Invoice artinya dokumen tagihan yang diterbitkan penjual kepada pembeli sebagai bukti transaksi jual-beli barang atau jasa, memuat rincian item, jumlah, harga, dan total yang harus dibayarkan. Di Indonesia, invoice sering disandingkan — dan kerap disalahartikan dengan faktur pajak, padahal keduanya memiliki fungsi hukum yang berbeda, terutama sejak faktur pajak elektronik (e-Faktur) diwajibkan penuh melalui sistem Coretax DJP sejak 1 Januari 2025.
Quick Answer: Apa Itu Invoice?
Invoice adalah dokumen komersial yang diterbitkan penjual untuk mencatat dan menagih pembayaran atas barang atau jasa yang telah diserahkan kepada pembeli. Invoice memuat informasi seperti nomor invoice, tanggal, identitas penjual dan pembeli, deskripsi barang/jasa, harga satuan, jumlah, subtotal, pajak yang berlaku (PPN dan/atau PPh), serta total tagihan. Berbeda dengan faktur pajak yang merupakan dokumen resmi bukti pungutan PPN dan hanya boleh diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui Coretax, invoice dapat diterbitkan oleh siapa saja — PKP maupun non-PKP — sebagai bagian dari administrasi penjualan biasa.
Perbedaan Invoice dan Faktur Pajak
Kebingungan paling umum di antara pelaku usaha adalah menganggap invoice dan faktur pajak sebagai dokumen yang sama. Padahal, keduanya berbeda dari sisi dasar hukum, penerbit, dan fungsi:
| Aspek | Invoice | Faktur Pajak |
|---|---|---|
| Dasar Hukum | Praktik bisnis/perjanjian dagang, tidak diatur khusus oleh UU perpajakan | Pasal 13 UU PPN, diatur teknis dalam PER-11/PJ/2025 |
| Siapa yang Menerbitkan | Semua penjual, PKP maupun non-PKP | Hanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) |
| Fungsi Utama | Dokumen tagihan dan bukti transaksi komersial | Bukti pungutan PPN yang sah secara hukum pajak |
| Platform Penerbitan | Bebas (Excel, software akuntansi, invoicing tool) | Wajib melalui Coretax DJP (e-Faktur), ditandatangani elektronik |
| Nomor Seri | Ditentukan sendiri oleh penjual | NSFP 17 digit yang diterbitkan otomatis oleh sistem DJP |
| Kredit Pajak | Tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan | Dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh pembeli PKP |
Dalam praktiknya, satu transaksi antar-PKP biasanya menghasilkan dua dokumen sekaligus: invoice sebagai tagihan komersial, dan faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN yang menyertainya. Invoice bisa dibuat lebih fleksibel dari sisi format, sementara faktur pajak wajib mengikuti struktur baku yang ditetapkan DJP.
Komponen Wajib dalam Invoice yang Baik
Meskipun tidak diatur ketat seperti faktur pajak, invoice yang profesional dan mudah diaudit sebaiknya mencantumkan:
- Nomor invoice (unik dan berurutan)
- Tanggal penerbitan dan jatuh tempo pembayaran
- Identitas lengkap penjual dan pembeli (nama, alamat, NPWP jika relevan)
- Deskripsi barang/jasa, kuantitas, dan harga satuan
- Subtotal sebelum pajak
- Rincian PPN dan/atau PPh yang berlaku (jika ada)
- Total tagihan setelah pajak
- Metode dan instruksi pembayaran (nomor rekening, batas waktu)
- Referensi nomor faktur pajak (jika penjual adalah PKP)
Contoh Invoice dengan PPN dan PPh untuk Berbagai Jenis Usaha
Perhitungan pajak pada invoice berbeda tergantung status PKP penjual, jenis transaksi (barang atau jasa), serta apakah pembeli berkewajiban memotong PPh. Berikut beberapa skenario umum:
1. Penjualan Barang oleh PKP kepada Pembeli Non-Pemungut
Contoh: Toko elektronik (PKP) menjual barang senilai Rp10.000.000 kepada perusahaan swasta.
| Komponen | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Harga Jual (DPP) | 10.000.000 |
| PPN (tarif efektif 11% dari DPP Nilai Lain sesuai PMK 131/2024, untuk barang non-mewah) | 1.100.000 |
| Total Tagihan | 11.100.000 |
Perlu dicatat: sejak berlakunya PMK 131/2024, tarif PPN 12% hanya benar-benar dikenakan penuh atas barang mewah yang tergolong objek PPnBM. Untuk transaksi barang dan jasa non-mewah pada umumnya, beban PPN efektif yang ditanggung pembeli tetap setara 11% dari harga jual, melalui mekanisme Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain.
