E-sign adalah singkatan dari electronic signature atau tanda tangan elektronik, yaitu data elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lain yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi identitas penandatangan dokumen digital. Di Indonesia, e-sign diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, dan kini menjadi kebutuhan penting baik untuk dokumen bisnis umum maupun dokumen perpajakan resmi seperti faktur pajak dan SPT Tahunan di Coretax DJP.
Quick Answer: Apa Itu E-Sign?
E-sign adalah tanda tangan digital yang menggantikan tanda tangan basah di atas kertas, dengan kekuatan hukum yang sah selama memenuhi syarat UU ITE. Ada dua kategori utama: tanda tangan elektronik tersertifikasi (dibuat menggunakan Sertifikat Elektronik dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik/PSrE resmi seperti Privy, Digisign, VIDA, atau Peruri) dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Untuk keperluan umum seperti kontrak kerja atau perjanjian bisnis, e-sign biasa sudah memadai. Namun, untuk dokumen pajak seperti faktur pajak dan SPT Tahunan di Coretax, DJP mensyaratkan jenis tanda tangan elektronik khusus yang disebut Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP (KO DJP) — bukan sembarang e-sign dari penyedia umum.
E-Signature untuk Dokumen Pajak: Sertifikat Elektronik
Banyak pengguna mengira e-signature yang mereka buat di aplikasi tanda tangan digital umum otomatis bisa dipakai untuk menandatangani faktur pajak atau SPT di Coretax. Faktanya, dokumen perpajakan memiliki jalur autentikasi tersendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, terdapat dua jenis tanda tangan elektronik yang diakui dalam sistem Coretax:
| Jenis | Penerbit | Biaya | Karakteristik |
|---|---|---|---|
| Sertifikat Elektronik Tersertifikasi | Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) seperti BRIN, BSSN, Privy ID, Peruri, TekenAja, VIDA | Umumnya berbayar | Memiliki kekuatan pembuktian hukum lebih kuat karena identitas diverifikasi pihak ketiga tersertifikasi |
| Kode Otorisasi DJP (KO DJP) | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) langsung | Gratis | Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi berbasis passphrase, cukup untuk keperluan administrasi pajak sehari-hari |
Kedua jenis ini berfungsi sebagai identitas digital resmi Wajib Pajak di Coretax, digunakan untuk mengesahkan SPT Tahunan, faktur pajak, bukti potong, dan dokumen elektronik lain yang memerlukan tanda tangan sah secara hukum.
Cara Menandatangani Faktur Pajak Secara Elektronik di Coretax
Berikut langkah memperoleh dan menggunakan tanda tangan elektronik pajak melalui Coretax:
- Login ke akun Coretax DJP menggunakan NPWP/NIK dan kata sandi yang telah diaktivasi.
- Masuk ke menu “Portal Saya”, lalu pilih submenu “Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik”.
- Sistem akan menampilkan data diri dan kontak Wajib Pajak secara otomatis.
- Pilih jenis tanda tangan elektronik: Kode Otorisasi DJP (gratis) atau salah satu penyedia sertifikat elektronik tersertifikasi yang tersedia.
- Jika memilih KO DJP, buat passphrase sebagai sandi khusus tanda tangan (kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus, minimal 8 karakter).
- Lakukan verifikasi identitas melalui swafoto (face recognition) yang dicocokkan dengan data Dukcapil.
- Centang pernyataan kebenaran data, lalu klik Kirim/Submit hingga muncul notifikasi “Sertifikat Digital Berhasil Dibuat”.
- Validasi status sertifikat melalui menu Profil Saya > Nomor Identifikasi Eksternal > Digital Certificate — pastikan status menunjukkan “VALID”.
Setelah tanda tangan elektronik aktif, Wajib Pajak dapat menggunakannya untuk mengesahkan faktur pajak keluaran, faktur pajak pengganti, bukti potong PPh, hingga SPT Tahunan PPh langsung dari akun Coretax.
