Resources / Blog /

Pajak

Pengertian B2B, Contoh, dan Kewajiban Faktur Pajaknya

B2B adalah singkatan dari business-to-business, yaitu model bisnis di mana transaksi jual-beli produk atau jasa terjadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, bukan langsung ke konsumen akhir. Selain memahami konsep pemasarannya, pelaku usaha B2B juga wajib memahami kewajiban perpajakan yang menyertai setiap transaksi, terutama kewajiban penerbitan faktur pajak yang sering luput dari pembahasan umum tentang B2B.

Ringkasan: Apa Itu B2B?

  • Definisi: B2B adalah model transaksi antarperusahaan, seperti supplier bahan baku ke pabrik atau vendor software ke perusahaan klien.
  • Beda dengan B2C: B2C (business-to-consumer) menjual langsung ke konsumen individu, sedangkan B2B menjual ke entitas bisnis lain dengan volume dan nilai transaksi umumnya lebih besar.
  • Kewajiban pajak utama: jika penjual berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP), setiap transaksi B2B atas Barang/Jasa Kena Pajak wajib diterbitkan faktur pajak elektronik melalui Coretax DJP.

Pengertian B2B secara Bisnis

Business-to-business (B2B) adalah model bisnis di mana pelanggan utama suatu perusahaan adalah perusahaan lain, bukan konsumen individu. Contoh transaksi B2B meliputi produsen yang menjual komponen ke pabrik perakitan, perusahaan software as a service (SaaS) yang menjual lisensi ke perusahaan klien, distributor yang memasok barang ke retailer, dan agensi konsultan yang menyediakan jasa ke korporasi lain.

Karakteristik transaksi B2B umumnya mencakup: siklus penjualan lebih panjang, nilai transaksi lebih besar per transaksi, keputusan pembelian melibatkan banyak pemangku kepentingan, dan pembayaran sering menggunakan termin (net 30/60/90 hari) alih-alih tunai langsung.

Perbedaan B2B, B2C, dan B2G dari Sisi Perpajakan

Selain beda target pasar, ketiga model bisnis ini juga memiliki perlakuan administrasi pajak yang berbeda:

Tabel 1: Perbandingan B2B, B2C, dan B2G dari Sisi Pajak
Aspek B2B B2C B2G
Lawan transaksi Perusahaan/badan usaha lain Konsumen individu Instansi pemerintah
Kewajiban faktur pajak Wajib faktur pajak lengkap dengan identitas NPWP/NITKU pembeli Dapat menggunakan faktur pajak sederhana/bukti transaksi ritel Wajib faktur pajak, umumnya dengan mekanisme pemungutan oleh bendahara pemerintah
Pemungut PPN Penjual (PKP) memungut PPN dari pembeli Penjual (PKP) memungut PPN dari konsumen Bendahara pemerintah sering ditunjuk sebagai pemungut PPN
Bukti potong PPh Sering disertai bukti potong PPh 23 (jasa) via e-Bupot Umumnya tidak ada pemotongan PPh Bukti potong PPh 22/23 oleh bendahara

Kewajiban Faktur Pajak dalam Transaksi B2B

Ini adalah aspek yang paling sering diabaikan dalam pembahasan B2B secara umum. Jika penjual dalam transaksi B2B berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan objek transaksinya adalah Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), maka penjual wajib menerbitkan faktur pajak elektronik untuk setiap transaksi, sesuai UU PPN (UU No. 8/1983 jo. UU HPP No. 7/2021).

Sejak berlakunya Coretax DJP pada 1 Januari 2025, penerbitan faktur pajak B2B dilakukan langsung melalui portal Coretax dengan tata cara SPT Masa PPN mengacu pada PER-11/PJ/2025. Faktur pajak untuk transaksi B2B wajib mencantumkan identitas pembeli secara lengkap, termasuk NPWP/NIK dan NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha) jika pembeli memiliki lebih dari satu lokasi usaha.

Selain PPN, transaksi B2B atas jasa tertentu (misalnya jasa konsultan, jasa teknik, atau sewa) sering disertai kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 oleh pembeli, yang kini dilaporkan melalui e-Bupot Unifikasi (PER-24/PJ/2021) yang terintegrasi dengan Coretax.

Contoh Alur Invoicing B2B untuk Bisnis

Berikut alur umum invoicing dan pelaporan pajak pada transaksi B2B antara dua PKP:

  1. Kesepakatan transaksi: penjual dan pembeli menyepakati harga, termin pembayaran, dan spesifikasi barang/jasa.
  2. Penerbitan faktur pajak: penjual (PKP) menerbitkan faktur pajak elektronik melalui Coretax, mencantumkan DPP, PPN terutang, dan identitas lengkap pembeli.
  3. Pemotongan PPh (jika berlaku): jika transaksi berupa jasa kena potong, pembeli memotong PPh 23 dan menerbitkan bukti potong via e-Bupot.
  4. Pembayaran: pembeli membayar sesuai termin yang disepakati, umumnya net 30/60/90 hari sejak faktur diterbitkan.
  5. Pelaporan: penjual melaporkan PPN keluaran dalam SPT Masa PPN, sementara pembeli mengkreditkan PPN masukan dan melaporkan bukti potong PPh dalam SPT Masa Unifikasi.

Contoh Transaksi B2B di Berbagai Industri

  • Manufaktur: pabrik tekstil membeli benang dari pemasok bahan baku.
  • Teknologi: startup SaaS menjual lisensi software akuntansi ke perusahaan retail.
  • Jasa profesional: firma konsultan pajak menyediakan jasa kepatuhan pajak ke korporasi multinasional.
  • Distribusi: distributor consumer goods memasok produk ke jaringan minimarket.

Contoh Perhitungan PPN pada Transaksi B2B

Tabel 2: Contoh Perhitungan Faktur Pajak Transaksi B2B
Komponen Nilai
Harga jual barang (dari supplier ke pabrik) Rp50.000.000
DPP Nilai Lain (11/12 x Harga Jual, non-mewah) Rp45.833.333
PPN Terutang (12% x DPP Nilai Lain) Rp5.500.000
PPN Masukan yang dapat dikreditkan pembeli Rp5.500.000 (jika faktur pajak valid dan lengkap)

Nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak inilah yang menjadi hak kredit pajak masukan bagi pembeli (pihak bisnis), sehingga keabsahan dan ketepatan waktu faktur pajak B2B langsung berdampak pada arus kas dan kepatuhan pajak kedua belah pihak.

Kesalahan Umum dalam Mengelola Transaksi B2B

  • Tidak menerbitkan faktur pajak tepat waktu: keterlambatan penerbitan faktur pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda 1% dari DPP sesuai UU Cipta Kerja.
  • Salah mencantumkan NITKU pembeli: sejak era Coretax, kesalahan identitas cabang (NITKU) dapat menyebabkan faktur pajak tidak valid dan tidak dapat dikreditkan oleh pembeli.
  • Melewatkan kewajiban bukti potong PPh 23: banyak bisnis hanya fokus pada PPN dan lupa memotong PPh atas jasa dalam transaksi B2B.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah transaksi B2B wajib pakai faktur pajak?

Ya, jika penjual berstatus PKP dan objek transaksi adalah Barang/Jasa Kena Pajak, maka wajib menerbitkan faktur pajak elektronik melalui Coretax DJP untuk setiap transaksi B2B.

Apa beda invoicing B2B dan B2C dari sisi PPN?

Invoicing B2B mewajibkan faktur pajak lengkap dengan identitas NPWP/NITKU pembeli untuk keperluan pengkreditan pajak masukan, sedangkan B2C dapat menggunakan faktur pajak sederhana atau bukti transaksi ritel karena konsumen akhir tidak mengkreditkan PPN.

Bagaimana alur pembayaran dan pelaporan pajak transaksi B2B?

Alurnya meliputi penerbitan faktur pajak oleh penjual, pemotongan PPh 23 oleh pembeli jika berlaku, pembayaran sesuai termin, lalu pelaporan PPN keluaran/masukan dan bukti potong PPh melalui Coretax DJP.

Apa itu B2B, B2C, dan B2G?

B2B adalah transaksi antarperusahaan, B2C adalah transaksi perusahaan ke konsumen individu, dan B2G adalah transaksi perusahaan ke instansi pemerintah, dengan mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak yang berbeda-beda pada masing-masing model.

Siapa yang wajib menerbitkan faktur pajak dalam transaksi B2B?

Pihak penjual yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menerbitkan faktur pajak untuk setiap transaksi B2B atas Barang/Jasa Kena Pajak.

Apa sanksi jika terlambat menerbitkan faktur pajak B2B?

Keterlambatan penerbitan faktur pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), sesuai ketentuan UU Cipta Kerja.

Kelola Faktur Pajak dan Invoicing B2B Anda dalam Satu Platform

Transaksi B2B menuntut penerbitan faktur pajak yang akurat dan tepat waktu agar tidak menimbulkan sanksi maupun sengketa kredit pajak masukan dengan mitra bisnis. OnlinePajak, sebagai mitra resmi PJAP DJP, membantu bisnis menerbitkan e-Faktur, mengelola bukti potong e-Bupot, dan mengintegrasikan invoicing B2B dengan pelaporan pajak yang selaras dengan ekosistem Coretax.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak