Resources / Blog /

Pajak

Pengertian PBB, Tarif, dan Cara Menghitungnya

PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan. Berbeda dari pajak pusat seperti PPh atau PPN, PBB untuk sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, sementara PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB-P3) tetap dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Quick Answer: Apa Itu PBB?

Secara singkat, PBB adalah pajak tahunan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan, dihitung dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dikalikan tarif yang ditetapkan pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi 0,5%, naik dari batas sebelumnya yang hanya 0,1%–0,3%.

Ringkasan Cepat PBB-P2
Komponen Ketentuan
Dasar hukum UU No. 1/2022 (UU HKPD), Pasal 40–41
Objek pajak Tanah dan/atau bangunan, kecuali kawasan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
Dasar pengenaan NJOP dikurangi NJOPTKP
NJOPTKP minimal Rp10.000.000 per wajib pajak (ditetapkan Perda, bisa lebih tinggi)
Tarif maksimal 0,5% (ditetapkan Perda masing-masing daerah)
Pemungut Pemerintah kabupaten/kota (PBB-P2); DJP untuk PBB-P3

Cara Menghitung PBB Berdasarkan NJOP

Untuk PBB-P2 (rumah, ruko, gedung komersial di wilayah perkotaan/perdesaan), rumus dasarnya jauh lebih sederhana dibandingkan versi lama yang masih memakai Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Rumus resmi berdasarkan UU HKPD adalah:

PBB Terutang = Tarif Perda × (NJOP − NJOPTKP)

NJOP ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan hasil penilaian, umumnya diperbarui setiap tiga tahun kecuali untuk objek tertentu yang bisa disesuaikan tiap tahun mengikuti perkembangan wilayah. UU HKPD juga mengatur bahwa dasar pengenaan yang dipakai bisa ditetapkan pemda pada kisaran 20% sampai 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP, sehingga besaran riil per daerah bisa berbeda-beda.

Contoh Perhitungan PBB Rumah Tinggal

Bu Ratna memiliki rumah di Kota Bekasi dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 100 m². NJOP tanah di wilayah tersebut Rp3.000.000/m², dan NJOP bangunan Rp2.500.000/m². Perda setempat menetapkan tarif PBB-P2 sebesar 0,25% dan NJOPTKP Rp12.000.000.

Simulasi Perhitungan PBB Rumah Tinggal
Komponen Perhitungan Nilai
NJOP Tanah 150 m² × Rp3.000.000 Rp450.000.000
NJOP Bangunan 100 m² × Rp2.500.000 Rp250.000.000
Total NJOP 450 juta + 250 juta Rp700.000.000
NJOP Kena Pajak 700 juta − 12 juta (NJOPTKP) Rp688.000.000
PBB Terutang 0,25% × Rp688.000.000 Rp1.720.000

Karena tarif dan NJOPTKP ditetapkan Perda masing-masing daerah, angka final di SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Anda bisa berbeda meski luas dan harga tanah serupa. Untuk memastikan angka yang akurat, selalu rujuk SPPT resmi atau portal pajak daerah setempat, bukan hanya simulasi umum seperti di atas.

PBB vs BPHTB: Apa Bedanya

PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sama-sama berkaitan dengan properti, tetapi menyasar peristiwa pajak yang berbeda. PBB adalah pajak tahunan atas kepemilikan, sedangkan BPHTB adalah pajak yang timbul satu kali saat terjadi perolehan hak, misalnya jual beli, hibah, atau warisan.

Perbandingan PBB dan BPHTB
Aspek PBB BPHTB
Objek Kepemilikan/pemanfaatan tanah & bangunan Perolehan hak atas tanah & bangunan (jual beli, hibah, waris)
Sifat Dipungut setiap tahun Dipungut satu kali saat transaksi
Dasar pengenaan NJOP − NJOPTKP Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)
Tarif maksimal 0,5% (Pasal 41 UU HKPD) 5% (Pasal 44 UU HKPD)
Waktu bayar Sesuai jatuh tempo SPPT tahunan Sebelum akta jual beli/hibah ditandatangani

Dalam praktiknya, saat Anda membeli rumah, Anda akan membayar BPHTB terlebih dahulu sebagai syarat penerbitan akta, kemudian menjadi wajib pajak PBB setiap tahun sejak kepemilikan berpindah. Untuk simulasi lengkap perhitungan bea saat transaksi jual beli properti, Anda dapat membaca panduan tarif BPHTB yang membahas NPOP dan NPOPTKP secara mendalam.

Siapa yang Wajib Membayar PBB?

Subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dalam praktik sewa-menyewa properti komersial, kewajiban formal tetap berada pada pemilik, meskipun secara kontraktual biaya PBB kerap dibebankan kepada penyewa — sehingga penting mencantumkan klausul ini secara eksplisit dalam perjanjian sewa untuk menghindari sengketa pembayaran.

Cara Membayar dan Melapor PBB

Pembayaran PBB-P2 dilakukan melalui kanal yang ditunjuk pemerintah daerah masing-masing, mulai dari teller bank, ATM, hingga aplikasi e-SPPT daerah. Setelah SPPT terbit di awal tahun, wajib pajak memiliki tenggat waktu yang ditetapkan Perda setempat, umumnya sekitar enam bulan sejak SPPT diterima. Untuk pembayaran PBB-P3 (sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan) yang tetap dikelola DJP, prosesnya terintegrasi dengan sistem Coretax melalui pembuatan kode billing. Panduan lengkap mengenai alur pembayaran online tersedia di panduan PBB online.

Variasi Tarif PBB Antar Daerah

Karena tarif PBB-P2 ditetapkan melalui Perda, angka riil di lapangan sangat bervariasi antar kabupaten/kota, meski batas atasnya sama-sama mengacu pada Pasal 41 UU HKPD. Beberapa daerah bahkan menerapkan tarif berjenjang berdasarkan nilai NJOP objek pajak, bukan tarif tunggal untuk semua objek.

Contoh Variasi Tarif PBB-P2 di Beberapa Daerah
Daerah Tarif untuk NJOP di bawah Rp1 miliar Tarif untuk NJOP di atas Rp1 miliar
DKI Jakarta 0,1%–0,2% hingga 0,5%
Kota Pekanbaru 0,2% 0,3%
Lahan produksi pangan & ternak (umum) Lebih rendah dari tarif objek lain sesuai Pasal 41 ayat (2) UU HKPD —

Karena perbedaan ini nyata dan bisa berubah tiap periode anggaran, jangan berasumsi tarif di kota lain berlaku sama untuk properti Anda. Cara paling akurat adalah mengecek SPPT terbaru atau menghubungi kantor Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) setempat.

PBB-P2 vs PBB-P3: Dua Sistem yang Berbeda

Istilah “PBB” sering disamaratakan, padahal ada dua rezim pemungutan yang berbeda secara administratif. PBB-P2 mencakup objek pajak umum seperti rumah, ruko, apartemen, dan gedung perkantoran, dan sepenuhnya dikelola pemerintah daerah sejak dialihkan dari pusat. Sementara itu, PBB-P3 mencakup kawasan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang tetap dikelola DJP karena sifatnya lintas wilayah dan berkaitan erat dengan izin usaha pertambangan atau kehutanan skala nasional.

Perbedaan pengelola ini berimplikasi langsung pada kanal pembayaran: PBB-P2 dibayarkan ke rekening kas daerah melalui bank yang ditunjuk Pemda, sedangkan PBB-P3 dibayarkan melalui kode billing DJP yang terintegrasi dengan sistem Coretax, sama seperti pembayaran jenis pajak pusat lainnya.

Keberatan dan Pengurangan PBB

Jika wajib pajak menilai NJOP yang tertera di SPPT tidak sesuai dengan kondisi riil objek pajak — misalnya karena kesalahan luas tanah, kesalahan klasifikasi, atau bangunan yang sudah rusak berat — wajib pajak berhak mengajukan keberatan ke kantor Bapenda setempat dengan melampirkan bukti pendukung seperti sertifikat tanah, IMB/PBG, atau foto kondisi bangunan terkini. Selain keberatan, banyak daerah juga menyediakan skema pengurangan PBB bagi wajib pajak dengan kondisi tertentu, seperti lansia, veteran, atau objek pajak yang terdampak bencana, dengan persyaratan yang diatur masing-masing Perda.

Cara Membaca SPPT PBB

SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) adalah dokumen resmi yang menjadi dasar penagihan PBB setiap tahun. Memahami komponen di dalamnya penting agar wajib pajak dapat memverifikasi kebenaran perhitungan sebelum membayar.

Komponen Utama dalam SPPT PBB
Komponen Keterangan
NOP (Nomor Objek Pajak) Kode unik 18 digit yang mengidentifikasi setiap objek pajak PBB
Luas Bumi & Bangunan Data luas tanah dan bangunan yang menjadi dasar perhitungan NJOP
NJOP per m² Nilai per meter persegi yang ditetapkan Pemda untuk zona/wilayah tersebut
PBB Terutang Hasil akhir perhitungan yang wajib dibayar wajib pajak
Tanggal Jatuh Tempo Batas akhir pembayaran sebelum dikenakan denda keterlambatan

Jika ada ketidaksesuaian antara data di SPPT dengan kondisi fisik objek pajak — misalnya luas tanah yang tercatat lebih besar dari sertifikat — segera ajukan permohonan pembetulan data ke Bapenda sebelum jatuh tempo untuk menghindari kelebihan bayar yang prosesnya bisa memakan waktu lebih lama dibanding pencegahan di awal.

PBB untuk Properti Komersial dan Multi-Unit

Untuk bisnis yang memiliki beberapa unit properti sekaligus — misalnya gudang, kantor cabang, dan ruko sewa — setiap unit umumnya memiliki NOP tersendiri dan dikenakan PBB secara terpisah, kecuali dalam kasus tertentu seperti apartemen strata title yang perhitungannya dipecah berdasarkan proporsi luas unit terhadap total bangunan. Perusahaan dengan portofolio properti yang tersebar di beberapa kabupaten/kota juga perlu memantau jatuh tempo yang berbeda-beda karena setiap Pemda menetapkan periode SPPT dan tenggat pembayarannya sendiri, sehingga risiko denda administratif lebih tinggi jika pencatatan dilakukan secara manual dan tidak tersentralisasi.

Apakah PBB Bisa Menjadi Biaya Pengurang Pajak Penghasilan?

Bagi wajib pajak badan, PBB atas properti yang digunakan langsung untuk kegiatan usaha — misalnya kantor, gudang, atau pabrik — pada umumnya dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense) dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak, sepanjang memenuhi prinsip 3M (mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan) sesuai Pasal 6 UU PPh. Sebaliknya, PBB atas properti yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha, misalnya rumah pribadi pemilik perusahaan yang tidak digunakan untuk operasional bisnis, tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Pencatatan yang rapi antara aset bisnis dan aset pribadi menjadi penting untuk menghindari koreksi fiskal saat pemeriksaan pajak.

Kesalahan Umum Terkait PBB

  • Menunggu SPPT fisik tanpa cek portal daerah: banyak daerah kini menerbitkan e-SPPT lebih cepat dibanding surat fisik, sehingga keterlambatan bisa terjadi jika hanya mengandalkan pos.
  • Tidak melapor perubahan objek pajak: renovasi, pembongkaran, atau perubahan fungsi bangunan yang tidak dilaporkan bisa membuat NJOP tidak sesuai kondisi riil, sehingga tagihan menjadi tidak akurat.
  • Mengabaikan denda keterlambatan: keterlambatan pembayaran PBB umumnya dikenakan denda administratif sebesar 2% per bulan dari pokok pajak, dihitung sejak jatuh tempo hingga tanggal pelunasan, dengan maksimal 24 bulan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bagaimana cara menghitung PBB?

PBB dihitung dengan rumus Tarif Perda × (NJOP − NJOPTKP). NJOP ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan harga pasar wajar tanah dan bangunan di lokasi objek pajak, sedangkan NJOPTKP adalah batas nilai bebas pajak yang besarannya minimal Rp10 juta sesuai UU HKPD, namun bisa ditetapkan lebih tinggi oleh Perda setempat.

Apa beda PBB dan BPHTB?

PBB adalah pajak tahunan atas kepemilikan tanah dan bangunan, sedangkan BPHTB adalah pajak yang dikenakan satu kali saat terjadi perolehan hak atas tanah dan bangunan, misalnya melalui jual beli, hibah, atau warisan.

Berapa tarif PBB yang berlaku saat ini?

Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi 0,5% sesuai Pasal 41 UU HKPD, namun besaran final ditetapkan Perda masing-masing daerah dan bisa berbeda antar kabupaten/kota.

Apakah penyewa properti wajib membayar PBB?

Secara hukum, kewajiban PBB melekat pada pemilik objek pajak. Namun dalam praktik sewa-menyewa, biaya PBB dapat dibebankan kepada penyewa jika diatur secara eksplisit dalam perjanjian sewa.

Apa yang terjadi jika telat membayar PBB?

Keterlambatan pembayaran PBB umumnya dikenakan denda administratif sebesar 2% per bulan dari pokok pajak terutang, dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pelunasan.

Kelola Kewajiban Pajak Properti Bisnis Lebih Rapi

Bagi pelaku usaha yang mengelola banyak aset properti — mulai dari ruko, gudang, hingga kantor cabang — mencatat jatuh tempo PBB dan BPHTB secara manual berisiko menimbulkan denda keterlambatan yang sebenarnya bisa dihindari. OnlinePajak membantu bisnis mengelola kode billing, pembayaran, dan pelaporan berbagai jenis pajak dalam satu dasbor terintegrasi dengan Coretax, sehingga tim keuangan tidak perlu berpindah-pindah kanal untuk memastikan kepatuhan pajak properti maupun pajak lainnya tetap tertib.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak