Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.4/1998
Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bunga obligasi yang pembayarannya dilakukan oleh Wali Amanat, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan butir 5 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-40/PJ.4/1996 tanggal 20 Desember 1996 sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1996 tanggal 8 Juli […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.51/1997
Sehubungan dengan terbitnya Buku Keenampuluh Tiga IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 28488/A.A4/KU/97 tanggal 12 Maret 1997, dan Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/32/55/1997 tanggal 28 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 223/PJ./1997
Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-222/PJ/1997, tanggal 24 Desember 1997, tentang Penundaan Masa Berlaku Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-155/PJ/1997 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-12/PJ/1995 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 219/PJ./1997
Dalam rangka menunjang pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan khususnya mengenai pencetakan formulir BPHTB, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Penggandaan formulir BPHTB untuk Triwulan IV Tahun 1997/1998 dilaksanakan di masing-masing Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan mengacu kepada ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 221/PJ./1997
Sehubungan dengan akan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tanggal 1 Januari 1998 dan sebagai penegasan sebagai lebih lanjut atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-234/PJ.1/1997 tentang Penunjukan Pengganti Sementara Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi Sehubungan dengan Peningkatan KPP/KPPBB dari Tipe B […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.7/1997
Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor : SE-04/PJ.7/1997 tanggal 5 Mei 1997 hal Pemeriksaan Terhadap Keabsahan SSP Lembar ke-3 Sebagai Bukti Setoran Pajak yang Dapat Diperhitungkan Sebagai Kredit Pajak dalam rangka untuk mempermudah serta keseragaman dalam pelaksanaannya, maka dengan ini diberikan penegasan bahwa untuk setiap pelaksanaan pemeriksaan keabsahan SSP […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.51/1996
Sehubungan dengan terbitnya Buku Keempatpuluh Sembilan IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 98610/A/KU/95 tanggal 26 Desember 1995, dan Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/338/1076/ 1995 tanggal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.6/1996
Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ.6/1995 tanggal 2 Mei 1995 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Untuk mendukung pengamanan Rencana Penerimaan PBB yang cenderung terus meningkat, maka diharapkan agar Saudara melaksanakan kegiatan penggalian potensi PBB khususnya di luar PBB Sektor Minyak, Gas dan Panas Bumi secara optimal. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.5/1996
Dari hasil pemantauan diketahui bahwa terdapat tunggakan penyelesaian restitusi PPN pada beberapa KPP. Salah satu faktor penyebab terjadinya tunggakan penyelesaian restitusi PPN tersebut adalah karena masih adanya keragu-raguan KPP dalam penyelesaian restitusi tersebut. Sehubungan dengan itu dianggap perlu untuk memberikan pedoman atas penyelesaian tunggakan restitusi PPN per 31 Desember 1995 sebagai berikut : Yang dimaksud […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.112/1996
Sehubungan dengan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan Surat Edaran Nomor : SE-121/PJ.112/1995 tanggal 19 Desember 1995 tentang Keterlambatan penyelesaian SPT Lebih Bayar yang sudah Daluwarsa, untuk keseragaman pelaksanaannya dengan ini disampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut : Sebagaimana disebut dalam butir 4 Surat Edaran, maksud dari surat edaran tersebut adalah untuk mendorong budaya kerja dan tertib […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.6/1996
Menunjuk SE-68/PJ.6/1995 tanggal 26 Desember perihal Pencetakan Massal SPPT Tahun Pajak 1996, untuk lebih memantapkan kegiatan pencetakan massal SPPT tahun 1996, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Untuk menghindari penurunan nilai bangunan yang drastis karena adanya penyusutan, agar setiap KP.PBB melaksanakan penyesuaian DBKB berdasarkan perubahan upah mandor/buruh dan harga bahan bangunan di setiap Dati […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.43/1996
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan pengenaan PPh Pasal 21 untuk para Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota ABRI, dan para Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan pada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, dengan ini diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut : Yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalah : Presiden dan Wakil Presiden; Ketua, Wakil […]