Resources / Blog /

PPh 21

PPh 21 Bukan Pegawai: Tarif Terbaru dan Cara Hitung

PPh 21 Bukan Pegawai: Tarif Terbaru dan Cara Hitung

Staf finance dan payroll sering bingung saat membayar honorarium ke konsultan lepas, notaris, atau pembicara seminar, apakah pemotongannya sama dengan gaji karyawan tetap. Jawabannya berbeda: pembayaran ke pihak-pihak ini masuk kategori PPh 21 bukan pegawai, dengan dasar pengenaan pajak dan tarif yang punya aturan tersendiri sejak berlakunya PMK 168/2023.

PPh 21 bukan pegawai adalah pajak penghasilan yang dipotong perusahaan atas honorarium, komisi, atau fee yang dibayarkan kepada orang pribadi yang bukan pegawai tetap, seperti tenaga ahli, komisaris non-pegawai, atau distributor MLM. Sejak PMK 168/2023 berlaku per Januari 2024, dasar pengenaan pajaknya adalah 50% dari penghasilan bruto dikalikan tarif progresif Pasal 17 UU PPh, dengan tambahan 20% (sehingga tarif menjadi 120% dari tarif normal) jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP.

Siapa Termasuk Bukan Pegawai dalam PPh Pasal 21?

Bukan pegawai adalah orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tanpa terikat hubungan kerja tetap dengan pemberi penghasilan, sehingga statusnya berbeda dari pegawai tetap maupun peserta kegiatan.

Kategori bukan pegawai mencakup: tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, notaris, konsultan, dan penilai; pemain musik, penyanyi, olahragawan, dan pembawa acara; pengarang, peneliti, dan penerjemah; distributor perusahaan multi level marketing atau direct selling; petugas dinas luar asuransi yang bukan pegawai tetap; komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap pegawai tetap; mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau bonus dari mantan pemberi kerja; serta peserta program pensiun berstatus bukan pegawai yang masih menarik dana dari dana pensiun tempatnya bekerja dahulu. Pembeda utamanya dengan pegawai tetap adalah tidak adanya hubungan kerja yang mengharuskan kehadiran rutin dan tunduk pada perintah kerja perusahaan.

Tarif PPh 21 Bukan Pegawai Terbaru (PMK 168/2023)

Sejak Masa Pajak Januari 2024, seluruh penghitungan PPh 21 bukan pegawai mengacu pada PMK 168/2023, dan skema lama PER-16/PJ/2016 yang membedakan penghasilan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan sudah tidak berlaku lagi.

Perbedaan paling mendasar adalah PMK 168/2023 meniadakan dikotomi “berkesinambungan” versus “tidak berkesinambungan” yang dulu membuat penerima penghasilan berkesinambungan tanpa penghasilan lain bisa dikurangi PTKP. Kini seluruh penghasilan bukan pegawai dihitung dengan mekanisme yang sama: dasar pengenaan pajak (DPP) adalah 50% dari penghasilan bruto dalam satu masa pajak, tanpa pengurang PTKP. DPP tersebut kemudian dikalikan tarif progresif Pasal 17 UU PPh (5% sampai 35% sesuai lapisan penghasilan kumulatif dalam setahun). Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, tarifnya dikalikan 120% dari tarif normal (naik 20%). Namun sejak Pengumuman DJP Nomor PENG-6/PJ.09/2024, tarif lebih tinggi ini tidak berlaku selama penerima penghasilan mencantumkan NIK yang sudah tervalidasi dan terintegrasi dengan sistem DJP, sehingga dalam praktiknya banyak penerima honorarium kini terhindar dari tarif tambahan tersebut karena NIK mereka sudah otomatis berfungsi sebagai NPWP.

Contoh Perhitungan PPh 21 Bukan Pegawai

Andi adalah konsultan pajak lepas yang menerima honorarium Rp20.000.000 dari PT Maju Bersama atas jasa konsultasi bulan Agustus 2026, dan ini merupakan pembayaran pertamanya dalam tahun berjalan sehingga penghitungan kumulatif Pasal 17 masih berada di lapisan pertama (5%).

