Resources / Blog /

Pajak

Cara Menghitung PTKP & Besaran Terbaru

Cara Menghitung PTKP & Besaran Terbaru

PTKP adalah salah satu istilah pajak yang paling sering muncul di slip gaji, tapi tidak semua karyawan atau tim HR memahami cara menentukan status dan menghitungnya dengan tepat. Padahal, kesalahan status PTKP bisa berakibat potongan PPh 21 yang keliru setiap bulan. Artikel ini menjelaskan pengertian PTKP, besaran terbaru, cara menentukan status TK/K, dan cara menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) setelah PTKP.

Quick Answer: Apa Itu PTKP dan Berapa Besarannya?

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah batas penghasilan neto tahunan yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 21. Besaran PTKP masih mengacu pada PMK 101/PMK.010/2016: Rp54.000.000/tahun untuk Wajib Pajak lajang tanpa tanggungan (TK/0), ditambah Rp4.500.000 per tanggungan (maksimal 3 tanggungan) dan Rp4.500.000 tambahan jika berstatus kawin. Hingga tahun pajak 2026, belum ada perubahan besaran PTKP.

Apa Itu PTKP

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah komponen pengurang yang digunakan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak orang pribadi sebelum dikenakan PPh Pasal 21. Dasar hukumnya adalah Pasal 7 UU PPh, dengan besaran terakhir ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Sederhananya, PTKP adalah asumsi kebutuhan hidup dasar setahun yang dianggap pemerintah tidak layak dikenai pajak. Semakin besar tanggungan keluarga seseorang, semakin besar pula PTKP-nya, sehingga penghasilan yang dikenai pajak (PKP) menjadi lebih kecil.

Besaran Terbaru (Tabel)

Hingga tahun pajak 2026, besaran PTKP belum mengalami perubahan dan masih mengacu pada PMK 101/PMK.010/2016.

Status PTKP Keterangan Besaran per Tahun
TK/0 Tidak kawin, tanpa tanggungan Rp54.000.000
TK/1 Tidak kawin, 1 tanggungan Rp58.500.000
TK/2 Tidak kawin, 2 tanggungan Rp63.000.000
TK/3 Tidak kawin, 3 tanggungan Rp67.500.000
K/0 Kawin, tanpa tanggungan Rp58.500.000
K/1 Kawin, 1 tanggungan Rp63.000.000
K/2 Kawin, 2 tanggungan Rp67.500.000
K/3 Kawin, 3 tanggungan Rp72.000.000

Tambahan PTKP untuk status kawin adalah Rp4.500.000, dan setiap tanggungan menambah Rp4.500.000, dengan maksimal 3 tanggungan yang dapat diperhitungkan. Tanggungan yang dimaksud meliputi keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus (termasuk anak angkat) yang menjadi tanggungan penuh Wajib Pajak.

Cara Menentukan Status (Alur Keputusan)

Menentukan status PTKP yang benar dapat dilakukan dengan urutan berikut:

  1. Tentukan status perkawinan. Belum menikah, bercerai dengan status sendiri, atau hidup berpisah resmi masuk kategori TK (Tidak Kawin). Sudah menikah sah masuk kategori K (Kawin).
  2. Tentukan apakah penghasilan istri digabung. Jika istri tidak bekerja atau penghasilannya digabung dengan suami dalam satu SPT, gunakan status K biasa. Jika istri memiliki NPWP dan penghasilan terpisah yang dikenakan pajak sendiri, masing-masing menggunakan status K tanpa digabung — istri dengan status TK/0, dan suami dengan status K sesuai jumlah tanggungan.
  3. Hitung jumlah tanggungan. Termasuk anak kandung/angkat yang belum menikah dan belum berpenghasilan, orang tua kandung/mertua yang sepenuhnya ditanggung, serta saudara kandung yang menjadi tanggungan penuh — maksimal 3 orang.
  4. Gabungkan status dan jumlah tanggungan. Misalnya TK/2 (tidak kawin, 2 tanggungan) atau K/1 (kawin, 1 tanggungan).

Status PTKP ditetapkan berdasarkan keadaan pada awal tahun pajak (1 Januari), sehingga perubahan status seperti menikah atau punya anak baru di tengah tahun baru berlaku efektif pada tahun pajak berikutnya, bukan langsung di bulan status berubah.

Cara Menghitung PKP Setelah PTKP

Setelah mengetahui besaran PTKP, Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung dengan rumus:

PKP = Penghasilan Neto Setahun − PTKP

Penghasilan Neto Setahun sendiri diperoleh dari Penghasilan Bruto Setahun dikurangi biaya jabatan (5% dari bruto, maksimal Rp6.000.000/tahun) dan iuran pensiun/JHT yang dibayar sendiri oleh karyawan.

Contoh: Andi berstatus kawin dengan 1 tanggungan (K/1), memiliki penghasilan neto setahun Rp100.000.000. PTKP untuk status K/1 adalah Rp63.000.000. PKP Andi = Rp100.000.000 − Rp63.000.000 = Rp37.000.000. PPh 21 terutang setahun dihitung dari PKP ini menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh (5% untuk lapisan sampai Rp60.000.000).

Perlu dicatat, sejak Januari 2024 pemotongan bulanan (Januari–November) menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PMK 168/2023, di mana PTKP sudah “terbungkus” dalam kategori TER (A, B, atau C) sehingga tidak dihitung manual setiap bulan. PTKP baru dihitung eksplisit pada rekonsiliasi masa pajak Desember menggunakan tarif progresif Pasal 17.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah PTKP naik setiap tahun mengikuti inflasi?

Tidak otomatis. Besaran PTKP hanya berubah jika pemerintah menerbitkan PMK baru. Sejak 2016, belum ada perubahan, sehingga besaran yang berlaku hingga 2026 masih mengacu pada PMK 101/PMK.010/2016.

Bagaimana jika istri dan suami sama-sama punya NPWP dan penghasilan sendiri?

Jika penghasilan keduanya dikenakan pajak secara terpisah (masing-masing punya usaha/pekerjaan bebas sendiri), suami menggunakan status K sesuai jumlah tanggungan, sedangkan istri menggunakan status TK/0. Jika penghasilan istri digabung dengan suami dalam satu SPT, digunakan kode K/I dengan PTKP gabungan.

Kesimpulan

PTKP adalah komponen pengurang wajib dalam perhitungan PPh 21, dengan besaran yang masih mengacu pada PMK 101/PMK.010/2016 hingga 2026. Menentukan status TK/K yang tepat dan memahami cara menghitung PKP setelahnya penting agar potongan pajak karyawan Anda akurat, baik untuk perhitungan bulanan (TER) maupun rekonsiliasi tahunan.

Pastikan status PTKP karyawan Anda selalu akurat dengan fitur pengelolaan PTKP OnlinePajak yang terintegrasi dengan sistem penghitungan PPh 21 dan pelaporan Coretax DJP. Pelajari solusi pajak OnlinePajak selengkapnya di sini.

Baca juga: Cara Menghitung PTKP Otomatis dan Panduan Lengkap Cara Perhitungan PPh Pasal 21.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak