Resources / Blog /

PPh 21

Tarif PPh 21 Tahun 2022 vs Tarif TER Terbaru: Apakah Masih Berlaku dan Bagaimana Menghitungnya Sekarang?

Banyak praktisi payroll masih mencari tarif PPh 21 tahun 2022 karena tahun itulah lapisan tarif baru UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mulai berlaku. Masalahnya, cara pemotongan PPh 21 bulanan sudah berubah total sejak 1 Januari 2024. Jika tim HR di tahun 2026 masih memotong PPh 21 bulanan dengan cara tahun 2022, hasilnya hampir pasti keliru setiap bulan.

Artikel ini menjelaskan tarif tahun 2022 sebagai konteks sejarah, lalu memandu Anda ke metode yang berlaku saat ini: Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk Januari–November dan tarif progresif Pasal 17 untuk rekonsiliasi di masa Desember.

Quick Answer: Apakah Tarif PPh 21 Tahun 2022 Masih Berlaku?

Sebagian masih berlaku, sebagian sudah diganti.

  • Masih berlaku: lima lapisan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh hasil UU HPP (5%, 15%, 25%, 30%, 35%) yang mulai dipakai tahun 2022. Tarif ini kini dipakai untuk menghitung PPh 21 setahun di masa pajak terakhir (umumnya Desember) dan dalam SPT Tahunan.
  • Sudah diganti: cara menghitung PPh 21 bulanan dengan menyetahunkan gaji lalu membagi 12. Sejak masa pajak Januari 2024, pemotongan bulanan pegawai tetap memakai TER berdasarkan PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023.
  • Tetap sama: PTKP Rp54 juta untuk wajib pajak sendiri, tambahan Rp4,5 juta untuk status kawin, dan Rp4,5 juta per tanggungan (maksimal tiga).
  • Khusus 2026: pegawai di sektor tertentu dengan penghasilan bruto tetap dan teratur sampai Rp10 juta per bulan dapat menerima PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) berdasarkan PMK 105 Tahun 2025.

Tarif PPh 21 Tahun 2022: Lapisan Tarif Hasil UU HPP

UU 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengubah struktur tarif orang pribadi mulai tahun pajak 2022. Lapisan pertama dilebarkan dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta, dan lapisan kelima 35% ditambahkan untuk penghasilan di atas Rp5 miliar.

Tabel 1. Tarif progresif Pasal 17 UU PPh (berlaku sejak tahun pajak 2022 hingga sekarang)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun Tarif
Sampai dengan Rp60.000.000 5%
Di atas Rp60.000.000 s.d. Rp250.000.000 15%
Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000 25%
Di atas Rp500.000.000 s.d. Rp5.000.000.000 30%
Di atas Rp5.000.000.000 35%

Cara hitung bulanan di tahun 2022 (sudah tidak dipakai): penghasilan bruto bulanan disetahunkan, dikurangi biaya jabatan (5%, maksimal Rp6 juta setahun), iuran pensiun/JHT/JP yang dibayar pegawai, dan PTKP, lalu dikenai tarif Pasal 17. Hasil setahun dibagi 12 untuk memperoleh potongan bulanan. Metode ini diatur dalam PMK 252/PMK.03/2008 dan PER-16/PJ/2016, yang keduanya telah dicabut dan digantikan PMK 168/2023.

Tarif TER PPh 21 Terkini (Menggantikan Tarif Progresif Bulanan)

TER adalah tarif tunggal yang dikalikan langsung dengan penghasilan bruto bulanan. Tarifnya sudah “memperhitungkan” biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP, sehingga payroll tidak perlu menyetahunkan gaji setiap bulan.

Rumus PPh 21 bulanan pegawai tetap (Januari–November): PPh 21 = Penghasilan bruto bulanan × Tarif TER sesuai kategori.

