Resources / Blog /

Pajak

Pengertian Materai 10000, Aturan, Ciri Keaslian, dan Cara Membeli e-Meterai Resmi

Meterai 10000: Simak Cara Penggunaan dan Ketentuan Penting Lainnya

Materai 10000 adalah bea meterai dengan tarif tunggal Rp10.000 yang berlaku sejak 1 Januari 2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, menggantikan meterai 3000 dan 6000 yang berlaku sebelumnya. Materai 10000 dikenakan atas dokumen perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, termasuk dokumen yang menyatakan jumlah uang di atas Rp5.000.000, dan tersedia dalam dua bentuk: meterai tempel fisik dan e-Meterai (meterai elektronik).

Quick Answer: Apa Itu Materai 10000?

Materai 10000 berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak atas dokumen tertentu, sekaligus memberikan kekuatan pembuktian tambahan pada dokumen tersebut jika digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Perlu dicatat, ada atau tidaknya meterai bukan penentu sah tidaknya suatu perjanjian secara hukum perdata — meterai adalah kewajiban pajak atas dokumen, bukan syarat keabsahan perjanjian itu sendiri.

Dasar Hukum Materai 10000

  • UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai — dasar hukum utama penetapan tarif tunggal Rp10.000, mencabut UU Nomor 13 Tahun 1985.
  • PP Nomor 86 Tahun 2021 — mengatur pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai, termasuk e-Meterai.
  • PMK Nomor 4/PMK.03/2021 — mengatur pembayaran bea meterai, ciri umum dan khusus meterai tempel, serta penentuan keabsahan meterai.
  • PMK Nomor 134/PMK.03/2021 — menjabarkan ciri, tata cara penggunaan, dan distribusi e-Meterai.

Dokumen yang Wajib Bermeterai 10000

Berdasarkan Pasal 3 UU 10/2020, dokumen yang dikenai bea meterai antara lain:

  • Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lain yang sejenis beserta rangkapnya
  • Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya
  • Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beserta salinan dan kutipannya
  • Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun
  • Dokumen transaksi surat berharga, termasuk transaksi kontrak berjangka
  • Dokumen lelang (kutipan risalah lelang, minuta, salinan, dan grosse risalah lelang)
  • Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000, termasuk kuitansi penerimaan uang
  • Dokumen lain yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah

Materai Tempel Fisik vs e-Meterai: Perbandingan

Perbandingan Materai Tempel dan e-Meterai
Aspek Materai Tempel Fisik e-Meterai (Elektronik)
Bentuk Label fisik ditempel pada dokumen kertas Kode digital dibubuhkan pada dokumen elektronik (PDF)
Tarif Rp10.000 Rp10.000
Penerbit resmi Perum Peruri dan distributor resmi Peruri dan mitra resmi yang ditunjuk (termasuk OnlinePajak)
Verifikasi keaslian Prinsip 3D: dilihat, diraba, digoyang Kode unik/nomor seri, diverifikasi via situs resmi
Kegunaan utama Dokumen kertas fisik Dokumen elektronik: kontrak digital, PDF perjanjian

Ciri Keaslian Materai 10000 (Fisik)

Maraknya peredaran meterai palsu dan meterai bekas pakai (rekondisi) membuat penting untuk mengenali ciri keaslian materai 10000 sebelum digunakan. Perum Peruri sebagai pencetak resmi menyarankan prinsip 3D — dilihat, diraba, digoyang — mirip prinsip pemeriksaan uang kertas. Ciri-ciri utamanya meliputi:

  • Gambar lambang negara Garuda Pancasila
  • Angka “10000” dan tulisan “SEPULUH RIBU RUPIAH” yang menunjukkan tarif bea meterai
  • Teks mikro modulasi bertuliskan “INDONESIA” yang sangat sulit ditiru
  • Blok ornamen khas Indonesia (motif Nusantara) dengan efek perubahan warna dari magenta ke hijau saat digoyangkan
  • Serat pengaman berwarna merah dan kuning yang tampak pada kertas
  • Hologram berbentuk persegi panjang di sisi kiri materai
  • Ukuran resmi 21 x 28,95 mm sesuai ketentuan Kementerian Keuangan

Pembeli sebaiknya waspada terhadap penawaran materai dengan harga jauh di bawah nominal Rp10.000, karena ini sering menjadi indikasi meterai palsu atau hasil rekondisi (bekas pakai yang dijual kembali).

Cara Beli e-Meterai Rp10.000 Langsung dan Aman

Untuk memastikan e-Meterai yang dibeli sah dan dapat diverifikasi, gunakan hanya distributor resmi yang menjadi mitra Peruri, seperti platform pembayaran pajak resmi. Langkah umum pembelian dan pembubuhan e-Meterai:

  1. Registrasi dan login ke akun pada platform distributor resmi e-Meterai.
  2. Beli kuota e-Meterai sesuai kebutuhan jumlah dokumen.
  3. Unggah dokumen dalam format PDF sesuai ketentuan ukuran dan versi minimum yang disyaratkan.
  4. Tentukan posisi pembubuhan e-Meterai pada dokumen, pastikan dilakukan setelah tanda tangan elektronik, bukan sebelumnya.
  5. Konfirmasi pembubuhan dan unduh dokumen dalam batas waktu yang ditentukan sistem.

Materai 10.000 untuk Kebutuhan Bisnis (Bulk)

Bagi perusahaan yang rutin menerbitkan kontrak kerja, perjanjian vendor, atau dokumen legal dalam jumlah besar, pembelian dan pembubuhan e-Meterai satu per satu jelas tidak efisien. Pembelian kuota e-Meterai secara bulk memungkinkan tim finance atau legal mengelola stok materai secara terpusat, dengan riwayat pembelian dan pembubuhan yang tercatat rapi untuk kebutuhan audit internal maupun eksternal.

Keuntungan pembelian bulk untuk bisnis meliputi harga dan proses pengadaan yang lebih terkontrol, integrasi dengan sistem dokumen internal perusahaan melalui API, serta kemudahan pelacakan penggunaan kuota per divisi atau per jenis dokumen — sesuatu yang sulit dilakukan jika pembelian dilakukan secara manual dan tersebar di berbagai platform berbeda oleh masing-masing karyawan.

Sanksi Jika Dokumen Tidak Bermeterai atau Kurang Bayar

Dokumen yang belum melakukan pembayaran bea meterai (belum dibubuhi meterai) atau kurang bayar (dibubuhi meterai yang tidak sesuai tarif) tetap dapat dilunasi melalui prosedur “Pemeteraian Kemudian” menggunakan meterai tempel atau Surat Setoran Pajak yang kemudian disahkan oleh pejabat pos. Namun, keterlambatan ini dikenakan sanksi administratif sebesar 100% dari bea meterai yang terutang.

Ringkasan Dasar Hukum Bea Meterai
Regulasi Fokus Pengaturan
UU 10/2020 Tarif tunggal Rp10.000, objek bea meterai, mencabut UU 13/1985
PP 86/2021 Pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai (fisik & elektronik)
PMK 4/PMK.03/2021 Pembayaran bea meterai, ciri umum/khusus, keabsahan meterai
PMK 134/PMK.03/2021 Ciri, tata cara penggunaan, dan distribusi e-Meterai

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Di mana bisa beli materai 10000 asli?

Materai 10000 asli — baik fisik maupun elektronik — hanya dapat dibeli melalui Perum Peruri langsung atau distributor/mitra resmi yang ditunjuk Peruri, seperti platform pembayaran pajak resmi. Hindari membeli dari penjual tidak resmi, terutama dengan harga jauh di bawah nominal.

Berapa ukuran dan spesifikasi materai 10000?

Materai 10000 berbentuk segi empat dengan ukuran resmi 21 x 28,95 mm, dilengkapi gambar Garuda Pancasila, teks mikro “INDONESIA”, blok ornamen khas Indonesia, serat pengaman berwarna, dan hologram sebagai ciri keasliannya.

Apakah dokumen tanpa meterai otomatis tidak sah secara hukum?

Tidak. Ada atau tidaknya meterai bukan indikator keabsahan suatu perjanjian, melainkan kewajiban pembayaran pajak atas dokumen tersebut. Dokumen tanpa meterai tetap dapat dilunasi kemudian melalui prosedur Pemeteraian Kemudian, meski dikenakan sanksi administratif.

Apa beda meterai tempel dan e-Meterai?

Keduanya memiliki tarif dan kedudukan hukum yang sama (Rp10.000), namun berbeda bentuk: meterai tempel berupa label fisik untuk dokumen kertas, sementara e-Meterai berupa kode digital dengan nomor seri unik untuk dokumen elektronik.

Bagaimana cara mengecek keaslian e-Meterai?

Keaslian e-Meterai dapat diverifikasi melalui kode unik/nomor seri yang tertera pada dokumen, dengan mengeceknya melalui situs resmi verifikasi dokumen milik penerbit resmi e-Meterai.

Apakah materai 3000 dan 6000 masih berlaku?

Tidak. Sejak 1 Januari 2021, meterai 3000 dan 6000 sudah tidak berlaku untuk keabsahan dokumen baru dan sepenuhnya digantikan oleh materai 10000 sesuai UU 10/2020.

Beli dan Bubuhkan e-Meterai Resmi Langsung dari OnlinePajak

Sebagai mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak dan Peruri, OnlinePajak menyediakan layanan e-Meterai yang terintegrasi dan sah secara hukum — mulai dari pembelian kuota, pembubuhan pada dokumen elektronik, hingga pengelolaan riwayat pembubuhan untuk kebutuhan bisnis skala kecil maupun volume besar. Proses yang terintegrasi dengan sistem internal perusahaan membuat pengelolaan dokumen legal dan kontrak bisnis menjadi jauh lebih efisien dibandingkan pembelian dan pembubuhan manual satu per satu.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak