PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia dan diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Bagi perusahaan yang bertransaksi dengan pihak asing mulai dari pembayaran royalti, bunga, dividen, hingga jasa memahami tarif dan cara memanfaatkan tax treaty menjadi krusial untuk menghindari pemotongan berlebih yang sebenarnya bisa dihindari secara legal.
Quick Answer: Berapa Tarif PPh Pasal 26?
Tarif umum PPh Pasal 26 adalah 20% dari jumlah bruto penghasilan yang diterima WPLN, bersifat final. Namun, jika negara domisili WPLN memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B atau tax treaty) dengan Indonesia, tarif ini dapat diturunkan sesuai ketentuan dalam tax treaty tersebut, dengan syarat WPLN menyertakan Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk form DGT yang sah.
| Jenis Penghasilan | Tarif Tanpa Tax Treaty | Tarif dengan Tax Treaty (contoh) |
|---|---|---|
| Dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa | 20% dari bruto | Bisa turun menjadi 10%, 15%, atau bahkan 0% tergantung P3B |
| Penjualan/pengalihan saham & harta di Indonesia oleh WPLN | 5% dari harga jual (efektif) | Tergantung ketentuan spesifik dalam P3B terkait |
| Laba BUT yang tidak diinvestasikan kembali (branch profit tax) | 20% dari laba setelah pajak | Bisa dikecualikan jika memenuhi syarat reinvestasi |
Objek PPh Pasal 26
PPh Pasal 26 dikenakan atas berbagai jenis penghasilan yang diterima WPLN dari Indonesia, meliputi dividen, bunga (termasuk premium, diskonto, dan imbalan jaminan pengembalian utang), royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta, imbalan jasa/kegiatan/pekerjaan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swap, keuntungan pembebasan utang, serta laba bentuk usaha tetap (BUT) yang tidak ditanamkan kembali di Indonesia.
Tarif PPh 26 dan Penurunan Tarif via Tax Treaty (e-SKD)
Untuk memanfaatkan tarif tax treaty yang lebih rendah dari 20%, WPLN wajib memenuhi syarat administratif berupa Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diajukan melalui form DGT sesuai PER-25/PJ/2018. Proses ini terintegrasi dengan layanan e-SKD di portal pajak.go.id.
| Langkah | Aktivitas |
|---|---|
| 1 | Tentukan status WPLN dan negara domisili untuk mengecek keberadaan tax treaty dengan Indonesia |
| 2 | Minta WPLN mengisi form DGT (Certificate of Domicile of Non Resident) sesuai PER-25/PJ/2018 |
| 3 | Input data form DGT ke menu e-SKD di pajak.go.id untuk mendapatkan tanda terima SKD WPLN |
| 4 | Berikan tanda terima SKD WPLN kepada WPLN sebagai bukti pemenuhan syarat tax treaty |
| 5 | Potong PPh Pasal 26 menggunakan tarif tax treaty dan buat bukti potong melalui e-Bupot PPh 23/26 |
Jika WPLN tidak dapat menyediakan SKD/form DGT yang valid, pemotong wajib menerapkan tarif domestik penuh sebesar 20%, meskipun negara domisili WPLN sebenarnya memiliki tax treaty dengan Indonesia. Kegagalan administratif ini sering terjadi karena keterlambatan pengurusan dokumen, sehingga sebaiknya proses SKD diselesaikan sebelum jadwal pembayaran kepada WPLN dilakukan.
Contoh Perhitungan PPh 26 untuk Pembayaran ke Luar Negeri
Kasus 1: Tanpa Tax Treaty
PT Sinar Abadi membayar royalti sebesar Rp150.000.000 kepada Mr. Tanaka, warga negara Jepang, atas penggunaan lisensi teknologi. Karena Mr. Tanaka tidak menyediakan SKD/form DGT yang valid, PT Sinar Abadi wajib memotong PPh Pasal 26 dengan tarif domestik 20%.
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Royalti bruto | Rp150.000.000 |
| Tarif PPh 26 | 20% |
| PPh 26 terutang | Rp30.000.000 |
| Jumlah diterima Mr. Tanaka (neto) | Rp120.000.000 |
Kasus 2: Dengan Tax Treaty
Skenario yang sama, namun kali ini Mr. Tanaka menyerahkan form DGT dan SKD yang sah sebelum pembayaran dilakukan. Berdasarkan P3B Indonesia-Jepang, tarif royalti yang berlaku adalah 10%, bukan 20%.
