Kalkulator PPh 21 membantu tim payroll dan karyawan menghitung pajak penghasilan dari gaji tanpa harus membuka lampiran peraturan satu per satu. Sejak penerapan tarif efektif rata-rata (TER), perhitungannya terbagi dua: pemotongan bulanan Januari sampai November dan perhitungan ulang setahun penuh pada masa pajak terakhir.
Halaman ini menyediakan lembar hitung PPh 21 yang bisa Anda isi langkah demi langkah, lengkap dengan tabel TER, contoh tiga skenario, dasar hukum, serta pembaruan PTKP dan insentif pajak 2026 sampai 2027.
Quick Answer: Bagaimana Cara Menghitung PPh 21 Gaji Karyawan?
PPh 21 gaji karyawan tetap dihitung dengan mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif efektif rata-rata (TER) sesuai kategori PTKP (A, B, atau C) untuk masa pajak Januari sampai November. Pada masa pajak terakhir, pajak dihitung ulang setahun penuh dengan tarif Pasal 17 UU PPh, lalu dikurangi pajak yang sudah dipotong sebelumnya. Aturannya ada di PP 58/2023 dan PMK 168/2023, dengan PTKP orang pribadi masih Rp54 juta per tahun per 20 Oktober 2026.
Pembaruan 20 Oktober 2026: PTKP masih Rp54 juta untuk wajib pajak orang pribadi, sementara kenaikan PTKP dan perluasan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) 2027 baru berupa rencana. Cek kembali saat peraturan resminya terbit.
Kalkulator PPh 21: Lembar Hitung Berbasis TER
Lembar hitung ini menghasilkan PPh 21 terutang dari lima data masukan dan tiga langkah hitung. Isi data di kolom input, cocokkan dengan tabel TER di bawah, lalu kalikan hasilnya untuk memperoleh angka pajak bulanan.
Input: Masa Pajak, Status PTKP, Skema Gross/Gross-Up, Penghasilan Bruto, Iuran Pensiun
Kelima input berikut menentukan hasil perhitungan, sehingga isi dengan data yang benar dan sesuai dengan data karyawan di sistem payroll.
| Input | Isi dengan | Pengaruh pada hasil |
|---|---|---|
| Masa pajak | Januari sampai November, atau masa pajak terakhir (Desember) | Menentukan memakai TER atau tarif Pasal 17 |
| Status PTKP | TK/0, TK/1, TK/2, TK/3, K/0, K/1, K/2, atau K/3 pada awal tahun | Menentukan kategori TER dan besar PTKP |
| Skema gross atau gross-up | Gross: pajak ditanggung karyawan. Gross-up: pajak ditanggung perusahaan lewat tunjangan pajak | Menentukan apakah take home pay dipotong pajak |
| Penghasilan bruto | Gaji, tunjangan, lembur, bonus, THR, dan benefit yang termasuk penghasilan pada bulan itu | Menentukan lapisan tarif TER |
| Iuran pensiun dan JHT | Iuran yang dibayar karyawan, bila ada | Mengurangi penghasilan pada perhitungan masa pajak terakhir |
Output: DPP, Kategori TER, Tarif, PPh 21 Terutang, dan Rincian Perhitungan
Hasil perhitungan terdiri dari dasar pengenaan pajak (DPP), kategori TER, tarif yang berlaku, dan PPh 21 terutang. Pada masa Januari sampai November, DPP sama dengan penghasilan bruto bulan tersebut, dan PPh 21 terutang sama dengan DPP dikali tarif TER.
Pada masa pajak terakhir, output berupa penghasilan kena pajak setahun, PPh 21 setahun menurut Pasal 17, pajak yang sudah dipotong Januari sampai November, dan selisihnya sebagai PPh 21 yang dipotong pada Desember.
Cara Menggunakan Kalkulator
Cara memakai lembar hitung ini adalah menentukan kategori TER dari status PTKP, mencari tarif pada tabel kategori tersebut berdasarkan penghasilan bruto, lalu mengalikannya. Tiga langkah ini cukup untuk pemotongan bulanan Januari sampai November.
- Tentukan kategori TER dari status PTKP: kategori A untuk TK/0, TK/1, dan K/0; kategori B untuk TK/2, TK/3, K/1, dan K/2; kategori C untuk K/3.
- Jumlahkan penghasilan bruto bulan tersebut, termasuk bonus atau THR bila dibayarkan pada bulan itu.
- Cari lapisan penghasilan pada tabel TER kategori Anda, lalu kalikan penghasilan bruto dengan tarifnya.
