artikel ini membahas pengertian, dasar hukum terbaru, kriteria penggunaan, contoh faktur pajak digunggung, serta panduan input di sistem Coretax DJP.

Apa Itu Faktur Pajak Digunggung?

Faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP Pedagang Eceran untuk transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada konsumen akhir, di mana identitas pembeli tidak perlu dicantumkan secara individual. Istilah “digunggung” berasal dari bahasa Jawa yang berarti digabungkan atau dikumpulkan — merujuk pada praktik penggabungan banyak transaksi eceran dalam satu laporan rekapitulasi.

Dasar hukum faktur pajak digunggung diatur dalam Pasal 13 ayat (5a) UU PPN yang menyatakan bahwa PKP Pedagang Eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir.

Dasar Hukum Terbaru: PER-11/PJ/2025

Sejak implementasi Coretax DJP, ketentuan faktur pajak digunggung diperbarui dan diatur secara komprehensif dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Pasal 51–54 PER-11/2025 mengatur:

  • Pasal 51: Definisi dan kriteria PKP Pedagang Eceran
  • Pasal 52: Informasi wajib dan opsional dalam faktur pajak digunggung
  • Pasal 53: Bentuk dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak digunggung
  • Pasal 54: Perlakuan khusus untuk transaksi tertentu (pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma)

Siapa yang Boleh Menggunakan Faktur Pajak Digunggung?

Berdasarkan PER-11/PJ/2025 Pasal 51, faktur pajak digunggung hanya boleh diterbitkan oleh PKP Pedagang Eceran. Penting untuk diketahui bahwa kategori pedagang eceran tidak ditentukan berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) — setiap KLU dapat dikategorikan sebagai pedagang eceran, sepanjang memenuhi kriteria berikut:

Kriteria Penjelasan
Pembeli adalah konsumen akhir Pembeli mengonsumsi atau memanfaatkan langsung barang/jasa tanpa untuk kegiatan usaha lanjutan
Frekuensi transaksi tinggi Melakukan banyak transaksi kecil dalam satu hari/periode, sehingga tidak praktis membuat faktur individual
Identitas pembeli tidak diketahui/tidak relevan Pembeli tidak memiliki NPWP atau tidak membutuhkan faktur pajak untuk pengkreditan

Contoh PKP yang dapat menggunakan faktur digunggung: minimarket, apotek, restoran cepat saji, pompa bensin, toko retail pakaian, salon, bengkel kendaraan bermotor, dan bisnis ritel lainnya yang melayani konsumen akhir.

Informasi Wajib dalam Contoh Faktur Pajak Digunggung

Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) PER-11/PJ/2025, faktur pajak digunggung paling sedikit memuat:

  1. Nama, alamat, dan NPWP PKP penjual
  2. Jenis barang atau jasa yang diserahkan
  3. Jumlah harga jual atau penggantian
  4. Potongan harga (jika ada)
  5. PPN yang dipungut

Informasi yang bersifat opsional (tidak diwajibkan namun disarankan):

  • Nomor seri faktur/struk transaksi
  • Identitas pembeli (jika diketahui)
  • Tanggal transaksi

Contoh Faktur Pajak Digunggung yang Benar

Berikut contoh elemen yang harus tampak pada faktur pajak digunggung dalam format bon kontan atau struk kasir:

TOKO ELEKTRONIK CAHAYA JAYA
Jl. Sudirman No. 45, Jakarta Selatan
NPWP: 01.234.567.8-009.000
Tel: (021) 555-1234

No. Struk : 20250115-0089
Tanggal : 15 Januari 2025, 14:32 WIB

Kabel HDMI 2m        Rp  85.000
Mouse Wireless       Rp 175.000
USB Hub 4-Port       Rp  95.000
Subtotal               Rp 355.000
PPN 11%                Rp  39.050
TOTAL                   Rp 394.050
*Struk ini merupakan Faktur Pajak*

Keterangan penting: PPN yang tercantum dalam faktur pajak pedagang eceran (digunggung) tidak dapat dikreditkan oleh pihak pembeli, sesuai Pasal 52 ayat (10) PER-11/2025. Faktur jenis ini semata-mata mencatat bahwa PKP telah memungut dan akan menyetorkan PPN.

Bentuk Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak Digunggung

Berdasarkan Pasal 53 PER-11/PJ/2025, dokumen-dokumen berikut dipersamakan dengan faktur pajak digunggung sepanjang memuat informasi wajib yang dipersyaratkan:

  • Bon kontan (manual maupun dari mesin kasir)
  • Struk cash register atau sistem Point of Sales (POS)
  • Faktur penjualan sederhana
  • Karcis masuk/tiket
  • Kuitansi atau tanda bukti penerimaan pembayaran lainnya

Cara Input Faktur Pajak Digunggung di Coretax DJP

Sejak berlakunya Coretax, PKP Pedagang Eceran tidak lagi menerbitkan e-Faktur individual untuk setiap transaksi. Sebagai gantinya, PKP melakukan input rekapitulasi penjualan secara periodik (harian atau sesuai periode) menggunakan file XML yang diimpor ke Coretax.

