Transaksi sewa kantor, gudang, atau ruko memiliki kewajiban pajak tersendiri yang berbeda dari PPh pada umumnya. Banyak pihak masih bingung menentukan siapa yang wajib memotong PPh sewa bangunan — penyewa atau pemilik — terutama saat transaksi terjadi antar-individu. Artikel ini menjelaskan tarif, mekanisme pemotongan, dan cara pelaporannya secara lengkap.
Quick Answer: PPh Sewa Bangunan
PPh sewa bangunan adalah pajak final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai sewa tanah dan/atau bangunan, sesuai PP No. 34/2017 dan Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Kewajiban memotong pajak ini berada di pihak penyewa jika penyewa termasuk badan atau pemotong yang ditunjuk; namun jika penyewa adalah perorangan yang bukan pemotong, pemilik bangunan wajib menyetor sendiri pajaknya.
Apa Itu PPh Sewa Bangunan?
PPh sewa bangunan adalah Pajak Penghasilan bersifat final yang dikenakan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, baik berupa rumah, ruko, gudang, kantor, maupun tanah kosong. Sifat final berarti pajak ini tidak digabungkan dengan penghasilan lain dalam penghitungan PPh terutang di SPT Tahunan, dan tidak dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak lain.
Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Tarif PPh sewa bangunan adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, yaitu seluruh jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa, termasuk biaya perawatan, biaya fasilitas, dan service charge apabila disepakati sebagai bagian dari nilai sewa dalam perjanjian.
| Aspek | Ketentuan |
|---|---|
| Tarif | 10% dari jumlah bruto nilai sewa |
| Sifat pajak | Final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh) |
| Dasar hukum | PP No. 34/2017 |
| Objek | Sewa tanah dan/atau bangunan (kantor, ruko, gudang, rumah, dll.) |
Siapa Wajib Memotong PPh Sewa Bangunan?
Kewajiban memotong PPh sewa bangunan bergantung pada status penyewa. Berikut alur penentuannya:
- Jika penyewa adalah badan dalam negeri, badan pemerintah, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau kerja sama operasi, maka penyewa wajib memotong PPh final 10% dari nilai sewa, menerbitkan bukti potong kepada pemilik, lalu menyetor dan melaporkan pajak tersebut.
- Jika penyewa adalah orang pribadi yang bukan termasuk pemotong pajak yang ditunjuk (misalnya individu biasa menyewa rumah dari individu lain, bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang wajib memotong), maka kewajiban berpindah ke pemilik bangunan, yang wajib menyetor sendiri PPh final 10% dari nilai sewa yang diterimanya.
Skenario sewa antar-individu ini penting dipahami karena banyak pemilik rumah/ruko yang mengira kewajiban pajak otomatis ada di pihak penyewa, padahal pada transaksi antar-perorangan biasa, pemiliklah yang bertanggung jawab menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh final atas penghasilan sewanya sendiri.
Contoh Perhitungan PPh Sewa Bangunan
Skenario 1 — Penyewa adalah badan usaha: PT Sentosa menyewa ruko senilai Rp150.000.000 per tahun dari Bapak Andi (perorangan). Karena PT Sentosa termasuk badan yang wajib memotong, maka: PPh final = 10% × Rp150.000.000 = Rp15.000.000. PT Sentosa memotong pajak ini dari pembayaran sewa, menerbitkan bukti potong untuk Bapak Andi, lalu menyetor dan melaporkannya.
Skenario 2 — Sewa antar-individu: Ibu Sari (perorangan) menyewakan rumah kepada Bapak Doni (perorangan, bukan dalam rangka usaha) senilai Rp60.000.000 per tahun. Karena Bapak Doni bukan pemotong pajak yang ditunjuk, maka Ibu Sari wajib menyetor sendiri: PPh final = 10% × Rp60.000.000 = Rp6.000.000, disetor menggunakan kode billing atas namanya sendiri.
Pelaporan via e-Bupot Unifikasi
Pelaporan PPh sewa bangunan kini dilakukan melalui modul e-Bupot Unifikasi di Coretax DJP. Alurnya berbeda tergantung siapa yang menyetor:
- Jika dipotong oleh penyewa (badan): penyewa membuat bukti potong unifikasi di Coretax, menyetor pajak, lalu melaporkannya melalui e-Bupot Unifikasi sebagai bagian dari SPT Masa PPh.
- Jika disetor sendiri oleh pemilik: pemilik merekam Surat Setoran Pajak (SSP) pada menu Pajak Penghasilan > PPh yang Disetor Sendiri di e-Bupot Unifikasi, sesuai Pasal 3 ayat (4) PP 34/2017.
Batas waktu penyetoran adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya sewa, sedangkan batas waktu pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Keterlambatan pada salah satu tahap tetap dikenai sanksi administrasi sesuai UU KUP, meskipun penyetoran sudah dilakukan tepat waktu.
Perusahaan yang menyewa banyak lokasi sekaligus — misalnya gudang di beberapa kota — perlu mencatat setiap transaksi sewa secara terpisah di e-Bupot Unifikasi, karena setiap bukti potong mewakili satu perjanjian sewa dengan pemilik yang berbeda. Kesalahan menggabungkan beberapa transaksi sewa dalam satu bukti potong dapat menyebabkan data tidak sesuai dengan pemilik penerima penghasilan yang sebenarnya.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah PPh sewa bangunan bisa dikreditkan di SPT Tahunan?
Tidak. PPh sewa bangunan bersifat final, sehingga tidak digabungkan dengan penghasilan lain dan tidak dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak terutang di SPT Tahunan.
Siapa yang wajib setor PPh sewa jika penyewa dan pemilik sama-sama perorangan?
Jika penyewa adalah perorangan yang bukan pemotong pajak yang ditunjuk (misalnya bukan dalam rangka usaha), maka pemilik bangunan wajib menyetor sendiri PPh final 10% dari nilai sewa yang diterimanya melalui e-Bupot Unifikasi.
Apakah service charge termasuk dalam DPP PPh sewa bangunan?
Ya, apabila biaya perawatan, fasilitas, atau service charge disepakati sebagai bagian dari nilai sewa dalam perjanjian, maka nilai tersebut turut dihitung sebagai bagian dari jumlah bruto nilai sewa yang menjadi dasar pengenaan pajak.
Kesimpulan
PPh sewa bangunan dikenakan tarif final 10% dari nilai bruto sewa, dengan kewajiban pemotongan yang bergantung pada status penyewa — dipotong oleh penyewa jika berstatus badan/pemotong yang ditunjuk, atau disetor sendiri oleh pemilik jika penyewa adalah perorangan biasa. Memahami perbedaan ini penting agar tidak terjadi kesalahan pihak yang bertanggung jawab menyetor dan melaporkan pajak.
Kelola bukti potong dan pelaporan PPh final sewa bangunan perusahaan Anda lebih rapi melalui e-Bupot Unifikasi terintegrasi Coretax bersama OnlinePajak.