Tabel berikut memuat lapisan TER bulanan untuk penghasilan sekitar Rp5 juta sampai Rp15 juta. Tabel lengkap sampai lapisan tertinggi ada pada lampiran PMK 168/2023.
| Penghasilan bruto per bulan | TER |
|---|---|
| sampai Rp5.400.000 | 0% |
| Rp5.400.001 sampai Rp5.650.000 | 0,25% |
| Rp5.650.001 sampai Rp5.950.000 | 0,5% |
| Rp5.950.001 sampai Rp6.300.000 | 0,75% |
| Rp6.300.001 sampai Rp6.750.000 | 1% |
| Rp6.750.001 sampai Rp7.500.000 | 1,25% |
| Rp7.500.001 sampai Rp8.550.000 | 1,5% |
| Rp8.550.001 sampai Rp9.650.000 | 1,75% |
| Rp9.650.001 sampai Rp10.050.000 | 2% |
| Rp10.050.001 sampai Rp10.350.000 | 2,25% |
| Rp10.350.001 sampai Rp10.700.000 | 2,5% |
| Rp10.700.001 sampai Rp11.050.000 | 3% |
| Rp11.050.001 sampai Rp11.600.000 | 3,5% |
| Rp11.600.001 sampai Rp12.500.000 | 4% |
| Rp12.500.001 sampai Rp13.750.000 | 5% |
| Rp13.750.001 sampai Rp15.100.000 | 6% |
| Penghasilan bruto per bulan | TER |
|---|---|
| sampai Rp6.200.000 | 0% |
| Rp6.200.001 sampai Rp6.500.000 | 0,25% |
| Rp6.500.001 sampai Rp6.850.000 | 0,5% |
| Rp6.850.001 sampai Rp7.300.000 | 0,75% |
| Rp7.300.001 sampai Rp9.200.000 | 1% |
| Rp9.200.001 sampai Rp10.750.000 | 1,5% |
| Rp10.750.001 sampai Rp11.250.000 | 2% |
| Rp11.250.001 sampai Rp11.600.000 | 2,5% |
| Rp11.600.001 sampai Rp12.600.000 | 3% |
| Rp12.600.001 sampai Rp13.600.000 | 4% |
| Rp13.600.001 sampai Rp14.950.000 | 5% |
| Rp14.950.001 sampai Rp16.400.000 | 6% |
| Penghasilan bruto per bulan | TER |
|---|---|
| sampai Rp6.600.000 | 0% |
| Rp6.600.001 sampai Rp6.950.000 | 0,25% |
| Rp6.950.001 sampai Rp7.350.000 | 0,5% |
| Rp7.350.001 sampai Rp7.800.000 | 0,75% |
| Rp7.800.001 sampai Rp8.850.000 | 1% |
| Rp8.850.001 sampai Rp9.800.000 | 1,25% |
| Rp9.800.001 sampai Rp10.950.000 | 1,5% |
| Rp10.950.001 sampai Rp11.200.000 | 1,75% |
| Rp11.200.001 sampai Rp12.050.000 | 2% |
| Rp12.050.001 sampai Rp12.950.000 | 3% |
| Rp12.950.001 sampai Rp14.150.000 | 4% |
| Rp14.150.001 sampai Rp15.550.000 | 5% |
Pembahasan konsep TER dari sisi regulasi tersedia di artikel OnlinePajak tentang skema TER PPh 21.
Cara Kerja Perhitungan PPh 21
PPh 21 atas gaji pegawai tetap dihitung dengan dua metode yang berbeda sesuai masa pajaknya: TER untuk Januari sampai November dan tarif progresif Pasal 17 untuk masa pajak terakhir. Pemisahan ini dirancang agar pemotongan bulanan lebih sederhana, sementara pajak setahun tetap akurat.
Januari-November: TER (Kategori A/B/C Berdasarkan PTKP)
Pada Januari sampai November, PPh 21 dipotong dengan rumus: penghasilan bruto bulanan dikali TER sesuai kategori. Penghasilan bruto mencakup gaji, tunjangan, lembur, bonus, dan THR yang dibayarkan pada bulan itu, dan premi asuransi tertentu yang dibayar pemberi kerja umumnya juga masuk penghasilan bruto.
Karena TER memakai satu tarif untuk seluruh penghasilan bruto bulan itu, bonus atau THR akan mendorong penghasilan bruto ke lapisan yang lebih tinggi pada bulan pembayarannya. Ini normal dan akan disesuaikan pada masa pajak terakhir.
Masa Pajak Terakhir: Tarif Pasal 17 dan Rekonsiliasi
Pada masa pajak terakhir, yaitu Desember, TER tidak dipakai. PPh 21 setahun dihitung dengan tarif Pasal 17 UU PPh, lalu dikurangi PPh 21 yang sudah dipotong pada masa Januari sampai November.
