Natura adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk barang (bukan uang), sementara kenikmatan adalah hak atas pemanfaatan fasilitas atau pelayanan. Sejak berlakunya PMK 66/2023, prinsip perpajakan natura dan kenikmatan berbalik total yang sebelumnya umumnya bebas pajak bagi karyawan, kini menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) kecuali termasuk dalam daftar pengecualian resmi.
Quick Answer: Apakah Natura Kena Pajak
Ya, sejak 1 Juli 2023 seluruh natura dan kenikmatan yang diterima karyawan sehubungan dengan pekerjaan pada prinsipnya menjadi objek PPh 21, kecuali termasuk dalam daftar pengecualian PMK 66/2023 — seperti makan/minum di tempat kerja tanpa batas nilai, fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja, serta fasilitas dengan batasan nilai tertentu (misalnya laptop/HP tanpa batas, olahraga maksimal Rp1,5 juta/tahun). Ini adalah pembalikan total dari prinsip lama di mana natura umumnya bebas pajak bagi karyawan namun tidak bisa dibiayakan perusahaan.
Aturan Natura Terbaru: PMK 66/2023
PMK 66/2023 (Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan) adalah aturan pelaksana dari UU No. 7/2021 (UU HPP) dan PP No. 55/2022, yang mencabut PMK 167/2018. Aturan ini menetapkan dua perubahan mendasar:
- Bagi karyawan (penerima): natura dan kenikmatan yang diterima sehubungan pekerjaan menjadi objek PPh 21, kecuali termasuk dalam daftar pengecualian.
- Bagi pemberi kerja: biaya natura dan kenikmatan kini dapat dibiayakan (deductible) sebagai pengurang penghasilan bruto, sepanjang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan — sebelumnya biaya ini umumnya tidak bisa dikurangkan.
Kewajiban pemotongan PPh berlaku efektif sejak 1 Juli 2023. Natura yang diterima sepanjang tahun 2022 dan Januari–Juni 2023 dikecualikan dari pemotongan, meski tetap harus dilaporkan dalam SPT Tahunan penerima jika belum dipotong pemberi kerja.
| Aspek | Sebelum PMK 66/2023 (PMK 167/2018) | Sejak PMK 66/2023 (1 Juli 2023) |
|---|---|---|
| Status bagi karyawan (penerima) | Umumnya bebas pajak (bukan objek PPh) | Objek PPh kecuali termasuk daftar pengecualian |
| Status bagi perusahaan (pemberi kerja) | Tidak dapat dibiayakan (non-deductible) | Dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto |
| Prinsip dasar | Positive list terbatas (hanya jenis tertentu diatur) | Negative list (kena pajak kecuali dikecualikan) |
Daftar Natura yang Kena Pajak dan yang Masih Dikecualikan
Prinsip PMK 66/2023 adalah “kena pajak kecuali dikecualikan” (negative list). Berikut rincian jenis dan batasan nilai natura/kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh:
| Jenis Natura/Kenikmatan | Batasan Nilai |
|---|---|
| Makanan/minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai | Tanpa batasan nilai |
| Kupon makan/reimbursement bagi pegawai dinas luar | Maksimal Rp2.000.000/bulan atau senilai yang disediakan di kantor (mana yang lebih tinggi) |
| Bingkisan hari besar keagamaan (Idulfitri, Natal, Nyepi, Waisak, Imlek) | Tanpa batasan nilai |
| Bingkisan lain (ulang tahun, apresiasi kinerja, dll.) | Maksimal Rp3.000.000/tahun |
| Peralatan dan fasilitas kerja (laptop, HP, pulsa, internet) | Tanpa batasan nilai |
| Fasilitas K3 (seragam, antar-jemput, obat-obatan/vaksin) | Tanpa batasan nilai |
| Fasilitas olahraga (di luar golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, otomotif) | Maksimal Rp1.500.000/tahun |
| Tempat tinggal komunal (mes, pondokan, asrama, barak) | Tanpa batasan nilai |
| Tempat tinggal non-komunal (apartemen, rumah sewa individual) | Maksimal Rp2.000.000/bulan |
| Natura/kenikmatan di daerah tertentu (remote area: rumah dinas, transportasi, kesehatan) | Tanpa batasan nilai |
| Iuran dana pensiun yang disahkan OJK, ditanggung pemberi kerja | Tanpa batasan nilai |
| Fasilitas peribadatan (musala, masjid, kapel, pura) | Tanpa batasan nilai (khusus untuk kegiatan ibadah) |
Natura yang tetap kena pajak mencakup fasilitas di luar daftar di atas atau yang melebihi batasan nilai — misalnya kendaraan dinas untuk kebutuhan pribadi, fasilitas olahraga golf/pacuan kuda, rumah dinas non-komunal yang nilainya melampaui Rp2 juta/bulan, atau bingkisan kumulatif yang melebihi Rp3 juta/tahun. Selisih nilai di atas batasan itulah yang menjadi objek PPh, bukan seluruh nilai fasilitas.
Cara Menghitung PPh 21 atas Natura
Nilai natura dan kenikmatan yang kena pajak dihitung berdasarkan nilai pasar wajar (untuk barang) atau biaya penyediaan (untuk fasilitas), lalu digabungkan ke penghasilan bruto bulanan karyawan sebelum dikalikan tarif TER atau tarif progresif Pasal 17, sama seperti komponen gaji lainnya.
