Resources / Blog /

Pajak

Iuran BPJS Kesehatan 2026: Tarif dan Cara Hitung

Iuran BPJS Kesehatan 2026: Tarif dan Cara Hitung

Iuran BPJS Kesehatan adalah salah satu komponen payroll yang paling sering ditanyakan, baik oleh karyawan yang melihat potongan di slip gaji maupun oleh tim HR yang menghitung beban perusahaan. Pertanyaannya hampir selalu sama: berapa besarnya, siapa yang membayar, dan apakah ada kenaikan tahun ini.

Artikel ini menjawabnya per kategori peserta, lengkap dengan tiga contoh hitung untuk pekerja penerima upah, aturan batas upah Rp12 juta, denda, serta status terbaru kebijakan tarif dan KRIS.

Quick Answer: Berapa Iuran BPJS Kesehatan?

Iuran BPJS Kesehatan untuk pekerja penerima upah (PPU) sebesar 5% dari upah per bulan, dengan 4% dibayar pemberi kerja dan 1% oleh pekerja, dihitung dari upah paling tinggi Rp12 juta. Peserta mandiri (PBPU) membayar Rp150.000 untuk manfaat kelas 1, Rp100.000 untuk kelas 2, dan Rp42.000 untuk kelas 3 (peserta membayar Rp35.000 setelah subsidi pemerintah Rp7.000), sedangkan iuran peserta PBI dibayar pemerintah. Per 20 Oktober 2026, besaran ini belum berubah dan masih mengacu pada Perpres 59/2024.

Pembaruan 20 Oktober 2026: tarif yang dipakai dalam artikel ini adalah tarif yang masih berlaku per tanggal verifikasi tersebut. Pembahasan KRIS dan kemungkinan penyesuaian tarif masih berjalan, sehingga cek kembali sebelum menetapkan anggaran tahun depan.

Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru per Kategori

Besaran iuran BPJS Kesehatan bergantung pada jenis kepesertaan: persentase dari upah untuk pekerja penerima upah, nominal tetap untuk peserta mandiri, dan nol rupiah bagi peserta yang iurannya ditanggung pemerintah. Tabel berikut merangkum seluruh kategori utama.

Kategori Peserta Besaran Iuran Siapa yang Membayar
PPU (pekerja penerima upah) 5% dari upah per bulan, upah paling tinggi Rp12 juta 4% pemberi kerja, 1% pekerja
PBPU/mandiri, manfaat kelas 1 Rp150.000 per orang per bulan Peserta
PBPU/mandiri, manfaat kelas 2 Rp100.000 per orang per bulan Peserta
PBPU/mandiri, manfaat kelas 3 Rp42.000 per orang per bulan Peserta Rp35.000, subsidi pemerintah Rp7.000
PBI Ditanggung pemerintah Pemerintah
Anggota keluarga tambahan PPU 1% dari upah per orang Pekerja

PPU: 5% (4% Perusahaan + 1% Karyawan) dan Batas Upah

Iuran PPU adalah 5% dari upah sebulan, terdiri dari 4% yang ditanggung pemberi kerja dan 1% yang dipotong dari gaji pekerja. Upah yang dihitung dibatasi paling tinggi Rp12 juta, sehingga iuran maksimum per pekerja adalah Rp600.000 per bulan, terdiri dari Rp480.000 porsi pemberi kerja dan Rp120.000 porsi pekerja.

Pembagian 4% dan 1% ini mengacu pada Perpres 64/2020 sebagaimana diubah dengan Perpres 59/2024. Ketentuan yang sama berlaku bagi pegawai swasta, karyawan BUMN dan BUMD, serta pegawai pemerintah yang termasuk kategori PPU.

PBPU/Mandiri Kelas 1, 2, 3 dan PBI

Peserta mandiri membayar nominal tetap sesuai manfaat yang dipilih: Rp150.000 untuk kelas 1, Rp100.000 untuk kelas 2, dan Rp42.000 untuk kelas 3. Khusus kelas 3, pemerintah memberi subsidi Rp7.000 sehingga peserta hanya membayar Rp35.000 per orang per bulan.

