Resources / Blog /

Pajak

Barang Kena Pajak (BKP): Pengertian, Jenis & Faktur

Barang Kena Pajak (BKP): Pengertian, Jenis & Faktur

Sebelum menetapkan apakah produk Anda perlu dikenakan PPN dan diterbitkan faktur pajak, Anda perlu memastikan dulu apakah barang tersebut termasuk Barang Kena Pajak (BKP) atau justru masuk kategori bebas PPN. Klasifikasi ini menentukan seluruh alur kepatuhan pajak bisnis Anda, dari harga jual sampai kewajiban pelaporan. Artikel ini merangkum pengertian, jenis, dan kewajiban terkait BKP secara lengkap.

Quick Answer: Apa Itu Barang Kena Pajak (BKP)?

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud (bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud yang penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU PPN. Pengusaha yang menyerahkan BKP dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut PPN dari pembeli dan menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pungutan.

Apa Itu BKP

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang atas penyerahannya dikenakan pajak berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Definisi ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa, sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Berbeda dari PPh yang mengenakan pajak atas penghasilan, PPN mengenakan pajak atas konsumsi barang dan jasa. Setiap kali BKP diserahkan dari produsen ke distributor, dari distributor ke pengecer, hingga ke konsumen akhir, PPN dipungut pada setiap mata rantai tersebut, dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Jenis-Jenis BKP

Secara umum, BKP terbagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan sifat barangnya:

  • Barang bergerak, yaitu barang yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, misalnya elektronik, kendaraan, pakaian, makanan olahan, dan peralatan rumah tangga.
  • Barang tidak bergerak, yaitu barang yang secara fisik melekat pada tempat tertentu, seperti bangunan komersial yang diperjualbelikan oleh pengembang sebagai bagian dari kegiatan usahanya.
  • Barang tidak berwujud, yang mencakup hak atas kekayaan intelektual seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, dan hak lain sejenis yang penyerahannya dikenakan PPN.

Prinsip dasarnya: semua barang pada dasarnya adalah BKP kecuali secara tegas dikecualikan oleh undang-undang (negative list), berbeda dari pendekatan lama yang menetapkan daftar barang kena pajak secara positif.

BKP vs Non-BKP (Tabel)

UU PPN mengecualikan sejumlah kategori barang tertentu dari pengenaan PPN. Berikut perbandingannya:

Kategori Contoh BKP (Kena PPN) Contoh Non-BKP (Bebas PPN)
Bahan pokok Makanan olahan kemasan bermerek dagang Beras, jagung, sagu, kedelai (barang kebutuhan pokok tertentu)
Hasil pertambangan Barang hasil pengolahan tambang bernilai tambah Barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya
Jasa terkait — Uang, emas batangan untuk cadangan devisa negara, surat berharga
Makanan/minuman Produk makanan dan minuman olahan bermerek dari pabrik Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan (objek pajak daerah, bukan PPN)

Non-BKP umumnya adalah barang kebutuhan pokok masyarakat luas dan barang-barang yang sudah dikenai jenis pajak lain (seperti pajak daerah untuk makanan restoran), sehingga tidak dikenakan PPN untuk mencegah pemajakan berganda atau menjaga daya beli terhadap kebutuhan dasar.

Kewajiban Faktur Pajak

Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) — wajib bagi pengusaha dengan omzet di atas Rp4.800.000.000 setahun — memiliki kewajiban untuk memungut PPN dari pembeli dengan menerbitkan faktur pajak setiap kali terjadi penyerahan BKP. Faktur pajak ini menjadi bukti sah pemungutan PPN dan menjadi dasar pengkreditan Pajak Masukan bagi pembeli yang juga berstatus PKP.

Sejak implementasi penuh Coretax DJP, seluruh proses pembuatan dan pelaporan faktur pajak, termasuk untuk transaksi BKP, dilakukan melalui sistem Coretax yang terintegrasi dengan SPT Masa PPN. Faktur pajak yang tidak diterbitkan sesuai ketentuan (faktur pajak cacat atau tidak lengkap) dapat mengakibatkan sanksi bagi penerbit dan tidak dapat dikreditkan bagi penerima.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah semua penjual barang wajib menerbitkan faktur pajak?

Tidak. Kewajiban menerbitkan faktur pajak hanya berlaku bagi pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha dengan omzet di bawah Rp4.800.000.000 setahun tidak wajib menjadi PKP, meski tetap bisa mengajukan diri secara sukarela.

Apakah jasa juga termasuk dalam kategori BKP?

Tidak. Jasa yang dikenakan PPN disebut Jasa Kena Pajak (JKP), kategori terpisah dari BKP meski keduanya sama-sama diatur dalam UU PPN dan sama-sama dikenakan tarif PPN yang sama.

Kesimpulan

Barang Kena Pajak (BKP) mencakup barang bergerak, tidak bergerak, dan tidak berwujud yang penyerahannya dikenakan PPN, dengan sejumlah pengecualian untuk barang kebutuhan pokok dan barang yang sudah dikenai pajak lain. Memahami klasifikasi BKP dengan tepat penting agar bisnis Anda memenuhi kewajiban faktur pajak secara akurat dan menghindari sanksi.

Kelola faktur pajak atas penyerahan BKP dengan lebih mudah menggunakan fitur e-Faktur OnlinePajak yang terintegrasi dengan Coretax DJP untuk pembuatan, rekonsiliasi, dan pelaporan SPT Masa PPN. Pelajari solusi pajak OnlinePajak selengkapnya di sini.

Baca juga: Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dan Surat Pernyataan Non PKP.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak