Setiap barang yang masuk ke Indonesia dari luar negeri umumnya tidak hanya kena bea masuk dan PPN impor, tapi juga PPh Pasal 22 impor. Bagi pelaku usaha yang baru mulai kegiatan ekspor-impor, pajak ini sering membingungkan karena tarifnya bervariasi tergantung status API dan jenis barang. Artikel ini merangkum tarif terbaru, cara menghitungnya, dan perbedaannya dengan PPN impor agar arus kas dan kepatuhan pajak bisnis Anda tetap terjaga.
Quick Answer: Berapa Tarif PPh Impor?
PPh Pasal 22 impor dikenakan sebesar 2,5% dari nilai impor untuk importir ber-API (Angka Pengenal Impor), 7,5% untuk importir tanpa API, dan 7,5%–10% untuk barang tertentu sesuai lampiran PMK 41/PMK.010/2022, tanpa memandang status API. Importir tanpa NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal. PPh ini bersifat tidak final sehingga bisa dikreditkan pada SPT Tahunan.
Apa Itu PPh Impor?
PPh impor adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada saat barang dari luar negeri memasuki wilayah pabean Indonesia. Pajak ini diatur dalam Pasal 22 UU PPh dan diturunkan teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 (perubahan atas PMK 34/PMK.010/2017).
PPh impor bersifat tidak final. Artinya, pajak yang dipungut di muka pada saat impor dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak (pengurang) saat perusahaan menghitung PPh Badan atau PPh Orang Pribadi terutang pada akhir tahun pajak. Meski begitu, karena dipungut di awal transaksi, PPh impor tetap berdampak langsung pada arus kas: perusahaan harus membayar pajak ini sebelum barang benar-benar dijual dan menghasilkan pendapatan.
Pihak yang wajib memungut adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bersamaan dengan pembayaran bea masuk saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Tarif PPh Impor: API vs Non-API vs Lelang (Tabel)
Besaran tarif PPh Pasal 22 impor berbeda-beda tergantung kepemilikan Angka Pengenal Impor (API) dan jenis barang yang diimpor, sebagaimana diatur dalam PMK 41/PMK.010/2022.
| Kategori | Tarif | Keterangan |
|---|---|---|
| Importir dengan API (barang umum) | 2,5% dari nilai impor | Berlaku untuk barang di luar Lampiran I dan II PMK 41/2022 |
| Importir tanpa API | 7,5% dari nilai impor | Berlaku untuk semua jenis barang, kecuali yang dikecualikan |
| Barang tertentu (Lampiran I PMK 41/2022) | 10% dari nilai impor | Berlaku dengan atau tanpa API; termasuk barang kiriman dengan tarif bea masuk tunggal (lelang/pos) |
| Barang tertentu lainnya (Lampiran II PMK 41/2022) | 7,5% dari nilai impor | Berlaku dengan atau tanpa API |
| Kedelai, gandum, tepung terigu (Lampiran III) | 0,5% dari nilai impor | Hanya berlaku bagi importir yang menggunakan API |
| Importir tanpa NPWP | Tarif normal + 100% | Berlaku untuk semua kategori di atas yang bersifat tidak final |
Nilai impor yang menjadi dasar pengenaan pajak (DPP) adalah Cost, Insurance, and Freight (CIF) ditambah bea masuk dan pungutan lain sesuai ketentuan kepabeanan. Beberapa jenis impor dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22, antara lain barang perwakilan negara asing, barang untuk penelitian, barang pindahan, barang kiriman dengan nilai tertentu, impor sementara yang jelas akan diekspor kembali, dan re-impor (barang yang sebelumnya diekspor lalu masuk kembali dalam kualitas yang sama).