Langkahnya: jumlahkan penghasilan bruto setahun, kurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 per tahun), kurangi iuran pensiun atau JHT yang dibayar karyawan, lalu kurangi PTKP. Hasilnya, penghasilan kena pajak (dibulatkan ke bawah ribuan), dikenai tarif Pasal 17: 5% sampai Rp60 juta, 15% di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta, 25% di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta, 30% di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar, dan 35% di atas Rp5 miliar.
Contoh Perhitungan (3 Skenario)
Ketiga contoh berikut memakai angka ilustrasi dan lapisan TER pada tabel di atas. Semuanya mengabaikan premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan iuran pensiun supaya perhitungannya mudah diikuti.
Skenario 1: Karyawan TK/0 dengan Gaji Rp8.000.000
Karyawan TK/0 termasuk kategori A. Penghasilan bruto Rp8.000.000 berada di lapisan Rp7.500.001 sampai Rp8.550.000 dengan TER 1,5%, sehingga PPh 21 bulanan sebesar Rp8.000.000 x 1,5% = Rp120.000.
Pada Desember, untuk karyawan yang sama dengan gaji tetap Rp8.000.000 selama 12 bulan, perhitungannya adalah sebagai berikut.
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Penghasilan bruto setahun | Rp8.000.000 x 12 | Rp96.000.000 |
| Biaya jabatan | 5% x Rp96.000.000 (di bawah batas Rp6.000.000) | Rp4.800.000 |
| Penghasilan neto | Rp96.000.000 dikurangi Rp4.800.000 | Rp91.200.000 |
| PTKP TK/0 | – | Rp54.000.000 |
| Penghasilan kena pajak | Rp91.200.000 dikurangi Rp54.000.000 | Rp37.200.000 |
| PPh 21 setahun | 5% x Rp37.200.000 | Rp1.860.000 |
| Sudah dipotong Jan-Nov | Rp120.000 x 11 | Rp1.320.000 |
| PPh 21 masa Desember | Rp1.860.000 dikurangi Rp1.320.000 | Rp540.000 |
Skenario 2: Karyawan K/1 dengan Gaji Rp10.000.000
Karyawan K/1 termasuk kategori B. Penghasilan bruto Rp10.000.000 berada di lapisan Rp9.200.001 sampai Rp10.750.000 dengan TER 1,5%, sehingga PPh 21 bulanannya Rp10.000.000 x 1,5% = Rp150.000.
Jika perusahaan memakai skema gross-up, tunjangan pajak ditambahkan sehingga karyawan menerima gaji utuh. Untuk gaji Rp8.000.000 pada Skenario 1 dengan TER 1,5%, tunjangan pajaknya Rp120.000 / (1 – 1,5%), yaitu sekitar Rp121.827, karena tunjangan pajak sendiri menambah penghasilan bruto.
Skenario 3: Bonus dan THR dalam Satu Bulan
Bonus atau THR dijumlahkan dengan gaji pada bulan pembayarannya, lalu seluruh penghasilan bruto bulan itu dikali TER. Misalkan karyawan TK/0 bergaji Rp5.000.000 menerima THR Rp5.000.000 pada Maret.
| Bulan | Penghasilan bruto | TER kategori A | PPh 21 |
|---|---|---|---|
| Januari sampai Februari | Rp5.000.000 | 0% | Rp0 |
| Maret (gaji + THR) | Rp10.000.000 | 2% | Rp200.000 |
Kenaikan pemotongan pada Maret terlihat besar, tetapi bukan pajak tambahan. Total pajak setahun dikunci pada masa pajak terakhir lewat perhitungan ulang dengan tarif Pasal 17.
Dasar Hukum dan PTKP
Dasar hukum perhitungan PPh 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan adalah PP 58/2023 dan PMK 168/2023, yang mengatur TER dan metode pemotongan. Besaran PTKP mengacu pada PMK 101/2016 dan masih berlaku per 20 Oktober 2026.
| Status | PTKP per tahun | Kategori TER |
|---|---|---|
| TK/0 | Rp54.000.000 | A |
| TK/1 | Rp58.500.000 | A |
| K/0 | Rp58.500.000 | A |
| TK/2 | Rp63.000.000 | B |
| K/1 | Rp63.000.000 | B |
| TK/3 | Rp67.500.000 | B |
| K/2 | Rp67.500.000 | B |
| K/3 | Rp72.000.000 | C |
Pelajari lebih lanjut cara memakai PTKP dalam artikel cara menghitung PPh 21 dengan PTKP dan konsep dasarnya di PPh Pasal 21.