E-Sign untuk Dokumen Pajak vs E-Signature Umum
Perbedaan mendasar antara e-signature umum dan Sertifikat Elektronik pajak terletak pada sistem yang mengakuinya dan tingkat integrasi dengan basis data resmi negara:
| Aspek | E-Signature Umum | Sertifikat Elektronik Pajak / KO DJP |
|---|---|---|
| Penggunaan | Kontrak bisnis, perjanjian kerja, dokumen internal perusahaan | Khusus dokumen perpajakan: faktur pajak, SPT, bukti potong di Coretax |
| Verifikasi identitas | Umumnya foto KTP dan swafoto oleh penyedia layanan | Swafoto tervalidasi langsung dengan data Dukcapil melalui sistem DJP |
| Interoperabilitas dengan Coretax | Tidak otomatis dapat dipakai kecuali penyedianya terdaftar sebagai PSrE yang terhubung Coretax | Terintegrasi penuh dan menjadi syarat wajib untuk transaksi di Coretax |
| Biaya | Bervariasi tergantung penyedia (Privy, Digisign, TekenAja, dll.) | Gratis jika menggunakan KO DJP; berbayar jika memilih PSrE tersertifikasi |
EFIN Sudah Digantikan oleh Sertifikat Digital Coretax
Penting dicatat, sejak Coretax berlaku penuh untuk pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2025 (dilaporkan pada 2026), EFIN tidak lagi diterbitkan untuk pendaftaran akun baru. Sertifikat digital atau Kode Otorisasi DJP kini menjadi metode autentikasi utama untuk seluruh layanan perpajakan online, menggantikan fungsi EFIN yang sebelumnya digunakan untuk login dan otorisasi dokumen di sistem DJP Online lama.
Memilih Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang Terhubung Coretax
Jika memilih tanda tangan elektronik tersertifikasi alih-alih KO DJP gratis, Wajib Pajak perlu memastikan penyedia yang dipilih benar-benar terdaftar dan terintegrasi dengan sistem Coretax DJP. Berdasarkan daftar resmi yang tersedia di menu permintaan sertifikat elektronik Coretax, beberapa PSrE yang telah terhubung antara lain BRIN, BSSN, Privy ID, Peruri, TekenAja, dan VIDA. Setiap penyedia memiliki mekanisme verifikasi dan skema harga yang berbeda, namun semuanya menghasilkan sertifikat elektronik yang sama-sama diakui sah oleh Coretax selama proses pengajuannya dilakukan melalui menu resmi di portal Coretax, bukan melalui aplikasi pihak ketiga yang berdiri sendiri di luar integrasi tersebut. Bagi perusahaan yang sudah berlangganan salah satu PSrE ini untuk kebutuhan non-pajak, sertifikat yang sama umumnya dapat dihubungkan ke Coretax tanpa perlu membuat sertifikat baru, asalkan penyedia tersebut memang berada dalam daftar resmi yang diakui DJP.
Manfaat E-Sign dalam Aktivitas Bisnis Sehari-hari
- Efisiensi waktu — dokumen dapat ditandatangani kapan saja tanpa perlu bertemu langsung atau mencetak dokumen fisik.
- Keamanan hukum — e-sign tersertifikasi memiliki kekuatan pembuktian setara tanda tangan basah selama memenuhi syarat UU ITE.
- Jejak audit digital — setiap penandatanganan tercatat dengan stempel waktu (timestamp) yang dapat diverifikasi ulang.
- Integrasi proses bisnis — banyak platform e-sign kini terhubung dengan sistem invoicing, HR, dan pajak sehingga alur dokumen menjadi lebih cepat.
Kesalahan Umum Seputar Penggunaan E-Sign untuk Pajak
Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap satu langganan e-signature dari penyedia umum otomatis berlaku untuk semua keperluan, termasuk pajak. Padahal, jika penyedia tersebut belum terdaftar sebagai PSrE yang terintegrasi dengan Coretax DJP, dokumen pajak tetap harus ditandatangani melalui jalur Sertifikat Elektronik atau KO DJP yang diajukan langsung di portal Coretax. Kesalahan lain adalah membiarkan sertifikat elektronik kedaluwarsa tanpa pembaruan, yang dapat menghambat proses pelaporan SPT Masa PPN maupun penerbitan faktur pajak tepat waktu.
Dasar Hukum E-Sign di Indonesia
Keabsahan e-sign secara umum diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024, yang menegaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sepanjang menggunakan metode yang aman, andal, dan dapat diverifikasi. Untuk konteks perpajakan, dasar hukum yang lebih spesifik mengatur pemakaian tanda tangan elektronik pada dokumen pajak adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax), serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 yang mengatur teknis penerbitan dan penggunaan Sertifikat Elektronik pada faktur pajak, bukti potong, dan SPT.
Spesimen Tanda Tangan dan Permintaan Sertifikat Elektronik Perusahaan
Untuk Wajib Pajak Badan, pengajuan Sertifikat Elektronik memerlukan penetapan pihak yang berwenang menandatangani dokumen perpajakan atas nama perusahaan, yang dikenal dengan istilah spesimen tanda tangan. Proses ini melibatkan penunjukan Person in Charge (PIC) yang mengajukan permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui akun Coretax badan usaha. Panduan lengkap mengenai format dan tata cara penetapan penanda tangan faktur pajak tersedia pada halaman spesimen tanda tangan faktur pajak, sedangkan langkah teknis pengajuan sertifikat elektronik badan dibahas lebih rinci pada halaman permohonan sertifikat elektronik.
Studi Kasus: Transisi dari E-Signature Umum ke Sertifikat Elektronik Pajak
Sebuah perusahaan jasa konsultasi di Jakarta selama ini menggunakan layanan e-signature umum untuk menandatangani seluruh kontrak klien dan dokumen internal. Ketika perusahaan mulai menggunakan Coretax untuk penerbitan faktur pajak, staf keuangan sempat mencoba menandatangani faktur pajak menggunakan akun e-signature yang sama, namun sistem Coretax menolak karena penyedia tersebut belum terdaftar sebagai PSrE yang terhubung ke Coretax. Setelah PIC perusahaan mengajukan Kode Otorisasi DJP melalui menu Portal Saya di Coretax dan melakukan verifikasi swafoto, barulah faktur pajak dan SPT Masa PPN dapat ditandatangani dan dilaporkan secara sah. Kasus ini menggambarkan pentingnya memahami bahwa e-signature umum dan tanda tangan elektronik pajak adalah dua sistem yang terpisah meski konsep dasarnya serupa.
Pertanyaan Seputar E-Sign
Apakah e-signature biasa bisa dipakai untuk faktur pajak?
Tidak selalu. Faktur pajak di Coretax harus ditandatangani menggunakan Sertifikat Elektronik dari PSrE yang terintegrasi dengan Coretax atau Kode Otorisasi DJP (KO DJP), bukan sembarang e-signature dari penyedia umum yang belum terhubung ke sistem DJP.
Apa beda e-signature umum dan Sertifikat Elektronik pajak?
E-signature umum digunakan untuk dokumen bisnis seperti kontrak dan perjanjian kerja, sementara Sertifikat Elektronik pajak (atau KO DJP) khusus digunakan untuk mengesahkan dokumen perpajakan seperti faktur pajak, SPT Tahunan, dan bukti potong di Coretax, dengan verifikasi identitas yang langsung tervalidasi dengan data Dukcapil.
Apakah Kode Otorisasi DJP berbayar?
Tidak, Kode Otorisasi DJP (KO DJP) diterbitkan langsung oleh DJP tanpa biaya, berbeda dengan Sertifikat Elektronik tersertifikasi dari PSrE yang umumnya dikenakan biaya berlangganan.
Apakah EFIN masih digunakan setelah Coretax berlaku penuh?
Tidak, EFIN tidak lagi diterbitkan untuk pendaftaran baru sejak Coretax digunakan penuh untuk pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2025 pada 2026. Fungsinya digantikan oleh Sertifikat Digital atau Kode Otorisasi DJP.
Bagaimana cara memvalidasi status sertifikat elektronik di Coretax?
Masuk ke menu Portal Saya > Profil Saya > Nomor Identifikasi Eksternal > Digital Certificate, lalu pastikan status menunjukkan “VALID”. Jika masih “INVALID”, klik tombol Periksa Status hingga status diperbarui.
Setelah memahami perbedaan e-sign umum dan Sertifikat Elektronik pajak, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh dokumen perpajakan bisnis Anda—mulai dari faktur pajak hingga SPT Tahunan—ditandatangani dan dikelola secara tepat waktu. OnlinePajak membantu mengintegrasikan pembuatan faktur pajak, bukti potong, dan pelaporan SPT dalam satu platform yang selaras dengan sistem Coretax DJP, sehingga proses tanda tangan elektronik dan pelaporan pajak berjalan lebih efisien dan minim risiko keterlambatan.