Beda PPh 22 Impor dan PPN Impor
PPh 22 impor dan PPN impor adalah dua jenis pajak yang berbeda, meski sama-sama dipungut pada saat barang masuk ke Indonesia. PPN impor merupakan pajak atas konsumsi barang, dipungut atas nilai impor dengan tarif efektif 11% untuk barang non-mewah (melalui mekanisme DPP nilai lain 11/12 sesuai PMK 131/2024) dan bersifat dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sementara itu, PPh 22 impor adalah pajak atas penghasilan yang dipungut di muka dan diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh, bukan sebagai pengurang PPN.
| Aspek | PPh 22 Impor | PPN Impor |
|---|---|---|
| Objek pajak | Penghasilan dari kegiatan impor | Konsumsi barang kena pajak |
| Tarif | 0,5%–10% tergantung API dan jenis barang | Tarif efektif 11% (nonmewah), 12% (barang mewah) |
| Sifat | Tidak final, jadi kredit pajak PPh Tahunan | Dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan bagi PKP |
| Dasar hukum | Pasal 22 UU PPh, PMK 41/PMK.010/2022 | UU PPN, PMK 131/2024 |
Bagi importir yang juga berstatus PKP, kedua pajak ini dipungut bersamaan saat proses impor, sehingga penting membedakan keduanya agar tidak salah mencatat sebagai komponen kredit pajak yang keliru dalam pembukuan.
Cara Menghitung PPh Impor
Perhitungan PPh 22 impor menggunakan rumus sederhana: tarif dikalikan nilai impor (CIF + bea masuk + pungutan lain).
Contoh 1 — Importir ber-API: PT Maju Bersama mengimpor mesin produksi dengan nilai CIF Rp500.000.000, bea masuk Rp50.000.000. Nilai impor = Rp550.000.000. Karena PT Maju Bersama memiliki API dan barang tersebut bukan barang khusus di Lampiran I/II, tarif yang berlaku adalah 2,5%. PPh 22 impor = 2,5% x Rp550.000.000 = Rp13.750.000.
Contoh 2 — Importir tanpa API: Jika PT Maju Bersama tidak memiliki API, tarif yang berlaku adalah 7,5%, sehingga PPh 22 impor = 7,5% x Rp550.000.000 = Rp41.250.000.
Nilai PPh 22 impor ini dibayar bersamaan dengan bea masuk saat pengurusan dokumen kepabeanan, dan bukti pungutannya digunakan sebagai kredit pajak saat pelaporan SPT Tahunan PPh Badan atau Orang Pribadi.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah PPh 22 impor bisa direstitusi jika perusahaan rugi?
Karena bersifat tidak final, PPh 22 impor yang telah dipungut tetap menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan. Jika total kredit pajak melebihi PPh terutang setahun (termasuk saat perusahaan mengalami kerugian fiskal), kelebihan bayar dapat diajukan restitusi atau dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya sesuai ketentuan UU KUP.
Apakah semua barang impor dikenakan PPh 22?
Tidak. Ada pengecualian untuk barang tertentu seperti barang perwakilan negara asing, barang penelitian, barang pindahan, barang kiriman dengan batas nilai tertentu, impor sementara, dan re-impor. Pengecualian tertentu memerlukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dari DJP.
Kapan sebaiknya perusahaan mengurus API?
Kepemilikan API bukan hanya soal legalitas impor rutin, tapi juga berdampak langsung pada tarif PPh 22 yang jauh lebih rendah (2,5% dibanding 7,5% untuk barang umum). Bagi bisnis yang rutin melakukan impor bahan baku atau barang dagangan, mengurus API sejak awal dapat menghemat beban pajak di muka secara signifikan.
Kesimpulan
PPh impor atau PPh Pasal 22 impor dikenakan dengan tarif yang bervariasi mulai dari 0,5% hingga 10% tergantung kepemilikan API dan jenis barang, dengan sifat tidak final sehingga dapat dikreditkan pada SPT Tahunan. Memahami perbedaannya dengan PPN impor penting agar pembukuan dan perencanaan arus kas bisnis ekspor-impor Anda lebih akurat.
Mengelola bukti potong dan pelaporan pajak atas transaksi impor tidak harus rumit. Dengan fitur e-Bupot Unifikasi OnlinePajak, Anda bisa mencatat bukti pemungutan PPh Pasal 22, merekonsiliasi dengan PPN impor, dan melaporkan SPT Masa PPh dalam satu platform terintegrasi dengan Coretax DJP. Pelajari solusi pajak OnlinePajak selengkapnya di sini.
Baca juga: Perbedaan PPN dan PPh 22 Impor dan Cara Menghitung PPN dan PPh atas Pembelian Barang.