Peserta penerima bantuan iuran (PBI) tidak membayar apa pun karena iurannya ditanggung pemerintah. Kategori ini ditujukan bagi masyarakat yang masuk data penerima bantuan, bukan bagi karyawan perusahaan.

Anggota Keluarga Tambahan

Pekerja PPU dapat mendaftarkan anggota keluarga di luar anggota inti dengan iuran 1% dari upah per orang. Yang termasuk anggota keluarga tambahan adalah anak keempat dan seterusnya, orang tua, dan mertua, dan iurannya dibayar oleh pekerja, bukan oleh perusahaan.

Informasi ini sering tidak konsisten di berbagai sumber, sehingga HR sebaiknya mencocokkan data tanggungan karyawan dengan data kepesertaan di BPJS Kesehatan sebelum menghitung potongan. Detail resmi dapat dicek di situs BPJS Kesehatan.

Status Kebijakan Tarif dan KRIS 2026

Per 20 Oktober 2026, tarif iuran BPJS Kesehatan belum berubah dan masih mengacu pada Perpres 59/2024. Laporan Metro TV tertanggal 6 Oktober 2026 menyebut tarif Oktober 2026 belum berubah.

KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) adalah skema yang akan menyeragamkan standar ruang rawat inap sehingga pembagian kelas 1, 2, dan 3 secara bertahap digantikan. Menurut CNBC Indonesia, implementasi dilakukan bertahap dan tarif iuran baru untuk skema KRIS belum ditetapkan. Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa tarif kemungkinan besar tidak berubah, tetapi pernyataan itu belum menjadi ketetapan hukum.

Bagi perusahaan, artinya sederhana: gunakan tarif yang berlaku sekarang, dan pantau pengumuman resmi pemerintah dan BPJS Kesehatan. Untuk PPU, perubahan skema kelas rawat tidak otomatis mengubah rumus 5% dari upah, karena iuran PPU dihitung dari upah, bukan dari kelas.

Cara Menghitung Iuran BPJS Kesehatan Karyawan

Iuran karyawan dihitung dengan mengalikan dasar upah dengan 4% untuk porsi perusahaan dan 1% untuk porsi karyawan. Langkah pertama adalah menentukan dasar upah yang tepat, lalu membandingkannya dengan batas upah Rp12 juta.

Komponen Upah sebagai Dasar Perhitungan

Dasar perhitungan iuran PPU adalah upah yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap, bukan total take home pay. Tunjangan tidak tetap seperti uang makan harian, bonus, atau lembur umumnya tidak dimasukkan ke dasar upah ini.

Ada tiga aturan batas yang perlu diingat:

  • Jika upah di atas Rp12 juta, yang dihitung hanya Rp12 juta.
  • Jika upah berada di antara batas bawah dan Rp12 juta, iuran dihitung dari upah yang sebenarnya.
  • Jika upah lebih rendah daripada upah minimum yang berlaku, dasar perhitungan umumnya memakai upah minimum sebagai batas bawah.

Contoh 1: Gaji Setara UMK

Untuk gaji setara UMK, iuran dihitung langsung dari nilai UMK tersebut. Misalkan UMK suatu kota Rp5.000.000 (angka ilustrasi) dan karyawan menerima gaji pokok plus tunjangan tetap sebesar itu.

Komponen Perhitungan Nilai
Porsi perusahaan (4%) Rp5.000.000 x 4% Rp200.000
Porsi karyawan (1%) Rp5.000.000 x 1% Rp50.000
Total iuran 5% Rp250.000

Contoh 2: Gaji di Atas Batas Upah

Karyawan bergaji pokok plus tunjangan tetap Rp15.000.000 tetap dihitung dari Rp12.000.000, bukan dari Rp15.000.000. Akibatnya iuran mentok di angka maksimum.

