Jika Anda memiliki perusahaan atau merupakan orang yang bertanggung jawab atas urusan perpajakan suatu perusahaan, maka Anda perlu memperhatikan artikel ini, lantaran akan membuka wawasan Anda tentang tax planning atau perencanaan pajak yang pasti dibutuhkan oleh seluruh perusahaan yang merupakan wajib pajak.
Pengertian Tax Planning dan Tujuannya
Tax planning atau perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap mematuhi perturan perpajakan yang berlaku alias legal.
Legal di sini, artinya penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatakan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang (loopholes) sehingga tidak ada pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
Secara teoritis William H. Hoffman dalam buku berjudul The Accounting Review (1961) menyebutkan, tax planning merupakan upaya wajib pajak mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan.
Tax planning dilakukan antara lain untuk tujuan:
- Memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien.
- Memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbeasr pengeluaran pajak.
- Bukan untuk mengelak membayar pajak tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.
Syarat Menjalankan Tax Planning
- Tidak melanggar pertauran perpajakan yang berlaku, karena bila melanggar akan menimbulkan risiko bagi wajib pajak yang justru membuat perencaan pajak gagal lantaran berpotensi menimbulkan denda atau sanksi pajak lainnya.
- Tidak memalsukan bukti pendukung atau data lain yang dibutuhkan untuk membayar pajak.
- Masuk akal secara bisnis, karena jika tidak, tax planning akan melemahkan perencanaan itu sendiri.
Baca Juga: Tax Planning PPN: Mekanisme Pengkreditan PPN yang Tepat
Tahap Melakukan Tax Planning
1. Menganalisis Informasi yang Ada
Tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditaanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien.
2. Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak
Pilih bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan.
3. Evaluasi atas Perencanaan Pajak
Tax planning sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencaan.
4. Mencari Kelemahan Dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak
Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahaan (up to date planning) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil.
5. Memutakhirkan Rencana Pajak
Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya sesuai negara di mana aktivitas tersebut dilakukan yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.
Baca Juga: 5 Tips Tax Planning PPh Badan ini Wajib Anda Ketahui
5 Skema Tax Planning
Pada umumnya, ada lima strategi yang biasa perusahaan lakukan dalam membuat perencanaan pajak:
Tax Avoidance
Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan menghhindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Contohnya, perusahaan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi natura karena natura bukan objek pajak PPh21. Upaya ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang masih mengalami kerugian.
Tax Saving
Upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Contohnya, perusahaan melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.
Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan
Kebanyakan wajib pajak badan kurang mengetahui bahwa mereka dapat mengkreditkan pajak yang sudah dipotong asalkan tidak menyimpang dari peraturan. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas pembelian solar dan/atau impor, PPh 23 atas penghasilan jasa atau sewa, serta pajak fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.
Melakukan Penundaan dalam Membayar Kewajiban Pajak
Perusahaan sebagai wajib pajak dapat menunda pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. PPN dapat dibayar pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.
Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan
Wajib pajak badan harus menguasai peraturan pajak yang berlakuagar terhindar dari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi, seperti denda, bunga, atau kenaikan, hingga sanksi pidana.
Baca Juga: Hubungan Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion & Anti Avoidance Rule
Jenis-Jenis Tax Planning
Jika dilihat dari jenisnya, perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yakni:
- National Tax Planning yang praktiknya berpedoman pada Undang-Undang domestik. Perencanaan pajak jenis ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang hanya memiliki usaha di Indonesia saja atau melakukan transaksi dengan wajib pajak dalam negeri saja
- International Tax Planning, biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang memiliki kegiatan usaha di dalam negeri dan di luar negeri. Perencanaan pajak ini dilakukan jika wajib pajak melakukan transaksi tak hanya dengan wajib pajak dalam negeri, tetapi juga dengan wajib pajak di luar negeri. Berbeda dengan National Tax Planning, International Tax Planning harus turut memperhatikan Undang-Undang atau perjanjian pajak (Tax Treaty) dari negara-negara yang ikut terlibat
Urus Pajak Badan Pakai OnlinePajak
Setelah mengetahui kiat-kiat melakukan perencanaan pajak, Anda tentu saja masih harus memproses urusan pajak Anda seperti menghitung pajak, setor, hingga lapor. Saat ini semua proses itu bisa Anda lakukan dengan menggunakan aplikasi OnlinePajak.
OnlinePajak merupakan aplikasi yang sudah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai aplikasi pajak resmi dengan Surat Keputusan Nomor KEP-193/PJ/2015 dan Nomor KEP-72/PJ/2016 untuk membantu perusahaan konsultan pajak/keuangan, dan solusi untuk e-commerce.
Aplikasi berbasis website ini dapat dapat melacak dan menyimpan semua laporan-laporan pajak dalam server OnlinePajak. Dengan sistem ini, semua data pada laporan pajak sebelumnya dapat diimpor dan digunakan kembali untuk masa pajak berikutnya.
Referensi:
- William H. Hoffman, The Accounting Review (1961)
- Surat Keputusan Nomor KEP-193/PJ/2015 dan Nomor KEP-72/PJ/2016