Contoh perhitungan: Seorang karyawan menerima dua bingkisan dalam setahun — bingkisan ulang tahun perusahaan senilai Rp2.000.000 dan bingkisan apresiasi kinerja senilai Rp2.000.000, total Rp4.000.000. Karena batas pengecualian bingkisan (selain hari besar keagamaan) adalah Rp3.000.000/tahun, maka selisih Rp1.000.000 menjadi objek PPh 21 dan harus digabungkan ke penghasilan bruto bulan penerimaan bingkisan kedua untuk dihitung PPh 21-nya.
Untuk fasilitas tempat tinggal non-komunal (misalnya apartemen) senilai Rp3.000.000/bulan, karena batas pengecualiannya Rp2.000.000/bulan, maka selisih Rp1.000.000/bulan menjadi objek PPh 21 yang harus dipotong setiap bulan selama fasilitas tersebut diberikan.
Kewajiban Administrasi bagi Pemberi Kerja
- Membuat Daftar Nominatif Natura yang mencatat nama penerima, jenis natura/kenikmatan, dan nilainya setiap bulan sebagai dasar perhitungan dan dokumen pendukung saat pemeriksaan pajak.
- Memasukkan nilai natura kena pajak ke dalam Bukti Potong PPh 21 (formulir 1721-A1) di akhir tahun pajak.
- Membebankan biaya natura sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (deductible expense) sepanjang berkaitan dengan kegiatan usaha, yang berdampak pada perhitungan PPh Badan.
Kesalahan Umum dalam Menerapkan Pajak Natura
- Menganggap seluruh fasilitas kantor otomatis bebas pajak seperti aturan lama sebelum PMK 66/2023 — padahal prinsipnya kini terbalik.
- Tidak menjumlahkan nilai bingkisan/fasilitas sejenis sepanjang tahun, sehingga terlewat saat nilai kumulatif melebihi batasan.
- Lupa memasukkan selisih nilai natura yang melebihi batas ke dalam penghasilan bruto bulanan untuk perhitungan TER.
- Tidak membuat Daftar Nominatif Natura, sehingga kesulitan membuktikan kepatuhan saat pemeriksaan pajak.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah semua natura sekarang kena pajak?
Tidak semua. Sejak PMK 66/2023, prinsipnya natura dan kenikmatan menjadi objek PPh kecuali termasuk dalam daftar pengecualian resmi, seperti makan di tempat kerja, fasilitas K3, laptop/HP kerja, dan beberapa fasilitas dengan batasan nilai tertentu.
Apa saja natura yang masih dikecualikan dari pajak?
Di antaranya makanan/minuman di tempat kerja (tanpa batas), bingkisan hari besar keagamaan (tanpa batas), peralatan kerja seperti laptop dan HP (tanpa batas), fasilitas K3, serta fasilitas olahraga (maksimal Rp1,5 juta/tahun) dan tempat tinggal non-komunal (maksimal Rp2 juta/bulan).
Bagaimana cara menghitung pajak natura dalam gaji?
Nilai natura yang melebihi batasan pengecualian digabungkan ke penghasilan bruto bulanan karyawan, kemudian dikalikan tarif TER atau tarif progresif Pasal 17 sesuai kategori karyawan, sama seperti komponen gaji lainnya.
Sejak kapan natura mulai dipotong PPh 21?
Kewajiban pemotongan PPh atas natura dan kenikmatan berlaku efektif sejak 1 Juli 2023. Natura yang diterima sepanjang tahun 2022 hingga Juni 2023 dikecualikan dari pemotongan.
Apa beda natura dan fringe benefit?
Natura dan fringe benefit merujuk pada konsep yang sama penghasilan non-tunai berupa barang atau fasilitas dari pemberi kerja — namun “natura” adalah istilah resmi dalam regulasi perpajakan Indonesia (PMK 66/2023), sedangkan “fringe benefit” adalah istilah internasional yang sering digunakan dalam konteks HR multinasional atau literatur pajak berbahasa Inggris.
Kesimpulan: Sesuaikan Kebijakan Remunerasi dengan PMK 66/2023
Memahami bahwa natura adalah objek pajak sejak PMK 66/2023 dengan pengecualian yang jelas dan terbatas membantu perusahaan menghindari kurang potong PPh 21 sekaligus memanfaatkan hak pembebanan biaya natura sebagai pengurang penghasilan bruto. Kompleksitas valuasi dan pelacakan batasan nilai per jenis natura membuat proses ini rawan kesalahan jika dikerjakan manual. OnlinePajak membantu tim payroll memasukkan komponen natura ke dalam perhitungan PPh 21 berbasis TER secara otomatis, terintegrasi dengan pembuatan Bukti Potong 1721-A1 di akhir tahun.
Pelajari juga cara perhitungan PPh 21 lengkap dan tarif TER PPh 21 untuk memahami bagaimana komponen natura memengaruhi penghasilan bruto bulanan karyawan.
Sumber resmi: PMK 66/2023 – JDIH BPK dan Kementerian Keuangan RI.