Komponen Perhitungan Nilai
Dasar upah Dibatasi Rp12.000.000 Rp12.000.000
Porsi perusahaan (4%) Rp12.000.000 x 4% Rp480.000
Porsi karyawan (1%) Rp12.000.000 x 1% Rp120.000
Total iuran 5% Rp600.000

Contoh 3: Karyawan dengan Tanggungan Tambahan

Pada karyawan yang menambah anggota keluarga, potongan di slip gaji lebih besar daripada 1% karena setiap anggota tambahan dikenai 1% dari upah. Misalkan karyawan bergaji Rp8.000.000 mendaftarkan dua anggota tambahan, yaitu satu orang tua dan satu mertua.

Komponen Perhitungan Nilai
Porsi perusahaan (4%) Rp8.000.000 x 4% Rp320.000
Porsi karyawan sendiri (1%) Rp8.000.000 x 1% Rp80.000
Anggota tambahan (2 orang x 1%) Rp8.000.000 x 2% Rp160.000
Total potongan karyawan 1% + 2% Rp240.000

Perusahaan tetap hanya menanggung 4% (Rp320.000), sedangkan tambahan untuk anggota keluarga menjadi beban karyawan. Contoh ini penting karena kesalahan paling umum adalah menyamaratakan potongan semua karyawan di angka 1%.

Cara Bayar dan Jatuh Tempo (Tanggal 10)

Iuran BPJS Kesehatan harus dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Untuk PPU, perusahaan membayarkan total iuran 5% sekaligus, termasuk 1% yang dipotong dari gaji karyawan, bukan membayarkan porsi karyawan secara terpisah.

Perusahaan umumnya membayar melalui virtual account BPJS Kesehatan lewat bank atau kanal pembayaran resmi, dengan nomor virtual account yang terkait data badan usaha. Pastikan data jumlah karyawan dan upah di BPJS Kesehatan selalu diperbarui supaya tagihan sesuai dengan payroll.

Sebagai kebiasaan baik, siapkan pembayaran beberapa hari sebelum tanggal 10 agar tidak berbenturan dengan hari libur atau gangguan kanal pembayaran.

Denda dan Konsekuensi Menunggak

Keterlambatan membayar iuran sendiri tidak dikenai denda, tetapi denda berlaku jika peserta menjalani rawat inap dalam 45 hari setelah status kepesertaannya diaktifkan kembali. Menurut laporan Bisnis.com, denda tersebut sebesar 5% dari biaya diagnosis awal pelayanan rawat inap dikalikan jumlah bulan tertunggak.

Berdasarkan Perpres 64/2020 yang dikutip artikel yang sama, batas tunggakan yang dihitung adalah 12 bulan dengan denda maksimum Rp30 juta. Untuk peserta PPU, denda ini ditanggung pemberi kerja. Selama iuran menunggak, status kepesertaan dapat dinonaktifkan sehingga layanan tidak bisa dipakai, dan inilah risiko terbesar bagi karyawan yang perusahaannya terlambat membayar.

Pencatatan di Slip Gaji dan Kaitannya dengan PPh 21

Di slip gaji, porsi karyawan 1% dicatat sebagai potongan, sedangkan porsi perusahaan 4% dicatat sebagai beban perusahaan atau benefit yang tidak mengurangi take home pay. Pencatatan yang rapi membuat karyawan bisa memeriksa sendiri kesesuaian potongannya.

Kaitannya dengan PPh 21: premi asuransi kesehatan yang dibayar pemberi kerja umumnya dihitung sebagai bagian dari penghasilan bruto karyawan, sehingga porsi perusahaan 4% ikut menambah dasar pemotongan PPh 21 TER. Sebaliknya, potongan 1% dari gaji karyawan tidak mengurangi penghasilan bruto pada pemotongan TER bulanan. Ketentuan rincinya mengacu pada PMK 168/2023, dan sebaiknya dikonfirmasi pada konsultan pajak atau DJP untuk kasus khusus.

