Resources / Blog /

Pajak

Pengertian NPWP Pusat dan Kaitannya dengan NITKU di Coretax

Pengertian NPWP Pusat dan Kaitannya dengan NITKU di Coretax

Bagi perusahaan dengan banyak cabang atau lokasi usaha, istilah “NPWP Pusat” sering muncul berdampingan dengan NITKU sejak Coretax diberlakukan. Banyak wajib pajak masih bingung membedakan keduanya karena sebagian besar referensi hanya membahas NITKU tanpa menjelaskan posisi NPWP Pusat sebagai identitas utamanya. Artikel ini menjelaskan apa itu NPWP Pusat, hubungannya dengan NITKU, dan implikasinya bagi perusahaan dengan banyak lokasi usaha.

Quick Answer: Apa Itu NPWP Pusat?

NPWP Pusat adalah NPWP utama milik badan usaha yang menjadi satu-satunya identitas perpajakan untuk menjalankan seluruh hak dan kewajiban pajak, termasuk untuk lokasi-lokasi usaha atau cabang yang tersebar di berbagai daerah. Sejak Coretax diberlakukan, identitas cabang yang dulu memiliki NPWP Cabang tersendiri kini digantikan oleh Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), yang berfungsi sebagai penanda lokasi, bukan identitas pajak yang berdiri sendiri.

Apa Itu NPWP Pusat?

NPWP Pusat adalah nomor pokok wajib pajak yang terdaftar atas nama badan usaha secara keseluruhan, digunakan sebagai identitas tunggal untuk seluruh administrasi perpajakan perusahaan. Berdasarkan Pasal 464 PMK-81/2024, wajib pajak yang memiliki satu atau lebih tempat kegiatan usaha menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpusat menggunakan NPWP Pusat, dengan tambahan identitas berupa NITKU untuk setiap lokasi usaha.

Aturan ini melanjutkan ketentuan PMK-112/2022 tentang NPWP, yang kemudian disesuaikan dengan mekanisme administrasi digital di era Coretax. Sentralisasi ini berlaku efektif mulai masa pajak Januari 2025 untuk sebagian besar jenis pajak, dan mulai tahun pajak 2025 untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

NITKU Pengganti NPWP Cabang

NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha) resmi menggantikan fungsi NPWP Cabang sejak 1 Juli 2024, namun perannya berbeda secara mendasar. NPWP Cabang di sistem lama berfungsi sebagai identitas pajak yang relatif independen untuk setiap cabang, sementara NITKU hanya berfungsi sebagai penanda lokasi tempat kegiatan usaha dan tidak memiliki kewajiban pajak tersendiri.

Aspek NPWP Cabang (sebelum Coretax) NITKU (setelah Coretax)
Fungsi Identitas pajak tersendiri per cabang Penanda lokasi tempat kegiatan usaha
Kewajiban pajak Bisa dikelola terpisah dari pusat Terpusat penuh pada NPWP Pusat
Pelaporan SPT Berpotensi terpisah per cabang Satu SPT terkonsolidasi via NPWP Pusat
KPP terdaftar Bisa berbeda dari KPP pusat Mengikuti KPP lokasi kantor pusat

NPWP Cabang yang sudah terdaftar sebelum Coretax otomatis dikonversi menjadi NITKU dan dipindahkan administrasinya ke KPP tempat kantor pusat terdaftar. Meski begitu, NITKU tetap diperlukan dalam beberapa administrasi pajak, salah satunya untuk mengidentifikasi lokasi kerja karyawan dalam pelaporan PPh Pasal 21 bulanan.

Kewajiban Perpajakan Terpusat pada NPWP Pusat

Dengan sistem sentralisasi ini, seluruh kewajiban inti — mulai dari penerbitan faktur pajak, bukti potong, hingga pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan — dilakukan atas nama NPWP Pusat, bukan lagi atas nama masing-masing cabang. Faktur pajak yang diterbitkan oleh cabang tetap mencantumkan NITKU sebagai penanda lokasi transaksi, namun secara administratif tetap tercatat dalam satu kesatuan pelaporan NPWP Pusat.