Tabel 2. Kategori TER bulanan berdasarkan status PTKP

Kategori Status PTKP Batas Penghasilan Bruto Bulanan dengan TER 0%
TER A TK/0, TK/1, K/0 Sampai Rp5.400.000
TER B TK/2, TK/3, K/1, K/2 Sampai Rp6.200.000
TER C K/3 Sampai Rp6.600.000

Tabel 3. Contoh tarif TER pada beberapa tingkat penghasilan bruto bulanan

Penghasilan Bruto Bulanan TER A TER B TER C
Rp8.000.000 1,5% 1% 1%
Rp10.000.000 2% 1,5% 1,5%
Rp15.000.000 6% 6% 5%

Tabel lengkap TER A, B, dan C (lebih dari 40 lapisan per kategori, hingga tarif tertinggi 34%) tercantum dalam lampiran PP 58 Tahun 2023. Penghasilan bruto yang dimaksud mencakup gaji, tunjangan, lembur, bonus, THR, serta premi JKK dan JKM yang dibayar pemberi kerja.

TER untuk pegawai tidak tetap dan bukan pegawai

  • Pegawai tidak tetap dengan upah harian memakai TER harian: 0% untuk penghasilan sampai Rp450.000 per hari, dan 0,5% untuk penghasilan di atas Rp450.000 sampai Rp2.500.000 per hari. Di atas itu, memakai ketentuan tarif Pasal 17 atas penghasilan yang disetahunkan sesuai PMK 168/2023.
  • Bukan pegawai (konsultan, freelancer, narasumber) dipotong dengan tarif Pasal 17 atas 50% dari penghasilan bruto.

Insentif PPh 21 DTP tahun 2026

Melalui PMK 105 Tahun 2025, pemerintah menanggung PPh 21 pegawai di sektor industri padat karya tertentu dan pariwisata yang tercantum dalam lampiran PMK, untuk masa pajak Januari–Desember 2026. Syarat utamanya adalah penghasilan bruto tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10 juta per bulan (dilihat pada Januari 2026 atau bulan pertama bekerja). PPh 21 tetap dihitung dengan TER, tetapi jumlahnya wajib dibayarkan tunai kepada pegawai dan dilaporkan sebagai PPh 21 DTP di SPT Masa.

Rekonsiliasi Tarif Progresif di Masa Pajak Desember

Inilah bagian yang paling sering membuat karyawan kaget. Karena TER adalah tarif rata-rata, total potongan Januari–November biasanya tidak persis sama dengan PPh terutang setahun. Selisihnya diselesaikan di masa pajak terakhir.

Rumus PPh 21 masa Desember: PPh 21 terutang setahun (tarif Pasal 17) − PPh 21 yang telah dipotong Januari–November.

Contoh perhitungan: pegawai TK/0 gaji Rp10 juta

Budi (TK/0) menerima gaji Rp10.000.000 per bulan tanpa tunjangan lain. Ia membayar iuran JHT 2% (Rp200.000) dan JP 1% (Rp100.000) per bulan. Untuk penyederhanaan, premi JKK dan JKM diabaikan.

  1. Januari–November (TER A 2%): Rp10.000.000 × 2% = Rp200.000 per bulan. Total 11 bulan = Rp2.200.000.
  2. Penghasilan bruto setahun: Rp120.000.000.
  3. Biaya jabatan: 5% × Rp120.000.000 = Rp6.000.000 (tepat di batas maksimal).
  4. Iuran JHT + JP setahun: Rp3.600.000.
  5. Penghasilan neto: Rp120.000.000 − Rp6.000.000 − Rp3.600.000 = Rp110.400.000.
  6. PKP: Rp110.400.000 − PTKP Rp54.000.000 = Rp56.400.000.
  7. PPh 21 setahun: 5% × Rp56.400.000 = Rp2.820.000.
  8. PPh 21 Desember: Rp2.820.000 − Rp2.200.000 = Rp620.000.