Update 2026-2027: PTKP dan DTP
Per 20 Oktober 2026, PTKP orang pribadi masih Rp54 juta per tahun, dan belum ada ketetapan kenaikan. Pemerintah berencana menaikkan PTKP mengikuti inflasi, tetapi DDTCNews (1 Oktober 2026) melaporkan bahwa besaran dan tahun berlakunya belum diumumkan.
Untuk insentif PPh 21 DTP, tahun 2026 masih terbatas pada sektor tertentu berdasarkan PMK 105/2025, yaitu alas kaki, tekstil dan pakaian, furnitur, kulit dan barang kulit, serta pariwisata. Menurut Ortax, pemerintah merencanakan perluasan DTP ke seluruh sektor untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan pada 2027. Rencana ini diumumkan pada 30 September 2026 dan belum berupa peraturan.
Satu hal yang tidak berubah: masa pajak Desember tidak memakai TER, siapa pun kategorinya.
Kesalahan Umum Perhitungan PPh 21
Kesalahan PPh 21 sering terjadi pada hal-hal kecil yang berulang setiap bulan, lalu terbawa sampai bukti potong tahunan. Berikut kesalahan yang paling sering ditemui.
- Salah kategori TER, misalnya memasukkan K/1 ke kategori A.
- Memakai TER pada Desember, padahal masa pajak terakhir harus dihitung dengan tarif Pasal 17.
- Tidak menggabungkan bonus atau THR dengan penghasilan bulan pembayarannya.
- Mengabaikan perubahan status PTKP, misalnya karyawan menikah atau punya anak, yang dihitung dari awal tahun sesuai ketentuan.
- Salah menerapkan gross-up sehingga tunjangan pajak tidak menambah penghasilan bruto.
- NPWP atau NIK karyawan tidak valid, yang dapat berujung pemotongan dengan tarif 20% lebih tinggi.
- Tidak mengurangi iuran pensiun atau JHT pada perhitungan masa pajak terakhir.
Hitung Massal untuk Perusahaan dan Bukti Potong Otomatis
Untuk perusahaan dengan puluhan atau ratusan karyawan, menghitung PPh 21 satu per satu di spreadsheet memakan waktu dan rawan salah, apalagi dengan perubahan status PTKP dan bonus yang berbeda tiap bulan. Hasil perhitungan juga perlu dituangkan dalam bukti potong yang rapi.
OnlinePajak menyediakan e-Bupot OnlinePajak untuk membantu tim keuangan menerbitkan bukti potong PPh 21 dalam jumlah besar dan melaporkannya, sehingga hasil hitung massal langsung tertangani sampai pelaporan.
FAQ
Bagaimana cara menghitung PPh 21 gaji karyawan?
Tentukan kategori TER dari status PTKP, cari tarif sesuai penghasilan bruto bulanan, lalu kalikan. Metode ini berlaku untuk Januari sampai November, sedangkan Desember dihitung ulang setahun dengan tarif Pasal 17.
Berapa pajak PPh 21 gaji Rp5 juta?
Untuk karyawan kategori A (TK/0, TK/1, K/0), gaji Rp5 juta berada di bawah batas Rp5.400.000 sehingga TER-nya 0% dan PPh 21 bulanannya Rp0. Ini belum memperhitungkan THR, bonus, atau perhitungan ulang pada masa pajak terakhir.
Apa beda TER dan tarif Pasal 17?
TER adalah tarif tunggal per lapisan penghasilan bruto yang dipakai untuk pemotongan bulanan Januari sampai November. Tarif Pasal 17 adalah tarif progresif atas penghasilan kena pajak setahun yang dipakai pada masa pajak terakhir.
Mengapa Desember tidak pakai TER?
Pada masa pajak terakhir, pajak harus dihitung berdasarkan penghasilan setahun penuh dengan memperhitungkan biaya jabatan, PTKP, dan tarif progresif. Hasilnya dikurangi pajak yang sudah dipotong sehingga total pajak setahun akurat.
Apakah PTKP naik 2026?
Belum. Per 20 Oktober 2026, PTKP orang pribadi masih Rp54 juta per tahun. Pemerintah berencana menaikkannya, tetapi besaran dan tahun berlakunya belum ditetapkan.
Bagaimana PPh 21 untuk THR dan bonus?
Selama masa Januari sampai November, THR atau bonus dijumlahkan dengan penghasilan bulan pembayarannya, lalu seluruhnya dikali TER sesuai lapisan baru. Penyesuaian akhir dilakukan pada masa pajak terakhir.