Bukti potong PPh yang diterbitkan atas transaksi di lokasi cabang juga mengikuti mekanisme yang sama: NITKU digunakan untuk mengidentifikasi lokasi kejadian transaksi, sementara kewajiban penyetoran dan pelaporan tetap terpusat pada NPWP Pusat perusahaan.

Implikasi bagi Perusahaan Multi-Cabang

Sentralisasi ini membawa perubahan signifikan bagi perusahaan yang mengoperasikan sistem ERP atau software akuntansi terpisah di setiap cabang. Beberapa implikasi yang perlu diantisipasi:

  • Konsolidasi data lintas cabang menjadi wajib, karena SPT Masa dan SPT Tahunan kini hanya dilaporkan satu kali dari NPWP Pusat, bukan per cabang.
  • Sistem pencatatan internal perlu menandai setiap transaksi dengan NITKU yang sesuai, agar rekonsiliasi data antar-lokasi tetap akurat saat digabungkan dalam satu pelaporan pusat.
  • Koordinasi antar-tim keuangan cabang menjadi lebih penting, karena keterlambatan data dari satu cabang dapat menghambat penyelesaian pelaporan pajak seluruh perusahaan.
  • KPP terdaftar berubah mengikuti lokasi kantor pusat, sehingga korespondensi resmi dari DJP juga terpusat, bukan lagi tersebar sesuai lokasi cabang.

Contoh Kasus: Perusahaan Ritel Multi-Cabang

PT Sumber Rejeki adalah perusahaan ritel dengan kantor pusat di Jakarta dan lima toko cabang di Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, dan Makassar. Sebelum Coretax, setiap cabang memiliki NPWP Cabang sendiri dan melaporkan SPT Masa PPN serta PPh 21 karyawan toko secara terpisah di KPP masing-masing lokasi.

Setelah sentralisasi berlaku, kelima NPWP Cabang tersebut dikonversi menjadi NITKU, dan seluruh pelaporan SPT Masa kini dilakukan dalam satu SPT terkonsolidasi atas nama NPWP Pusat yang terdaftar di KPP Jakarta. Tim keuangan pusat perlu mengumpulkan data transaksi dari kelima toko setiap bulan, menandai setiap transaksi dengan NITKU lokasi yang sesuai, lalu menggabungkannya sebelum batas waktu pelaporan. Jika salah satu cabang terlambat mengirim data penjualan atau bukti potong karyawan, seluruh pelaporan pusat berisiko tertunda karena sifatnya yang sudah terkonsolidasi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah NPWP Cabang masih bisa digunakan setelah Coretax?

Tidak. NPWP Cabang yang terdaftar sebelum Coretax telah dikonversi menjadi NITKU dan tidak lagi berfungsi sebagai identitas pajak yang berdiri sendiri. Seluruh kewajiban perpajakan kini terpusat pada NPWP Pusat.

Apakah setiap cabang perlu NITKU baru jika membuka lokasi usaha baru?

Ya. Setiap tempat kegiatan usaha baru perlu didaftarkan untuk mendapatkan NITKU melalui Coretax, meskipun kewajiban pajaknya tetap terpusat pada NPWP Pusat perusahaan.

Apakah faktur pajak dari cabang tetap mencantumkan NITKU?

Ya. NITKU tetap dicantumkan pada faktur pajak dan bukti potong sebagai penanda lokasi transaksi, meskipun secara administratif pelaporan tetap terkonsolidasi pada NPWP Pusat.

Kesimpulan

NPWP Pusat adalah identitas tunggal yang kini menjadi pusat seluruh kewajiban perpajakan badan usaha di era Coretax, sementara NITKU berfungsi sebagai penanda lokasi tempat kegiatan usaha yang menggantikan NPWP Cabang. Bagi perusahaan multi-cabang, memahami perbedaan ini penting agar proses konsolidasi data dan pelaporan pajak berjalan tanpa hambatan.

Pelajari lebih lanjut tentang NITKU dan cara mengelola administrasi pajak multi-lokasi secara terintegrasi bersama OnlinePajak.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak