Wajib pajak badan berskala kecil dan menengah sering membayar PPh lebih besar dari seharusnya karena tidak memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif yang sudah tersedia dalam UU PPh. Pasal 31E memberikan insentif tarif lebih rendah bagi badan usaha dengan peredaran bruto tertentu, namun perhitungannya kerap membingungkan karena melibatkan pembagian bertingkat. Artikel ini membahas UU PPh secara ringkas serta cara menghitung fasilitas Pasal 31E dengan contoh lengkap.
Quick Answer: Apa Itu Pasal 31E UU PPh?
Pasal 31E UU PPh adalah fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh Badan yang berlaku, khusus untuk bagian penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar, bagi badan usaha dalam negeri dengan total peredaran bruto setahun tidak lebih dari Rp50 miliar. Dengan tarif umum PPh Badan 22%, fasilitas ini membuat tarif efektif menjadi 11% untuk bagian penghasilan yang memenuhi syarat.
UU PPh Secara Singkat
Pajak Penghasilan (PPh) Badan diatur dalam UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan, yang merupakan perubahan atas UU No. 7/1983, dan terus disesuaikan melalui berbagai peraturan turunan hingga UU HPP (UU No. 7/2021). Secara umum, PPh Badan dikenakan atas penghasilan kena pajak (PKP) yang dihitung dari selisih penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang menurut ketentuan perpajakan.
Tarif umum PPh Badan yang berlaku saat ini adalah 22% dari penghasilan kena pajak. Namun, untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah, UU PPh menyediakan fasilitas pengurangan tarif melalui Pasal 31E ayat (1), yang secara khusus menyasar badan usaha dengan peredaran bruto di bawah Rp50 miliar per tahun.
Apa Itu Pasal 31E?
Pasal 31E ayat (1) UU PPh memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal, yang berlaku atas bagian penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar. Fasilitas ini berlaku bagi wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto setahun tidak melebihi Rp50 miliar, dan dimanfaatkan secara self-assessment melalui SPT Tahunan Badan tanpa perlu mengajukan permohonan terpisah kepada DJP.
Penting dicatat: fasilitas ini tidak berlaku atas seluruh penghasilan kena pajak badan, melainkan hanya atas bagian yang proporsional terhadap peredaran bruto hingga Rp4,8 miliar. Sisa penghasilan kena pajak dari peredaran bruto di atas Rp4,8 miliar (hingga batas Rp50 miliar) tetap dikenakan tarif umum 22%.
Cara Menghitung Pasal 31E: Contoh Bertingkat
Perhitungan Pasal 31E menggunakan rumus proporsional antara peredaran bruto dan penghasilan kena pajak. Rumusnya adalah:
PKP bagian fasilitas = (Rp4.800.000.000 ÷ Peredaran Bruto) × Penghasilan Kena Pajak
PKP bagian tidak difasilitasi = Penghasilan Kena Pajak − PKP bagian fasilitas
PPh terutang = (11% × PKP bagian fasilitas) + (22% × PKP bagian tidak difasilitasi)
Contoh 1 — Peredaran bruto Rp4 miliar (di bawah Rp4,8 miliar): PT Anugerah memiliki peredaran bruto Rp4 miliar dengan penghasilan kena pajak Rp400 juta. Karena peredaran bruto berada di bawah Rp4,8 miliar, seluruh PKP mendapat fasilitas. PPh terutang = 11% × Rp400.000.000 = Rp44.000.000.
Contoh 2 — Peredaran bruto Rp30 miliar (di antara Rp4,8 miliar dan Rp50 miliar): PT Maju Bersama memiliki peredaran bruto Rp30 miliar dengan penghasilan kena pajak Rp3 miliar.
- PKP bagian fasilitas = (Rp4.800.000.000 ÷ Rp30.000.000.000) × Rp3.000.000.000 = Rp480.000.000
- PKP bagian tidak difasilitasi = Rp3.000.000.000 − Rp480.000.000 = Rp2.520.000.000
- PPh terutang = (11% × Rp480.000.000) + (22% × Rp2.520.000.000) = Rp52.800.000 + Rp554.400.000 = Rp607.200.000
Contoh 3 — Peredaran bruto Rp60 miliar (di atas Rp50 miliar): Karena melebihi batas Rp50 miliar, badan usaha ini tidak berhak atas fasilitas Pasal 31E sama sekali dan dikenakan tarif umum 22% atas seluruh penghasilan kena pajak.
Transisi dari PPh Final UMKM
Banyak badan usaha kecil memulai kewajiban pajaknya menggunakan skema PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari omzet bruto sesuai PP No. 55/2022, yang bersifat opsional dan dibatasi jangka waktu tertentu sejak badan usaha terdaftar atau memilih skema ini. Setelah jangka waktu fasilitas PPh Final berakhir, badan usaha wajib beralih ke mekanisme penghitungan PPh normal berdasarkan pembukuan.
Pada titik inilah Pasal 31E menjadi relevan: selama peredaran bruto badan usaha masih berada di bawah Rp50 miliar setelah keluar dari skema Final UMKM, badan tersebut tetap berhak memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif 11% atas bagian penghasilan kena pajak dari peredaran bruto hingga Rp4,8 miliar, alih-alih langsung dikenakan tarif umum 22% secara penuh.
Contoh transisi: CV Berkah Jaya menggunakan skema PPh Final UMKM 0,5% sejak awal berdiri dengan omzet Rp2 miliar per tahun. Setelah jangka waktu fasilitas Final UMKM berakhir, CV Berkah Jaya beralih ke mekanisme normal berbasis pembukuan. Karena peredaran brutonya (Rp2 miliar) masih jauh di bawah Rp4,8 miliar, seluruh penghasilan kena pajaknya tetap mendapat fasilitas Pasal 31E dengan tarif 11%, bukan langsung dikenakan tarif umum 22%. Dengan asumsi penghasilan kena pajak Rp250 juta setelah transisi, PPh terutang = 11% × Rp250.000.000 = Rp27.500.000, jauh lebih ringan dibanding jika langsung dikenakan tarif 22% tanpa fasilitas (Rp55.000.000).
Cara Lapor SPT Badan via Coretax
Pelaporan SPT Tahunan Badan yang memanfaatkan fasilitas Pasal 31E dilakukan melalui Coretax DJP menggunakan Formulir 1771. Sistem akan meminta wajib pajak mengisi data peredaran bruto dan penghasilan kena pajak, kemudian secara otomatis menghitung proporsi PKP yang berhak atas fasilitas berdasarkan rumus Pasal 31E. Karena fasilitas ini bersifat self-assessment, wajib pajak tetap perlu memastikan data peredaran bruto yang dilaporkan akurat dan konsisten dengan pembukuan, karena kesalahan penghitungan proporsi dapat menyebabkan kurang bayar atau lebih bayar PPh Badan.
Selain SPT Tahunan, badan usaha yang memanfaatkan fasilitas ini juga perlu konsisten menerapkan angsuran PPh Pasal 25 bulanan berdasarkan tarif efektif hasil perhitungan Pasal 31E tahun sebelumnya, bukan tarif umum 22% secara penuh. Kesalahan menghitung angsuran bulanan berdasarkan tarif yang salah dapat menyebabkan selisih signifikan antara angsuran yang sudah dibayar dengan PPh terutang sesungguhnya saat SPT Tahunan dilaporkan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah semua badan usaha otomatis mendapat fasilitas Pasal 31E?
Tidak otomatis dalam arti pengajuan terpisah, tetapi fasilitas ini berlaku self-assessment bagi seluruh badan usaha dalam negeri dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp50 miliar per tahun, tanpa perlu mengajukan permohonan khusus.
Apakah badan dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar bisa memanfaatkan Pasal 31E?
Tidak. Badan usaha dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar dikenakan tarif umum 22% atas seluruh penghasilan kena pajak tanpa fasilitas pengurangan tarif dari Pasal 31E.
Apa beda Pasal 31E dengan PPh Final UMKM 0,5%?
PPh Final UMKM dikenakan langsung dari omzet bruto dengan tarif 0,5% dan bersifat sementara/berjangka waktu, sedangkan Pasal 31E adalah fasilitas pengurangan tarif dari mekanisme PPh Badan normal yang dihitung dari penghasilan kena pajak (setelah dikurangi biaya), dan tidak dibatasi jangka waktu selama syarat peredaran bruto terpenuhi.
Kesimpulan
Pasal 31E UU PPh memberikan keringanan nyata bagi badan usaha kecil dan menengah dengan peredaran bruto di bawah Rp50 miliar, melalui pengurangan tarif hingga 50% atas bagian penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar. Memahami rumus perhitungan bertingkat ini penting agar badan usaha tidak salah hitung, apalagi bagi yang baru bertransisi dari skema PPh Final UMKM.
Permudah penghitungan PPh Badan dan pelaporan SPT Tahunan yang memanfaatkan fasilitas Pasal 31E secara akurat melalui Coretax bersama OnlinePajak.