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Royalti bruto | Rp150.000.000 |
| Tarif PPh 26 (tax treaty) | 10% |
| PPh 26 terutang | Rp15.000.000 |
| Jumlah diterima Mr. Tanaka (neto) | Rp135.000.000 |
Selisih Rp15.000.000 dalam contoh ini menunjukkan besarnya potensi penghematan pajak yang sah bila kelengkapan dokumen SKD diurus dengan tepat waktu, dibandingkan membiarkan pemotongan menggunakan tarif domestik penuh karena kelalaian administratif semata.
Kaitan PPh 26 dengan BUT dan Perusahaan Multinasional
Bagi perusahaan afiliasi dari grup multinasional yang beroperasi di Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT), PPh Pasal 26 juga berlaku atas laba BUT yang tidak diinvestasikan kembali di Indonesia (dikenal sebagai branch profit tax), dengan tarif 20% dari laba setelah pajak. Ketentuan ini penting dipahami perusahaan yang merancang struktur reinvestasi laba, karena laba yang benar-benar ditanamkan kembali di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku dapat dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 26 tambahan ini. Isu transfer pricing dan penentuan status BUT bagi entitas afiliasi asing juga kerap bersinggungan dengan kewajiban PPh Pasal 26, terutama saat menentukan apakah suatu transaksi lintas negara dianggap sebagai penghasilan yang bersumber di Indonesia.
Kewajiban Pelaporan PPh Pasal 26
Pemotong PPh Pasal 26 wajib membuat bukti potong melalui aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26 dan melaporkannya secara elektronik melalui pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, dengan melampirkan tanda terima SKD WPLN meskipun tidak ada pemotongan berdasarkan ketentuan tax treaty. Kewajiban pelaporan ini tetap berlaku bahkan jika tarif yang diterapkan adalah 0% sesuai tax treaty, karena DJP tetap memerlukan jejak administratif atas setiap transaksi pembayaran kepada WPLN.
Contoh Tarif Tax Treaty untuk Beberapa Negara Mitra
Setiap P3B memiliki ketentuan tarif yang berbeda tergantung negara mitra dan jenis penghasilan. Berikut adalah gambaran umum tarif tax treaty untuk beberapa negara mitra dagang utama Indonesia, sebagai ilustrasi variasi yang mungkin berlaku.
| Negara Mitra | Dividen | Bunga | Royalti |
|---|---|---|---|
| Singapura | 10%–15% | 10% | 15% |
| Jepang | 10%–15% | 10% | 10% |
| Australia | 15% | 10% | 15% |
| Belanda | 10%–15% | 10% | 10% |
Tarif di atas hanya ilustrasi umum karena ketentuan detail dalam setiap P3B bisa memuat syarat tambahan, misalnya persentase kepemilikan saham minimum untuk mendapatkan tarif dividen terendah, atau pengecualian untuk jenis bunga tertentu. Wajib pajak selalu perlu merujuk teks lengkap P3B yang relevan dan berkonsultasi dengan ketentuan DJP terbaru sebelum menerapkan tarif tertentu, karena kesalahan penerapan tarif bisa berujung pada kurang bayar yang ditagih di kemudian hari beserta sanksi bunga.
Konsekuensi Jika Salah Menerapkan Tarif PPh 26
Kesalahan dalam menerapkan tarif PPh Pasal 26 baik karena salah membaca ketentuan P3B maupun karena SKD yang tidak valid namun tetap digunakan sebagai dasar pemotongan dapat berujung pada temuan kurang bayar saat pemeriksaan pajak. Dalam kondisi ini, pemotong berpotensi dikenakan kewajiban membayar kekurangan PPh Pasal 26 beserta sanksi bunga sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun secara teknis pemotongan sudah dilakukan sesuai perkiraan awal. Risiko ini menjadi salah satu alasan mengapa proses verifikasi SKD dan penentuan tarif tax treaty perlu dilakukan dengan cermat sebelum pembayaran kepada WPLN dieksekusi, bukan setelahnya.
Peran e-Bupot dalam Administrasi PPh Pasal 26
Sejak diwajibkannya penggunaan e-Bupot untuk PPh Pasal 23 dan/atau 26, seluruh proses pembuatan bukti potong dilakukan secara elektronik melalui portal DJP atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang menjadi mitra resmi. Sistem ini memudahkan pemotong dalam mendokumentasikan setiap transaksi dengan WPLN, termasuk mencantumkan detail SKD yang digunakan sebagai dasar penerapan tarif tax treaty. Bagi perusahaan dengan volume transaksi lintas negara yang tinggi, sistem e-Bupot yang terintegrasi dengan pencatatan keuangan internal sangat membantu mempercepat proses rekonsiliasi bulanan, dibanding mengandalkan pencatatan manual yang rawan terlewat terutama saat mendekati tenggat pelaporan tanggal 20 setiap bulannya.
