Istilah “faktur” sering digunakan secara umum untuk menyebut invoice atau tagihan bisnis, padahal dalam konteks perpajakan Indonesia, “faktur pajak” memiliki arti dan fungsi hukum yang jauh lebih spesifik. Artikel ini menjelaskan apa itu faktur secara umum, perbedaannya dengan faktur pajak, komponen wajib yang harus ada dalam setiap faktur pajak, serta format faktur pajak elektronik terbaru di era Coretax DJP.
Quick Answer: Faktur Itu Apa?
Faktur (invoice) adalah dokumen yang diterbitkan penjual untuk pembeli sebagai bukti transaksi, memuat rincian barang/jasa, harga, dan syarat pembayaran — dokumen ini berlaku untuk semua jenis bisnis, kena pajak atau tidak. Faktur pajak adalah dokumen khusus yang wajib diterbitkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Perbedaan mendasarnya: faktur biasa adalah bukti transaksi komersial, sedangkan faktur pajak adalah dokumen hukum yang menjadi dasar pemungutan dan pengkreditan PPN.
Faktur Penjualan vs Faktur Pajak
| Aspek | Faktur Penjualan (Invoice) | Faktur Pajak |
|---|---|---|
| Fungsi utama | Bukti transaksi komersial dan tagihan pembayaran | Bukti pemungutan PPN dan dasar pengkreditan pajak masukan |
| Wajib diterbitkan oleh | Semua penjual (PKP maupun non-PKP) | Hanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) |
| Dasar hukum | Kesepakatan bisnis/kontrak dagang | Pasal 13 UU PPN jo. UU HPP, PER-11/PJ/2025 |
| Format | Bebas, sesuai kebutuhan bisnis | Wajib memuat komponen sesuai UU PPN, diterbitkan via Coretax |
| Konsekuensi hukum jika salah | Sengketa dagang biasa | Sanksi administrasi pajak, suspend akun PKP |
Jika PKP mengirimkan invoice yang menyertakan faktur pajak, artinya penyerahan barang/jasa tersebut memang dikenakan PPN — sehingga pembeli membayar harga barang/jasa ditambah PPN yang tercantum dalam faktur pajak.
Komponen Wajib dalam Faktur Pajak
Berdasarkan Pasal 13 ayat (5) UU PPN sebagaimana diubah UU HPP, faktur pajak yang sah wajib memuat:
- Nama, alamat, dan NPWP PKP penjual yang menyerahkan BKP/JKP;
- Identitas pembeli — nama, alamat, dan NPWP (wajib diisi untuk transaksi antar-PKP; jika pembeli tanpa NPWP, diisi 00.000.000.0-000.000);
- Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
- PPN yang dipungut;
- PPnBM yang dipungut, jika ada;
- Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak;
- Nama dan tanda tangan pihak yang berhak menandatangani — di Coretax, tanda tangan dilakukan secara digital menggunakan sertifikat elektronik.
Penting dicatat: berdasarkan PER-11/PJ/2025, kode barang atau jasa (KBKI/KBJI) bukan lagi komponen wajib. Faktur tetap sah selama jenis barang/jasa dijelaskan dengan keterangan yang jelas dan sebenarnya, meskipun tanpa kode klasifikasi tersebut.
Format Faktur Pajak Elektronik (Coretax)
Sejak Coretax DJP berlaku penuh Januari 2025, seluruh faktur pajak wajib dalam bentuk elektronik (e-Faktur) sesuai Pasal 30 PER-11/PJ/2025 — faktur fisik hanya diperbolehkan dalam kondisi kahar (force majeure) seperti gangguan sistem nasional atau bencana alam. Perubahan format kunci meliputi:
- NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak) kini 17 digit (sebelumnya 16 digit), dengan struktur 2 digit kode transaksi + 2 digit kode status + 2 digit tahun pembuatan + 11 digit nomor urut. Contoh: 01.00.26.00000000001.
- NSFP diterbitkan otomatis oleh sistem saat faktur berhasil disubmit dan ditandatangani secara elektronik — PKP tidak perlu lagi mengajukan permohonan NSFP manual melalui e-Nofa seperti sistem lama.
