Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Sesuai Pasal 2 ayat (5) UU PPh (UU No. 36/2008, diubah UU HPP No. 7/2021), BUT diperlakukan sebagai subjek pajak luar negeri, namun kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan Wajib Pajak badan dalam negeri dengan satu perbedaan penting: laba bersihnya dikenakan pajak tambahan berupa branch profit tax.
Quick Answer: Apa Itu Bentuk Usaha Tetap
BUT adalah cabang, kantor perwakilan, proyek, atau bentuk kehadiran usaha lain dari perusahaan atau individu asing yang beroperasi di Indonesia, dan karena kehadirannya dianggap memiliki kewajiban pajak seperti badan dalam negeri. BUT dikenakan PPh Badan atas laba usahanya dengan tarif umum (22%), ditambah branch profit tax sebesar 20% dari laba setelah pajak yang tidak diinvestasikan kembali di Indonesia — kecuali ada tax treaty (P3B) yang menetapkan tarif lebih rendah.
Kriteria yang Menentukan Status BUT
Suatu kehadiran usaha asing dianggap sebagai BUT di Indonesia apabila memenuhi salah satu kriteria berikut, sesuai Pasal 2 ayat (5) UU PPh:
- Tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, atau bengkel
- Gudang, ruang untuk promosi dan penjualan
- Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran minyak dan gas bumi
- Proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan yang berlangsung lebih dari 183 hari dalam 12 bulan (jika tidak ada tax treaty)
- Pemberian jasa oleh pegawai atau pihak lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam 12 bulan
- Orang pribadi atau badan yang bertindak sebagai agen yang kedudukannya tidak bebas
- Agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
- Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan untuk menjalankan usaha melalui internet
Apabila Indonesia memiliki tax treaty dengan negara asal perusahaan, batas waktu 183 hari untuk proyek konstruksi dapat berbeda mengikuti ketentuan P3B yang berlaku, dan definisi BUT mengikuti pasal yang relevan dalam perjanjian tersebut.
Kewajiban Pajak Bentuk Usaha Tetap (PPh 26 Branch Profit Tax)
BUT dikenakan dua lapis pajak penghasilan atas labanya:
| Lapis Pajak | Dasar Pengenaan | Tarif |
|---|---|---|
| PPh Badan (Pasal 17 UU PPh) | Penghasilan Kena Pajak BUT | 22% (tarif umum badan) |
| Branch Profit Tax (PPh Pasal 26 ayat 4) | Penghasilan Kena Pajak dikurangi PPh Badan yang telah dibayar, jika tidak diinvestasikan kembali di Indonesia | 20%, atau sesuai tarif P3B (contoh: 10% untuk BUT dari negara tax treaty tertentu) |
Contoh perhitungan: BUT dari negara non-treaty partner memperoleh Penghasilan Kena Pajak Rp4,5 miliar setelah rekonsiliasi fiskal. PPh Badan yang harus dibayar adalah 22% × Rp4,5 miliar = Rp990.000.000. Laba setelah pajak menjadi Rp3.510.000.000. Jika seluruh laba ini tidak diinvestasikan kembali di Indonesia, branch profit tax terutang adalah 20% × Rp3.510.000.000 = Rp702.000.000 sehingga total beban pajak efektif BUT ini mencapai lebih dari 30% dari Penghasilan Kena Pajak.
Pengecualian Branch Profit Tax
Branch profit tax tidak dikenakan apabila seluruh Penghasilan Kena Pajak setelah PPh Badan diinvestasikan kembali di Indonesia dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan baru atau yang sudah berdiri di Indonesia, atau pembelian aktiva tetap/tidak berwujud untuk mendukung kegiatan usaha BUT sesuai PMK No. 14/PMK.03/2011. Syaratnya, reinvestasi harus dilakukan paling lambat akhir tahun pajak berikutnya, dan BUT tidak boleh mengalihkan penyertaan modal tersebut minimal selama 2–3 tahun sejak dilakukan.
BUT vs Anak Perusahaan: Perbedaan Perlakuan Pajak
| Aspek | Bentuk Usaha Tetap (BUT) | Anak Perusahaan (PT PMA) |
|---|---|---|
| Status subjek pajak | Subjek pajak luar negeri, diperlakukan seperti badan dalam negeri | Subjek pajak dalam negeri penuh |
| Akses tax treaty (P3B) | Tidak dapat menikmati P3B karena bukan penduduk Indonesia, kecuali tarif branch profit tax yang diatur dalam P3B | Dapat memanfaatkan P3B sesuai negara domisili pemegang saham |
| Pajak atas laba | PPh Badan 22% + branch profit tax hingga 20% atas laba yang ditransfer/tidak direinvestasi | PPh Badan 22%; dividen ke induk luar negeri dikenakan PPh 26 tarif 20% atau sesuai P3B |
| Repatriasi laba | Otomatis dianggap “ditransfer” ke kantor pusat kecuali direinvestasi, sehingga default kena branch profit tax | Hanya kena pajak saat dividen benar-benar dibagikan (bisa ditunda) |
| Kompleksitas administrasi | Wajib laporan keuangan konsolidasi kantor pusat untuk klaim biaya administrasi | Laporan keuangan berdiri sendiri sebagai entitas hukum Indonesia |
Perbedaan paling strategis adalah fleksibilitas repatriasi laba: anak perusahaan (PT PMA) dapat menunda pengenaan pajak atas laba yang belum dibagikan sebagai dividen, sementara BUT secara default dianggap mentransfer laba setelah pajak ke kantor pusat setiap tahun kecuali secara eksplisit direinvestasikan di Indonesia sesuai ketentuan PMK 14/2011.
Kesalahan Umum Terkait BUT
- Menganggap BUT dapat langsung memanfaatkan seluruh fasilitas tax treaty seperti halnya penduduk Indonesia, padahal BUT bukan penduduk (resident) negara mana pun untuk tujuan P3B kecuali diatur secara khusus.
- Lupa menghitung branch profit tax atas laba yang tidak direinvestasikan, sehingga terjadi kurang bayar PPh Pasal 26 ayat (4).
- Tidak melampirkan laporan keuangan konsolidasi kantor pusat saat mengklaim biaya administrasi kantor pusat sebagai pengurang penghasilan bruto.
- Salah menghitung batas waktu 183 hari untuk menentukan status BUT proyek konstruksi tanpa memeriksa ketentuan P3B yang relevan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa kewajiban pajak Bentuk Usaha Tetap?
BUT wajib membayar PPh Badan dengan tarif umum 22% atas Penghasilan Kena Pajak, ditambah branch profit tax (PPh Pasal 26 ayat 4) sebesar 20% atau sesuai tarif P3B atas laba setelah pajak yang tidak diinvestasikan kembali di Indonesia.
Apa beda BUT dan anak perusahaan dari sisi pajak?
BUT dikenakan branch profit tax secara otomatis atas laba yang tidak direinvestasikan dan tidak dapat memanfaatkan tax treaty secara penuh, sedangkan anak perusahaan (PT PMA) hanya kena pajak dividen saat benar-benar dibagikan dan dapat memanfaatkan P3B sesuai domisili induk perusahaan.
Apakah BUT bisa terbebas dari branch profit tax?
Ya, jika seluruh Penghasilan Kena Pajak setelah PPh Badan diinvestasikan kembali di Indonesia sesuai syarat PMK No. 14/PMK.03/2011, termasuk batas waktu reinvestasi dan larangan pengalihan penyertaan modal dalam periode tertentu.
Berapa lama proyek konstruksi dianggap BUT di Indonesia?
Proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan dianggap BUT jika berlangsung lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, kecuali ada tax treaty yang menetapkan batas waktu berbeda.
Apakah BUT wajib memiliki NPWP dan melapor SPT Tahunan?
Ya. BUT wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menyelenggarakan pembukuan, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan setiap tahun pajak, sama seperti Wajib Pajak badan dalam negeri lainnya.
Kesimpulan: Kelola Kewajiban Pajak BUT dengan Cermat
Memahami bahwa Bentuk Usaha Tetap adalah entitas yang dikenakan pajak berlapis — PPh Badan dan branch profit tax — membantu perusahaan asing dan konsultan pajak menghindari kesalahan perhitungan yang berujung pada kurang bayar dan sanksi. Perencanaan reinvestasi laba di Indonesia bisa menjadi strategi legal untuk mengelola beban pajak BUT secara efisien. OnlinePajak membantu BUT dan perusahaan multinasional mengelola pembuatan bukti potong PPh 26, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa Unifikasi melalui Coretax dalam satu platform terintegrasi.
Pelajari juga PPh Pasal 26 untuk Wajib Pajak Luar Negeri dan pertimbangan pajak bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia untuk pemahaman menyeluruh tentang perpajakan lintas negara.
Sumber resmi: Ortax dan Peraturan Menteri Keuangan No. 14/PMK.03/2011, mengacu UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah UU HPP.