PPh Pasal 26 atas Premi Asuransi ke Luar Negeri
Selain royalti, bunga, dan dividen, PPh Pasal 26 juga berlaku atas premi asuransi atau reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik dibayarkan langsung oleh tertanggung, perusahaan asuransi dalam negeri, maupun perusahaan reasuransi dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, besaran perkiraan penghasilan neto yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 26 atas premi ini ditentukan berdasarkan pihak yang membayarkan premi tersebut, sehingga tarif efektif yang dikenakan bisa berbeda tergantung skema pembayaran premi yang digunakan. Perusahaan yang menggunakan jasa asuransi/reasuransi luar negeri perlu memastikan pihak yang membayarkan premi teridentifikasi dengan jelas untuk menentukan perhitungan PPh Pasal 26 yang tepat.
Kesalahan Umum Terkait PPh Pasal 26
- Menunda pengurusan SKD hingga setelah pembayaran dilakukan: tax treaty hanya bisa dimanfaatkan jika SKD/form DGT sudah tersedia sebelum pemotongan, bukan diurus setelahnya.
- Mengasumsikan semua jenis penghasilan mendapat tarif sama dalam tax treaty: setiap P3B memiliki tarif berbeda untuk dividen, bunga, dan royalti, sehingga perlu dicek pasal spesifik pada tax treaty yang relevan.
- Tidak melaporkan bukti potong meski tarif 0%: kewajiban pelaporan e-Bupot tetap berlaku meskipun tidak ada PPh yang dipotong karena fasilitas tax treaty.
- Tidak memverifikasi keabsahan status BUT: perusahaan afiliasi asing yang dianggap memiliki BUT di Indonesia meski tanpa kantor formal tetap bisa dikenakan kewajiban PPh Pasal 26 sesuai substansi transaksi.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa tarif PPh Pasal 26?
Tarif umum PPh Pasal 26 adalah 20% dari jumlah bruto penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri, bersifat final. Tarif ini dapat diturunkan jika negara domisili WPLN memiliki tax treaty dengan Indonesia dan WPLN menyertakan SKD/form DGT yang sah.
Bagaimana cara menurunkan tarif PPh 26 dengan tax treaty?
WPLN perlu mengisi form DGT (Certificate of Domicile of Non Resident) sesuai PER-25/PJ/2018, kemudian data tersebut diinput ke menu e-SKD di pajak.go.id untuk mendapatkan tanda terima SKD WPLN yang menjadi syarat penerapan tarif tax treaty yang lebih rendah dari 20%.
Apa yang terjadi jika WPLN tidak memiliki SKD?
Jika WPLN tidak dapat menyediakan SKD/form DGT yang valid, pemotong wajib menerapkan tarif domestik penuh sebesar 20%, meskipun negara domisili WPLN sebenarnya memiliki tax treaty dengan Indonesia.
Apakah PPh Pasal 26 berlaku untuk laba BUT?
Ya, laba Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang tidak diinvestasikan kembali di Indonesia dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari laba setelah pajak (branch profit tax), kecuali dikecualikan karena memenuhi syarat reinvestasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kapan bukti potong PPh Pasal 26 harus dilaporkan?
Bukti potong PPh Pasal 26 dibuat melalui e-Bupot PPh Pasal 23/26 dan wajib dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, dengan melampirkan tanda terima SKD WPLN meskipun tidak ada pemotongan berdasarkan tax treaty.
Kelola Pemotongan PPh 26 dan Bukti Potong Lebih Efisien
Mengelola kewajiban PPh Pasal 26 untuk transaksi lintas negara membutuhkan ketelitian ekstra — mulai dari verifikasi SKD, penentuan tarif tax treaty yang tepat, hingga pembuatan bukti potong yang harus dilaporkan tepat waktu setiap bulan. OnlinePajak menyediakan solusi e-Bupot yang membantu bisnis mengelola pemotongan PPh Pasal 23/26 secara terintegrasi dengan Coretax, sehingga tim pajak dapat memastikan kepatuhan pelaporan tanpa harus berpindah-pindah sistem untuk setiap jenis transaksi dengan pihak luar negeri.