- Faktur dalam format PDF yang diunduh dari Coretax atau PJAP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik, selama memuat tanda tangan elektronik dari DJP, dan tidak wajib dicetak.
- PKP dengan volume tinggi (minimal 10.000 faktur per bulan) masih dapat menggunakan e-Faktur Client Desktop atau Host-to-Host sesuai KEP-24/PJ/2025; PKP lain wajib menggunakan portal Coretax.
Jenis Faktur Pajak Berdasarkan Kode Transaksi
| Kode | Jenis Transaksi |
|---|---|
| 01 | Penyerahan BKP/JKP biasa (tarif normal) |
| 04/05/06 | Penyerahan dengan perlakuan khusus/fasilitas tertentu sesuai ketentuan DJP |
| 050 | Penyerahan BKP/JKP yang dikenai PPN dengan besaran tertentu (DPP Nilai Lain) |
| 10 | Kode transaksi tambahan baru yang hanya tersedia di sistem Coretax |
Cara Membuat Faktur Pajak di Coretax (Ringkas)
- Login ke portal Coretax DJP menggunakan NPWP dan sertifikat elektronik PKP.
- Pilih menu PPN → Faktur Pajak Keluaran, klik Buat Faktur Pajak.
- Isi identitas pembeli, jenis barang/jasa, harga jual, dan kode transaksi yang sesuai.
- Tanda tangani faktur secara digital menggunakan sertifikat elektronik.
- Setelah diterbitkan, Coretax menerbitkan NSFP otomatis, dan faktur langsung terhubung ke SPT Masa PPN bulan berjalan.
Kesalahan Umum Terkait Faktur
- Menyamakan invoice biasa dengan faktur pajak — padahal keduanya memiliki fungsi hukum dan konsekuensi yang berbeda.
- Mengira kode barang/jasa (KBKI/KBJI) masih wajib diisi — sejak PER-11/PJ/2025, ini bukan komponen wajib.
- Tidak menandatangani faktur secara elektronik sebelum batas waktu — faktur tanpa tanda tangan sah tidak dapat diproses DJP.
- Menerbitkan faktur ke pihak yang salah tanpa segera membatalkannya — berisiko dianggap faktur tidak sah dan menimbulkan sanksi administrasi.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa bedanya faktur pajak dan faktur penjualan?
Faktur penjualan (invoice) adalah bukti transaksi komersial biasa, sedangkan faktur pajak adalah dokumen khusus PKP yang menjadi bukti pemungutan PPN dan dasar pengkreditan pajak masukan.
Apa saja komponen wajib faktur pajak?
Identitas penjual dan pembeli, jenis barang/jasa, harga, PPN (dan PPnBM jika ada), kode/nomor seri/tanggal faktur, serta tanda tangan pihak yang berwenang — kode barang/jasa tidak lagi wajib sejak PER-11/PJ/2025.
Bagaimana format e-Faktur di Coretax?
e-Faktur di Coretax menggunakan NSFP 17 digit yang diterbitkan otomatis sistem, ditandatangani secara elektronik, dan tidak wajib dicetak — berlaku penuh sebagai dokumen elektronik sejak Januari 2025.
Apakah faktur pajak wajib dicetak?
Tidak. Faktur dalam format PDF yang diunduh dari Coretax memiliki kekuatan hukum sama dengan dokumen fisik selama memuat tanda tangan elektronik DJP.
Siapa yang wajib menerbitkan faktur pajak?
Hanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib menerbitkan faktur pajak setiap kali menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli.
Kelola Faktur Pajak Perusahaan Anda dengan OnlinePajak
Sebagai PJAP resmi mitra DJP yang terintegrasi Coretax, OnlinePajak memungkinkan pembuatan e-Faktur dalam jumlah besar (batch), validasi NSFP otomatis, pengiriman faktur ke lawan transaksi secara digital, dan integrasi langsung ke SPT Masa PPN — semua tanpa perlu berpindah antara sistem DJP dan aplikasi akuntansi internal perusahaan.