Langkah-langkah input faktur pajak digunggung di Coretax:

  1. Unduh Template Excel — Akses portal DJP di pajak.go.id/reformdjp/coretax/template-xml-dan-converter-excel-ke-xml, unduh template pada bagian SPT PPN → Retail (Digunggung 1.A5, 1.A9, 1B)
  2. Isi Data Header — Masukkan NPWP 16 digit PKP penjual, masa pajak, dan tahun pajak
  3. Isi Kode Transaksi (TrxCode) — Pilih “Normal” untuk faktur kode 01/04, “07” untuk faktur dengan fasilitas PPN tidak dipungut, “08” untuk faktur dengan fasilitas PPN dibebaskan, “NoVAT” untuk penyerahan tidak terutang PPN
  4. Isi Identitas Pembeli (Opsional) — Jika tidak ada data pembeli, isi BuyerIdOpt dengan “NIK” dan BuyerIdNumber dengan “0000000000000000”
  5. Isi DPP dan PPN — Masukkan nilai Dasar Pengenaan Pajak dan PPN yang dipungut secara akurat
  6. Konversi ke XML — Jalankan aplikasi converter resmi DJP untuk mengubah file Excel menjadi format XML
  7. Login Coretax — Masuk ke coretaxdjp.pajak.go.id dengan akun PKP
  8. Import XML — Masuk ke menu SPT → pilih konsep SPT masa pajak yang bersangkutan → gunakan fitur Unggah XML pada bagian Pajak yang Digunggung (kolom 5 untuk kode 01/04, kolom 9 untuk kode 07/08)
  9. Validasi dan Submit — Sistem akan mengisi otomatis nilai DPP dan PPN. Periksa kembali sebelum menekan Bayar dan Lapor

Catatan penting: Faktur pajak digunggung dengan TrxCode yang berbeda harus dibuat dalam file XML terpisah. NPWP dan alamat tempat kegiatan usaha (TKU) yang tercantum pada struk harus konsisten dengan data yang terdaftar di Coretax agar rekapitulasi tervalidasi dengan benar.

Konsekuensi Pelaporan yang Salah

Jenis Kesalahan Risiko/Konsekuensi
TrxCode tidak sesuai jenis transaksi SPT Masa PPN dianggap tidak valid, perlu pembetulan
NPWP pada struk tidak sesuai data Coretax Rekapitulasi gagal tervalidasi sistem
Rekapitulasi tidak dilaporkan tepat waktu Denda keterlambatan lapor SPT Masa PPN
Nilai DPP/PPN tidak akurat Potensi pemeriksaan pajak dan sanksi kekurangan bayar
Non-PKP menerbitkan faktur digunggung Pelanggaran hukum perpajakan; faktur tidak sah

Pertanyaan Umum tentang Faktur Pajak Digunggung

Apa itu faktur pajak digunggung?

Faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP Pedagang Eceran untuk transaksi dengan konsumen akhir, tanpa mencantumkan identitas pembeli secara rinci. Dasar hukumnya adalah Pasal 13 ayat (5a) UU PPN dan diatur teknis dalam PER-11/PJ/2025 Pasal 51–54.

Siapa yang boleh menggunakan faktur digunggung?

Hanya PKP Pedagang Eceran yang menjual BKP/JKP kepada konsumen akhir. Kategori ini tidak ditentukan berdasarkan KLU — bisnis retail apa pun (minimarket, restoran, apotek, bengkel) dapat menggunakan faktur digunggung selama pembeli merupakan konsumen akhir yang tidak akan mengkreditkan PPN.

Bagaimana cara input faktur digunggung di Coretax?

Caranya melalui import file XML. PKP mengunduh template Excel dari portal DJP, mengisi data rekapitulasi transaksi, mengkonversi ke format XML menggunakan aplikasi converter DJP, lalu mengimport file XML tersebut ke menu SPT Masa PPN di Coretax. Sistem akan menghitung nilai pajak secara otomatis berdasarkan data yang diimport.

Apa contoh faktur pajak digunggung yang benar?

Contoh faktur digunggung yang benar adalah struk kasir atau bon kontan yang memuat: nama, alamat, dan NPWP PKP penjual; jenis barang/jasa yang dijual; harga jual; potongan harga (jika ada); dan jumlah PPN yang dipungut. Identitas pembeli tidak perlu dicantumkan.

Apakah PPN dari faktur digunggung bisa dikreditkan pembeli?

Tidak. Sesuai Pasal 52 ayat (10) PER-11/2025, PPN yang tercantum dalam faktur pajak pedagang eceran (digunggung) merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh pihak pembeli. Faktur ini hanya berlaku sebagai bukti bahwa PKP penjual telah memungut PPN dari transaksi tersebut.

Kelola Pelaporan PPN Retail dengan Lebih Mudah

Bagi PKP Pedagang Eceran dengan volume transaksi harian yang tinggi, pengelolaan faktur pajak digunggung secara manual sangat berisiko dan memakan waktu. OnlinePajak sebagai PJAP mitra resmi DJP menyediakan solusi pengelolaan e-Faktur dan SPT Masa PPN yang terintegrasi dengan Coretax, membantu Anda memastikan pelaporan tepat waktu dan akurat. Pelajari fitur pengelolaan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN di OnlinePajak.

Referensi

  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan — Pasal 51–54
  • Pasal 13 ayat (5a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN
  • Direktorat Jenderal Pajak — Template XML dan Converter Excel ke XML Coretax

Share

Related articles

e-Faktur
e-Faktur
e-Faktur