Contoh kedua: efek THR pada TER dan Desember

Misalkan Budi juga menerima THR Rp10.000.000 di bulan Maret. Penghasilan bruto Maret menjadi Rp20.000.000 sehingga masuk lapisan TER A 9%, dan PPh 21 Maret menjadi Rp1.800.000. Potongan Januari–November totalnya: 10 bulan × Rp200.000 + Rp1.800.000 = Rp3.800.000.

Perhitungan setahun: bruto Rp130.000.000, biaya jabatan Rp6.000.000, iuran JHT dan JP Rp3.600.000, neto Rp120.400.000, PKP Rp66.400.000. PPh setahun = (5% × Rp60.000.000) + (15% × Rp6.400.000) = Rp3.960.000. Maka PPh 21 Desember hanya Rp160.000.

Pelajarannya: lonjakan potongan di bulan THR bukan pajak tambahan, melainkan pembayaran lebih awal yang akan diperhitungkan di Desember. Menjelaskan mekanisme ini kepada karyawan sebelum THR dibayarkan dapat mengurangi banyak pertanyaan ke tim HR.

Pegawai yang keluar sebelum Desember juga direkonsiliasi pada bulan terakhir ia bekerja. Hasil setahun dituangkan dalam bukti potong tahunan (BPA1) di Coretax, sedangkan potongan bulanan dituangkan dalam bukti potong bulanan pegawai tetap (BPMP).

Perbandingan Metode Tahun 2022 dan Metode Saat Ini

Tabel 4. Perbandingan potongan PPh 21 Budi (TK/0, gaji Rp10 juta)

Aspek Metode 2022 (Annualisasi) Metode Sejak 2024 (TER + Desember)
Dasar hukum PMK 252/2008, PER-16/PJ/2016 PP 58/2023, PMK 168/2023
Potongan Januari–November Rp235.000 per bulan Rp200.000 per bulan
Potongan Desember Rp235.000 Rp620.000
Total setahun Rp2.820.000 Rp2.820.000
Beban administrasi payroll Tinggi (hitung ulang tiap bulan) Rendah (kali tarif), tinggi di Desember
Bukti potong Formulir 1721-A1 via e-Bupot/aplikasi lama BPMP dan BPA1 via Coretax DJP

Kesimpulannya, TER tidak menambah beban pajak setahun. Yang berubah adalah distribusi potongan antarbulan. Inilah alasan slip gaji Desember sering terlihat “lebih kecil” dan perlu dikomunikasikan kepada karyawan sejak awal tahun.

Riwayat Perubahan Tarif PPh 21

Tabel 5. Linimasa perubahan ketentuan PPh 21

Periode Perubahan Utama Dasar Hukum
2009–2021 Empat lapisan tarif: 5% (s.d. Rp50 juta), 15%, 25%, 30% UU 36/2008
2016 PTKP naik menjadi Rp54 juta setahun PMK 101/2016
2022–2023 Lima lapisan tarif, lapisan pertama Rp60 juta, tarif 35% di atas Rp5 miliar; bulanan tetap annualisasi UU 7/2021 (UU HPP)
Januari 2024 TER untuk masa Januari–November, tarif progresif di masa terakhir PP 58/2023, PMK 168/2023
Juli 2024 NIK berfungsi sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk PMK 112/2022 jo. PMK 136/2023
Januari 2025 Bukti potong dan SPT Masa PPh 21 dibuat melalui Coretax DJP PMK 81/2024
Januari–Desember 2026 PPh 21 DTP untuk sektor tertentu dengan bruto s.d. Rp10 juta PMK 105/2025

Kesalahan Umum Tim Payroll Saat Beralih dari Metode 2022

  • Masih menyetahunkan gaji setiap bulan. Hasilnya berbeda dari TER dan bukti potong bulanan tidak akan cocok dengan ketentuan.
  • Salah kategori TER. Status PTKP ditentukan pada awal tahun. Karyawan yang menikah di bulan Juni tetap memakai kategori awal tahun untuk tahun berjalan.
  • Tidak memasukkan THR dan bonus ke bruto bulanan. Di bulan THR, bruto naik sehingga tarif TER bisa melonjak.
  • Lupa rekonsiliasi untuk pegawai yang resign. Perhitungan tahunan dilakukan pada bulan terakhir bekerja, bukan menunggu Desember.
  • Mengabaikan status DTP 2026. Perusahaan di sektor yang berhak tetapi tidak melaporkan realisasi DTP berisiko kehilangan fasilitas.

Pelajari detail skema tarif di artikel memahami skema tarif pajak penghasilan TER dan progresif, ringkasan tarif pajak PPh 21 terbaru, serta komponen iuran BPJS Ketenagakerjaan yang memengaruhi penghasilan bruto.

Dasar Hukum

  • UU 36/2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan UU 7/2021 (UU HPP), Pasal 17 ayat (1) huruf a.
  • PP 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21.
  • PMK 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21/26.
  • PMK 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP.
  • PMK 105 Tahun 2025 tentang PPh Pasal 21 DTP Tahun Anggaran 2026.
  • Sumber resmi: Direktorat Jenderal Pajak dan JDIH Kementerian Keuangan.

FAQ Tarif PPh 21

Apakah tarif PPh 21 tahun 2022 masih berlaku?

Lapisan tarif progresifnya (5%–35%) masih berlaku dan dipakai untuk perhitungan tahunan di masa Desember serta SPT Tahunan. Namun cara menghitung potongan bulanan ala 2022 sudah diganti dengan TER sejak Januari 2024.

Apa itu tarif TER dan kapan mulai berlaku?

TER (Tarif Efektif Rata-rata) adalah tarif tunggal yang dikalikan dengan penghasilan bruto bulanan, dibagi ke kategori A, B, dan C sesuai status PTKP. TER berlaku sejak masa pajak Januari 2024 berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023.

Bagaimana cara menghitung PPh 21 dengan tarif terbaru?

Untuk Januari–November, kalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif TER sesuai kategori. Di masa Desember atau bulan terakhir bekerja, hitung PPh setahun dengan tarif Pasal 17 setelah dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP, lalu kurangi total potongan sebelumnya.

Mengapa PPh 21 bulan Desember lebih besar?

Karena Desember menjadi bulan rekonsiliasi. Selisih antara PPh terutang setahun dengan total TER Januari–November dibebankan di bulan ini, sehingga potongannya bisa lebih besar, atau sebaliknya lebih kecil bila ada kelebihan potong.

Apakah PTKP berubah sejak 2022?

Tidak. PTKP masih Rp54 juta untuk wajib pajak sendiri, Rp4,5 juta tambahan untuk kawin, dan Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan dengan maksimal tiga tanggungan.

Siapa yang berhak atas PPh 21 DTP tahun 2026?

Pegawai pada pemberi kerja di sektor yang tercantum dalam lampiran PMK 105/2025, dengan penghasilan bruto tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10 juta per bulan, memiliki NPWP atau NIK terintegrasi, dan tidak menerima insentif PPh 21 DTP lain.

Hitung PPh 21 dengan TER Tanpa Salah Kategori

Perubahan dari metode 2022 ke TER paling berisiko di tiga titik: penentuan kategori PTKP, bulan THR/bonus, dan rekonsiliasi Desember. OnlinePajak membantu tim payroll menghitung PPh 21 dengan TER secara otomatis, menyiapkan bukti potong BPMP dan BPA1, membuat kode billing, serta melaporkan SPT Masa PPh 21/26 yang terhubung dengan Coretax DJP. Coba hitung dan lapor PPh 21 di OnlinePajak.

Jadi, tarif PPh 21 tahun 2022 kini lebih tepat dipahami sebagai fondasi tarif tahunan. Untuk potongan bulanan, gunakan TER, dan pastikan rekonsiliasi Desember dilakukan dengan benar.

Share

Related articles

PPh 21
PPh 21
PPh 21