2. Penyerahan Jasa oleh PKP dengan Pemotongan PPh 23
Contoh: Konsultan pajak (PKP) menagih jasa konsultasi senilai Rp5.000.000 kepada perusahaan yang berkewajiban memotong PPh 23.
| Komponen | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Nilai Jasa (DPP) | 5.000.000 |
| PPN (efektif 11%) | 550.000 |
| Dipotong PPh 23 (2% dari nilai jasa, dipotong oleh pembeli) | (100.000) |
| Total yang Dibayarkan Pembeli ke Penjual | 5.450.000 |
Dalam skema ini, pembeli tetap membayar PPN penuh kepada penjual, tetapi memotong PPh 23 dari nilai jasa (bukan dari nilai termasuk PPN) dan menyetorkannya langsung ke kas negara atas nama penjual, kemudian menerbitkan bukti potong melalui e-Bupot di Coretax.
3. Penjualan oleh Non-PKP (Tanpa PPN)
Pelaku usaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP (omzet di bawah Rp4,8 miliar/tahun) tidak berhak memungut PPN pada invoice-nya. Invoice hanya mencantumkan harga jual tanpa komponen PPN, dan tidak disertai faktur pajak.
Template Invoice Siap Pakai
| Bagian | Isi |
|---|---|
| Header | Logo usaha, nama usaha, alamat, NPWP, kontak |
| Info Invoice | Nomor invoice, tanggal terbit, tanggal jatuh tempo |
| Info Pembeli | Nama, alamat, NPWP pembeli (jika PKP) |
| Tabel Item | Deskripsi, kuantitas, harga satuan, subtotal per baris |
| Ringkasan | Subtotal, PPN (jika berlaku), potongan PPh (jika berlaku), total akhir |
| Instruksi Pembayaran | Nama bank, nomor rekening, batas waktu, catatan tambahan |
| Referensi Pajak | Nomor Seri Faktur Pajak terkait (jika penjual PKP) |
Kesalahan Umum dalam Pembuatan Invoice
- Mencampuradukkan invoice dengan faktur pajak, sehingga menganggap invoice cukup sebagai bukti pungutan PPN.
- Lupa mencantumkan status PKP penjual, sehingga pembeli kesulitan memverifikasi apakah PPN yang dikenakan sah.
- Salah menghitung dasar pemotongan PPh — PPh 23 dipotong dari nilai jasa (DPP), bukan dari total tagihan termasuk PPN.
- Tidak mencantumkan nomor invoice yang unik dan berurutan, menyulitkan rekonsiliasi pembukuan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa beda invoice dan faktur pajak?
Invoice adalah dokumen tagihan komersial yang dapat diterbitkan siapa saja sebagai bukti transaksi jual-beli, sedangkan faktur pajak adalah dokumen resmi bukti pungutan PPN yang hanya boleh diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui sistem Coretax DJP dan diatur ketat oleh Pasal 13 UU PPN serta PER-11/PJ/2025.
Bagaimana contoh invoice yang mencantumkan PPN dan PPh?
Invoice yang mencantumkan PPN menampilkan baris tambahan berupa tarif dan nominal PPN (umumnya efektif 11% dari DPP untuk transaksi non-mewah) di atas subtotal harga barang/jasa. Jika transaksi dikenai pemotongan PPh, seperti PPh 23 untuk jasa, invoice biasanya juga menampilkan baris pengurang berupa nilai PPh yang dipotong pembeli sebelum total akhir yang harus ditransfer ke penjual.
Apakah invoice wajib menyertakan NPWP?
Untuk transaksi antar-PKP, NPWP penjual dan pembeli sebaiknya dicantumkan agar invoice dapat direkonsiliasi dengan faktur pajak terkait. Untuk transaksi dengan non-PKP, NPWP tidak wajib namun tetap disarankan untuk keperluan administrasi keuangan.
Apakah invoice bisa digunakan sebagai bukti potong PPh?
Tidak. Bukti potong PPh yang sah harus diterbitkan melalui aplikasi e-Bupot di Coretax DJP oleh pihak pemotong. Invoice hanya mencerminkan nilai transaksi dan estimasi potongan pajak, bukan bukti pemotongan resmi.
Apakah pelaku usaha non-PKP boleh membuat invoice dengan PPN?
Tidak boleh. Hanya PKP yang berhak memungut dan mencantumkan PPN pada invoice/faktur pajaknya. Pelaku usaha non-PKP yang mencantumkan PPN pada invoice dapat dikenai sanksi karena memungut pajak tanpa hak.
Kelola Invoice dan Faktur Pajak dalam Satu Platform
Mengelola invoice dan faktur pajak secara terpisah sering menyebabkan selisih pencatatan antara tim penjualan dan tim pajak. Pelajari lebih lanjut tentang faktur pajak dan aturan penerbitannya agar Anda memahami perbedaannya secara menyeluruh sebelum menyusun sistem penagihan bisnis. Dengan fitur invoicing dan e-Faktur OnlinePajak, penjual dapat menerbitkan invoice sekaligus faktur pajak yang saling terhubung, menghitung PPN dan PPh secara otomatis sesuai tarif terbaru, serta menghindari selisih pencatatan antara dokumen tagihan dan dokumen pajak.
Sumber referensi: Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id), Pasal 13 UU PPN, PER-11/PJ/2025, dan PMK 131/2024.