Resources / Blog /

Pajak

Pengertian Penggelapan Pajak, Sanksi Terbaru, dan Bedanya dengan Tax Avoidance

Penggelapan pajak (tax evasion) adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan secara ilegal, misalnya dengan sengaja tidak melapor SPT, memalsukan pembukuan, atau menerbitkan faktur pajak fiktif. Berbeda dengan perencanaan pajak yang sah, penggelapan pajak dikenai sanksi administratif sekaligus sanksi pidana yang berat.

Artikel ini merangkum bentuk-bentuk penggelapan pajak, sanksi terkini pasca UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta perbedaan mendasar antara tax evasion dan tax avoidance yang penting dipahami tim keuangan dan pemilik bisnis.

Ringkasan Cepat: Apa Sanksi Penggelapan Pajak Saat Ini?

Ketentuan pidana pokok penggelapan pajak diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Meskipun UU KUP telah diamendemen oleh UU HPP (UU Nomor 7 Tahun 2021), rumusan sanksi pidana pada Pasal 39 dan 39A tidak mengalami perubahan besaran—yang berubah adalah mekanisme penanganan perkara, termasuk penguatan asas ultimum remedium (pemulihan kerugian negara lebih diutamakan daripada pemidanaan) melalui Pasal 44A, 44B, dan 44C UU HPP.

Bentuk-Bentuk Penggelapan Pajak Menurut Pasal 39 UU KUP

Pasal 39 ayat (1) UU KUP mengatur sembilan bentuk tindak pidana perpajakan yang dilakukan dengan sengaja, di antaranya:

  • Sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP
  • Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP maupun pengukuhan PKP
  • Sengaja tidak menyampaikan SPT
  • Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
  • Menolak untuk dilakukan pemeriksaan pajak
  • Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen palsu seolah-olah benar
  • Sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau tidak memperlihatkan/meminjamkan dokumen terkait
  • Sengaja tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen dasar pembukuan selama masa penyimpanan wajib (10 tahun)
  • Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

Perbuatan-perbuatan ini baru dikategorikan tindak pidana jika menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Selain itu, Pasal 39A UU KUP mengatur secara khusus tindak pidana penerbitan atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan, atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (faktur fiktif)—modus yang paling sering terjadi dalam kasus penggelapan PPN.

Sanksi Terkini Penggelapan Pajak (Pasca UU HPP)

Sanksi Pidana Penggelapan Pajak Berdasarkan UU KUP s.t.d.t.d UU HPP
Pasal Jenis Pelanggaran Pidana Penjara Pidana Denda
Pasal 38 UU KUP Kealpaan (tidak sengaja) — SPT tidak benar/tidak lengkap Kurungan paling lama 1 tahun 1× hingga 2× jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar
Pasal 39 ayat (1) UU KUP Kesengajaan — 9 bentuk pelanggaran (lihat daftar di atas) 6 bulan hingga 6 tahun 2× hingga 4× jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar
Pasal 39 ayat (2) UU KUP Pengulangan tindak pidana dalam 1 tahun sejak selesai menjalani pidana Ditambah 1× menjadi 2× sanksi ayat (1) Ditambah 1× menjadi 2× sanksi ayat (1)
Pasal 39A UU KUP Menerbitkan/menggunakan faktur pajak, bukti potong/pungut yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya 2 tahun hingga 6 tahun 2× hingga 6× jumlah pajak dalam faktur/bukti potong/setor

Poin penting yang sering salah dipahami: pidana denda pada Pasal 39 dan 39A tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan (Pasal 44C ayat (1) UU HPP), dan karena sanksi menggunakan kata “dan” antara penjara dan denda, keduanya berlaku kumulatif—bukan alternatif.

Jalan Keluar Sebelum Pemidanaan: Ultimum Remedium

UU HPP menegaskan asas ultimum remedium—pemidanaan adalah upaya terakhir setelah opsi pemulihan kerugian negara tidak ditempuh. Beberapa mekanisme yang tersedia bagi wajib pajak sebelum kasus berlanjut ke pengadilan:

  • Pengungkapan ketidakbenaran (Pasal 8 ayat (3) UU KUP) — wajib pajak dapat membetulkan SPT dan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi administrasi 100% dari jumlah kurang bayar, sebelum DJP menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
  • Penghentian penyidikan (Pasal 44B UU KUP) — atas permintaan Menteri Keuangan, penyidikan dapat dihentikan jika wajib pajak melunasi kerugian pada pendapatan negara ditambah sanksi administratif berupa denda 3× hingga 4× jumlah kerugian, tergantung pasal yang disangkakan.

Meski demikian, jalan keluar ini hanya berlaku jika DJP belum melimpahkan berkas perkara ke penuntut umum—bukan hak otomatis wajib pajak kapan pun.

Tax Evasion vs Tax Avoidance: Apa Bedanya?

Kebingungan paling umum di kalangan pelaku usaha adalah menyamakan perencanaan pajak (tax planning) dengan penggelapan pajak. Padahal keduanya berbeda secara fundamental dari sisi legalitas:

Perbandingan Tax Evasion dan Tax Avoidance
Aspek Tax Evasion (Penggelapan Pajak) Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)
Legalitas Melanggar hukum (ilegal) Sah secara hukum (legal)
Metode Memanipulasi data, tidak lapor SPT, faktur fiktif, menyembunyikan penghasilan Memanfaatkan insentif pajak, celah regulasi, atau struktur transaksi yang diperbolehkan undang-undang
Contoh Perusahaan mencatat penjualan lebih rendah dari nilai sebenarnya untuk mengurangi PPN terutang Perusahaan memanfaatkan fasilitas tax holiday atau tax allowance yang sah untuk industri prioritas
Konsekuensi Sanksi administrasi dan pidana (penjara dan denda kumulatif) Tidak ada sanksi selama sesuai ketentuan; berisiko dikoreksi fiskus jika dianggap melampaui batas kewajaran bisnis

Garis pembeda utamanya terletak pada mens rea atau niat jahat: penggelapan pajak melibatkan tindakan aktif melawan hukum seperti rekayasa pembukuan atau pemalsuan faktur, sementara penghindaran pajak memanfaatkan ketentuan yang memang tersedia dalam peraturan perundang-undangan tanpa memanipulasi fakta transaksi.

Skenario Bisnis: Risiko yang Sering Tidak Disadari

Dalam praktik pemeriksaan dan penyidikan pajak, beberapa situasi berikut sering kali baru disadari berisiko pidana setelah terlambat:

  • Pemotong pajak yang tidak menyetorkan hasil potongan. Perusahaan yang memotong PPh 21 karyawan tetapi tidak menyetorkannya ke kas negara—meski dana sudah dipotong dari gaji karyawan—termasuk salah satu bentuk pelanggaran Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP dengan ancaman sanksi berat.
  • Penggunaan faktur pajak dari “penerbit faktur” bermasalah. Perusahaan yang mengkreditkan pajak masukan dari faktur yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (faktur Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya/TBTS) berisiko dijerat Pasal 39A, meski perusahaan mengklaim tidak mengetahui status faktur tersebut.
  • Follow the money. Penegakan hukum pidana pajak kini berbasis prinsip follow the money dan asset tracing (Pasal 44 ayat (2) huruf j UU HPP), sehingga aset hasil tindak pidana pajak dapat ditelusuri dan disita, bahkan berpotensi dijerat pula dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang bagi pihak yang menikmati keuntungan ekonomis dari transaksi tersebut.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa sanksi terbaru untuk penggelapan pajak?

Berdasarkan Pasal 39 UU KUP yang tidak diubah besarannya oleh UU HPP, penggelapan pajak yang dilakukan dengan sengaja diancam pidana penjara 6 bulan hingga 6 tahun dan denda 2× hingga 4× jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Untuk kasus faktur pajak fiktif (Pasal 39A), ancamannya lebih berat: penjara 2 hingga 6 tahun dan denda 2× hingga 6× jumlah pajak dalam faktur.

Apa beda tax evasion dan tax avoidance?

Tax evasion (penggelapan pajak) adalah tindakan ilegal yang memanipulasi data atau transaksi untuk mengurangi pajak, sementara tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya legal memanfaatkan insentif dan ketentuan yang memang tersedia dalam peraturan perpajakan.

Apakah pidana penjara bisa diganti dengan denda?

Tidak. Berdasarkan Pasal 44C ayat (1) UU HPP, pidana denda pada Pasal 39 dan 39A UU KUP tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan, dan keduanya (penjara dan denda) berlaku kumulatif.

Apakah wajib pajak yang melakukan kesalahan bisa menghindari pemidanaan?

Bisa, selama DJP belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau berkas belum dilimpahkan ke penuntut umum. Mekanismenya melalui pengungkapan ketidakbenaran perbuatan (Pasal 8 ayat (3) UU KUP) atau permohonan penghentian penyidikan dengan melunasi kerugian pada pendapatan negara beserta sanksi administratif (Pasal 44B UU KUP).

Siapa saja yang bisa dipidana dalam kasus penggelapan pajak korporasi?

Pasal 43 UU KUP menegaskan pemidanaan tidak terbatas pada wajib pajak, tetapi juga wakil, kuasa, pegawai wajib pajak, akuntan publik, konsultan pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, turut serta, menganjurkan, atau membantu tindak pidana perpajakan—termasuk pengurus korporasi yang memiliki kewenangan menentukan kebijakan perusahaan.

Hindari Risiko Penggelapan Pajak dengan Kepatuhan yang Terukur

Sebagian besar kasus penggelapan pajak korporasi bukan berasal dari niat jahat sejak awal, melainkan dari administrasi yang tidak tertib—SPT terlambat, faktur pajak tidak terverifikasi, atau setoran PPh 21 yang tidak konsisten. OnlinePajak membantu bisnis Anda menjaga kepatuhan melalui sistem hitung, setor, dan lapor pajak yang terintegrasi dengan Coretax DJP, sehingga risiko kesalahan administratif yang berpotensi disalahartikan sebagai kesengajaan dapat diminimalkan sejak awal.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak