Pekerja di sektor padat karya dan pariwisata mendapat angin segar di tahun 2026 melalui kebijakan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Namun tidak semua pemberi kerja otomatis memenuhi syarat, dan proses pelaporannya tetap memerlukan langkah khusus di Coretax. Artikel ini merangkum aturan, sektor penerima, syarat, hingga cara lapor PPh 21 DTP 2026 secara lengkap.
Quick Answer: PPh 21 DTP 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) 2026 adalah insentif pajak berdasarkan PMK Nomor 105 Tahun 2025 yang membebaskan pekerja di lima sektor padat karya dan pariwisata dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan dari beban PPh Pasal 21, karena pajak terutangnya dibayar langsung oleh pemerintah. Kebijakan ini berlaku untuk masa pajak Januari hingga Desember 2026.
Apa Itu PPh 21 DTP 2026?
PPh 21 DTP adalah kebijakan di mana PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dari penghasilan karyawan tetap dihitung sesuai ketentuan normal, namun nilainya dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja menggunakan dana yang ditanggung pemerintah, sehingga karyawan menerima penghasilan penuh tanpa potongan pajak. Pembayaran tunai PPh 21 DTP ini juga tidak diperhitungkan sebagai penghasilan tambahan yang dikenakan pajak bagi karyawan.
Dasar Hukum PMK 105/2025
Kebijakan ini diatur dalam PMK Nomor 105 Tahun 2025 yang diterbitkan Kementerian Keuangan sebagai strategi menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja di sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Fasilitas ini berlaku untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2026, dan menjadi kelanjutan dari kebijakan serupa yang pernah diberlakukan pada tahun-tahun sebelumnya dengan sektor dan syarat yang dapat berbeda setiap periodenya.
5 Sektor Penerima PPh 21 DTP
Fasilitas PPh 21 DTP 2026 berlaku untuk pekerja di lima sektor usaha berikut, sesuai Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama yang tercantum dalam lampiran PMK 105/2025:
- Industri alas kaki — termasuk produsen sepatu dan sandal.
- Industri tekstil dan pakaian jadi — termasuk pabrik garmen dan konveksi.
- Industri furnitur — termasuk produsen mebel kayu dan rotan.
- Industri kulit dan barang dari kulit — termasuk produsen tas dan aksesori berbahan kulit.
- Sektor pariwisata — termasuk usaha akomodasi, restoran, dan jasa perjalanan wisata tertentu.
Syarat Karyawan dan Pemberi Kerja
Tidak semua karyawan di lima sektor tersebut otomatis mendapat fasilitas ini. Berikut syarat yang harus dipenuhi:
- Penghasilan bruto karyawan maksimal Rp10 juta per bulan. Karyawan dengan penghasilan di atas batas ini tidak berhak atas fasilitas DTP dan tetap dipotong PPh 21 secara normal.
- Pemberi kerja memiliki Kode KLU Utama yang termasuk dalam lampiran PMK 105/2025. Perusahaan dengan KLU di luar lima sektor tersebut tidak dapat memanfaatkan fasilitas ini meskipun operasional bisnisnya serupa.
- Karyawan berstatus pegawai tetap pada pemberi kerja yang memenuhi syarat, dengan penghasilan yang dilaporkan melalui mekanisme PPh 21 reguler.
Bagi karyawan yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, misalnya bekerja paruh waktu di dua perusahaan berbeda, fasilitas DTP hanya berlaku atas penghasilan dari pemberi kerja yang memenuhi syarat KLU dan batas Rp10 juta, sementara penghasilan dari pemberi kerja lain di luar lima sektor tetap dipotong PPh 21 secara normal sesuai ketentuan umum.
Cara Lapor PPh 21 DTP via Coretax/e-Bupot 21
Pemberi kerja yang memenuhi syarat perlu mengikuti langkah berikut untuk memanfaatkan dan melaporkan fasilitas PPh 21 DTP:
- Verifikasi Kode KLU Utama perusahaan di Coretax untuk memastikan termasuk dalam lampiran PMK 105/2025.
- Hitung PPh 21 terutang setiap karyawan yang memenuhi syarat penghasilan (maksimal Rp10 juta/bulan) menggunakan mekanisme TER seperti biasa.
- Tandai transaksi sebagai PPh 21 DTP pada modul e-Bupot 21 di Coretax, alih-alih memotong nilai tersebut dari gaji karyawan.
- Terbitkan bukti potong PPh 21 DTP untuk setiap karyawan yang menerima fasilitas, sebagai dokumentasi resmi bahwa pajaknya ditanggung pemerintah.
- Laporkan SPT Masa PPh 21 seperti biasa melalui Coretax, dengan mencantumkan bagian yang difasilitasi DTP sesuai format yang disediakan sistem.
Contoh Kasus per Sektor
Sektor tekstil: Seorang karyawan pabrik garmen dengan penghasilan bruto Rp8.000.000 per bulan bekerja di perusahaan dengan KLU industri tekstil dan pakaian jadi. Karena penghasilannya di bawah Rp10 juta dan pemberi kerja memenuhi syarat KLU, PPh 21 yang seharusnya dipotong dari gajinya dibayarkan pemerintah, sehingga karyawan menerima gaji penuh Rp8.000.000 tanpa potongan pajak penghasilan.
Sektor pariwisata: Seorang staf hotel dengan penghasilan bruto Rp9.500.000 per bulan bekerja pada usaha akomodasi yang KLU-nya termasuk dalam lampiran PMK 105/2025. Karyawan ini tetap berhak atas fasilitas DTP karena penghasilannya masih di bawah batas Rp10 juta.
Karyawan di luar sektor: Seorang karyawan dengan penghasilan Rp8.000.000 per bulan yang bekerja di perusahaan ritel (bukan salah satu dari lima sektor) tidak berhak atas fasilitas DTP, meskipun penghasilannya berada di bawah batas Rp10 juta, karena KLU pemberi kerja tidak termasuk dalam lampiran PMK 105/2025.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah karyawan perlu mengajukan permohonan sendiri untuk mendapat PPh 21 DTP?
Tidak. Fasilitas ini diberikan melalui pemberi kerja yang memenuhi syarat KLU, dan diterapkan langsung pada mekanisme pemotongan PPh 21 bulanan tanpa perlu pengajuan terpisah dari karyawan.
Apakah PPh 21 DTP berlaku sepanjang tahun 2026?
Ya, sesuai PMK 105/2025, fasilitas ini berlaku untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2026.
Bagaimana jika penghasilan karyawan naik melebihi Rp10 juta di pertengahan tahun?
Begitu penghasilan bruto bulanan karyawan melebihi Rp10 juta, karyawan tersebut tidak lagi berhak atas fasilitas DTP untuk masa pajak bulan tersebut dan PPh 21-nya dipotong secara normal dari gaji.
Apakah THR dan bonus ikut dihitung dalam batas penghasilan Rp10 juta?
Ya. Batas penghasilan bruto bulanan mencakup seluruh komponen penghasilan yang diterima pada masa pajak tersebut, termasuk THR, bonus, atau tunjangan lain yang dibayarkan pada bulan yang sama. Jika penambahan komponen tersebut membuat total penghasilan bulan itu melebihi Rp10 juta, karyawan tidak berhak atas fasilitas DTP untuk masa pajak bulan bersangkutan, meskipun penghasilan rutinnya di bulan lain tetap memenuhi syarat.
Kesimpulan
PPh 21 DTP 2026 memberikan keringanan nyata bagi pekerja di lima sektor padat karya dan pariwisata dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan, asalkan pemberi kerja memiliki KLU Utama yang sesuai lampiran PMK 105/2025. Pemberi kerja tetap wajib menghitung dan melaporkan PPh 21 ini secara akurat melalui Coretax, meski nilainya tidak dipotong dari gaji karyawan.
Permudah verifikasi KLU, penghitungan PPh 21 DTP, dan pelaporan e-Bupot 21 karyawan Anda secara akurat dan otomatis bersama OnlinePajak.