Komponen Dengan NPWP Tanpa NPWP
Penghasilan bruto Rp20.000.000 Rp20.000.000
DPP (50% x bruto) Rp10.000.000 Rp10.000.000
Tarif Pasal 17 lapisan 1 5% 5% x 120% = 6%
PPh 21 terutang Rp500.000 Rp600.000

Selisih Rp100.000 pada contoh di atas adalah dampak nyata dari status NPWP/NIK tervalidasi. Untuk pembayaran berikutnya di bulan yang sama atau bulan lain dalam tahun pajak yang sama, DPP dihitung kumulatif sehingga bisa jatuh ke lapisan tarif Pasal 17 yang lebih tinggi begitu total DPP kumulatif melewati Rp60.000.000 setahun.

Pelaporan PPh 21 Bukan Pegawai via e-Bupot 21/26

Sejak Januari 2024, seluruh pemotongan PPh 21 termasuk untuk bukan pegawai wajib dibuatkan bukti potongnya melalui aplikasi e-Bupot 21/26, yang kini terintegrasi penuh dengan sistem Coretax DJP.

Perusahaan sebagai pemotong pajak wajib menerbitkan bukti potong PPh 21 bukan pegawai untuk setiap masa pajak melalui e-Bupot 21/26, kemudian menggunakannya sebagai dasar pelaporan SPT Masa PPh 21/26. Bukti potong ini penting bagi penerima penghasilan karena menjadi dasar kredit pajak saat mereka melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi, terutama untuk penerima penghasilan yang statusnya sudah memiliki NPWP sendiri, misalnya notaris atau konsultan yang berpraktik sebagai profesi.

Apakah PTKP masih berlaku untuk PPh 21 bukan pegawai setelah PMK 168/2023?

Tidak. Berbeda dengan skema lama PER-16/PJ/2016 yang memberi pengurang PTKP untuk penghasilan berkesinambungan tertentu, PMK 168/2023 menghitung PPh 21 bukan pegawai langsung dari 50% penghasilan bruto tanpa pengurang PTKP, berlaku sama untuk seluruh jenis bukan pegawai.

Apakah dokter atau notaris yang berpraktik tetap dianggap bukan pegawai jika menerima penghasilan dari rumah sakit atau instansi tempat mereka berpraktik?

Ya, selama tidak terikat hubungan kerja tetap sebagai pegawai instansi tersebut. Dokter yang berpraktik di rumah sakit tanpa status pegawai tetap tetap dikategorikan sebagai tenaga ahli bukan pegawai, dan penghasilannya dipotong PPh 21 sesuai mekanisme PMK 168/2023.

Kesimpulan

PPh 21 bukan pegawai berlaku untuk tenaga ahli, komisaris non-pegawai, distributor MLM, dan pihak lain yang menerima penghasilan tanpa hubungan kerja tetap, dengan DPP 50% dari penghasilan bruto dikalikan tarif progresif Pasal 17 sejak PMK 168/2023 menggantikan skema lama PER-16/PJ/2016. Status NPWP atau NIK tervalidasi penerima penghasilan menentukan apakah tarif normal atau tarif 120% yang berlaku, dan seluruh pemotongannya wajib dilaporkan melalui e-Bupot 21/26 di Coretax DJP.

Agar penghitungan dan penerbitan bukti potong PPh 21 bukan pegawai perusahaan Anda lebih akurat dan tidak lagi manual satu per satu, manfaatkan aplikasi e-Bupot OnlinePajak yang terintegrasi langsung dengan Coretax DJP.

Referensi resmi: PMK 168 Tahun 2023 tentang PPh Pasal 21 – Kementerian Keuangan, Pengumuman DJP PENG-6/PJ.09/2024, dan Peralihan Tarif Pajak Penghasilan – Direktorat Jenderal Pajak, serta artikel pendukung PPh Pasal 21: PPh 21 Bukan Pegawai, Cara Membuat e-Bupot PPh 21/26 dan Lapor di Coretax, dan Bukti Potong PPh 21: Fungsi, Jenis, dan Cara Membuatnya.

Share

Related articles

PPh 21
PPh 21
PPh 21