Contoh lengkap slip gaji dengan potongan BPJS dan PPh 21 tersedia di artikel OnlinePajak tentang contoh slip gaji. Untuk penghitungan pajaknya, lihat panduan perhitungan PPh 21.

Kesalahan Umum Perhitungan Iuran

Kesalahan perhitungan iuran biasanya berulang di perusahaan yang masih memakai spreadsheet manual. Daftar berikut berguna sebagai bahan audit internal.

  • Memakai total gaji, bukan gaji pokok plus tunjangan tetap, sehingga iuran terlalu besar.
  • Lupa batas upah Rp12 juta, sehingga karyawan bergaji tinggi dipotong berlebihan.
  • Memotong 5% penuh dari karyawan, padahal karyawan hanya menanggung 1%.
  • Tidak memperbarui data tanggungan, sehingga anggota keluarga tambahan tidak tercatat atau terhitung ganda.
  • Memakai gaji di bawah upah minimum sebagai dasar, padahal batas bawahnya adalah upah minimum.
  • Terlambat membayar, sehingga status peserta nonaktif saat dibutuhkan.
  • Mencampur iuran kelas mandiri dengan PPU untuk karyawan yang juga terdaftar sebagai peserta mandiri.

Mengotomatisasi Potongan Gaji dan Pajak

Menghitung iuran BPJS, PPh 21, dan potongan lain untuk setiap karyawan setiap bulan cukup melelahkan, apalagi saat tarif atau upah berubah. Setelah potongan benar, langkah berikutnya adalah menerbitkan dan melaporkan bukti potong PPh 21 secara tepat waktu.

Untuk tahap pelaporan pajaknya, tim keuangan dapat memanfaatkan e-Bupot OnlinePajak agar penerbitan bukti potong PPh 21 dan pelaporan SPT Masa lebih rapi dan terdokumentasi.

FAQ

Berapa iuran BPJS Kesehatan kelas 1, 2, 3 sekarang?

Untuk peserta mandiri, Rp150.000 untuk kelas 1, Rp100.000 untuk kelas 2, dan Rp42.000 untuk kelas 3, dengan peserta kelas 3 membayar Rp35.000 setelah subsidi Rp7.000. Angka ini berlaku per 20 Oktober 2026.

Berapa potongan BPJS Kesehatan dari gaji?

Karyawan PPU dipotong 1% dari upah, yaitu gaji pokok plus tunjangan tetap dengan batas Rp12 juta. Maksimal potongan sendiri adalah Rp120.000 per bulan, belum termasuk anggota keluarga tambahan.

Apakah iuran BPJS naik pada 2026?

Per 20 Oktober 2026, tarif belum naik dan masih mengacu pada Perpres 59/2024. Skema KRIS masih dalam implementasi bertahap dan tarif baru untuk skema tersebut belum ditetapkan.

Gaji di atas Rp12 juta dihitung bagaimana?

Iuran tetap dihitung dari Rp12 juta. Jadi total iuran maksimum Rp600.000 per bulan, terdiri dari Rp480.000 dari perusahaan dan Rp120.000 dari karyawan.

Apa yang terjadi jika telat bayar?

Keterlambatan bayar sendiri tidak didenda, tetapi status kepesertaan bisa nonaktif. Denda 5% dari biaya diagnosis awal dikali bulan tertunggak berlaku jika peserta dirawat inap dalam 45 hari setelah status diaktifkan kembali, dengan batas tunggakan 12 bulan dan denda maksimum Rp30 juta.

Gaji Rp4 juta dapat BPJS kelas berapa?

Untuk PPU, iuran dihitung 5% dari upah sehingga gaji Rp4 juta dikenai iuran Rp200.000 (Rp160.000 perusahaan dan Rp40.000 karyawan), asalkan upah itu tidak di bawah upah minimum daerah. Hak kelas rawat inap mengikuti ketentuan BPJS Kesehatan dan transisi KRIS, jadi konfirmasikan ke BPJS Kesehatan.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak