Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.5/1996
Dari hasil pemantauan diketahui bahwa terdapat tunggakan penyelesaian restitusi PPN pada beberapa KPP. Salah satu faktor penyebab terjadinya tunggakan penyelesaian restitusi PPN tersebut adalah karena masih adanya keragu-raguan KPP dalam penyelesaian restitusi tersebut. Sehubungan dengan itu dianggap perlu untuk memberikan pedoman atas penyelesaian tunggakan restitusi PPN per 31 Desember 1995 sebagai berikut : Yang dimaksud […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.24/1998
Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.43/1998 tanggal 9 Januari 1998 tentang Bentuk Formulir SKPKB/SKPKBT/SKP Nihil untuk Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), maka tabel nomor kode nota dan kode ketetapan per jenis pajak sesuai Surat Edaran Nomor : SE-16/PJ.24/1996 tanggal 23 September 1996 perlu disesuaikan seperti tabel terlampir. Sejak tertanggal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.43/1998
Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai pengecualian dari pemotongan PPh atas bunga tabungan berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 dan butir III.2.4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.43/1998
Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas bunga deposito yang menggunakan fasilitas SWAP/FORWARD, dengan ini diberikan penegasan sbb : Mekanisme deposito yang menggunakan fasilitas SWAP/FORWARD pada umumnya adalah : Nasabah memasukkan dana deposito dalam bentuk Rupiah. Bank melakukan valuta asing dengan menggunakan dana Rupiah tsb dan menempatkannya dalam deposito berjangka valuta asing […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.6/1998
Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data SISMIOP tahun 1996/1997 di KP.PBB seluruh Indonesia dengan sumber dana BO PBB, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Direktorat PBB telah menyusun Laporan dan Evaluasi kegiatan dimaksud yang isinya meliputi : rekapitulasi hasil pendataan SISMIOP tahun 1996/1997, perbandingan kenaikan pokok ketetapan dengan biaya yang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.1012/1998
Sehubungan dengan telah berlakunya Perjanjian Kerjasama untuk Wilayah A antara Propinsi Timor Timur dengan Wilayah Utara Australia (Celah Timor) sejak tanggal 9 Februari 1991 yang telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 7 Januari 1991, maka untuk kelancaran pengenaan pajaknya sesuai Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Penghindaran Pajak Berganda Atas Kegiatan-kegiatan Yang berkaitan Dengan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 33/PJ.51/1995
Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 274/KMK.04/ 1995 tanggal 28 Juni 1995 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 644/KMK.04/1994 Tentang Macam Dan Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Hal-hal yang perlu Saudara perhatikan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 39/PJ.4/1995
Sehubungan dengan masih adanya kekeliruan penafsiran atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.4/1995 tanggal 4 Juli 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi yang sejenis, misalnya keliru menganggap setiap jenis penerimaan Yayasan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 15 %, dengan ini diinstrusikan agar Saudara segera mengadakan penyuluhan kepada Yayasan yang berkedudukan di wilayah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 32/PJ.51/1995
Sehubungan dengan terbitnya Buku Keempatpuluh Tiga IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 34031/A/A4/B/95 tanggal 30 Juni 1995, dan Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/151/557/95 tanggal 7 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ.4/1995
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 248/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Pihak-pihak yang melakukan Kerja sama dalam bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah.(“Built Operate and Transfer”), dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Umum Sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 248/KMK.04/1995tanggal 2 Juni 1995 yang dimaksud dengan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 31/PJ.52/1995
Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 19/KMK.04/1994 tanggal 14 Januari 1994, perihal Pengkreditan Pajak Masukan Atas Impor Dan Penyerahan Emas Batangan Yang Pajak Pertambahan Nilainya Ditanggung Pemerintah Serta Atas Penyerahan Emas Perhiasan, bersama ini disampaikan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut : Umum Jiwa dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah agar PPN atas penyerahan emas batangan yang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.2/1998
Sebagaimana diketahui salah satu tugas Direktorat Perencanaan dan Potensi Perpajakan adalah mencari data dan informasi perpajakan antara lain berupa data mikro yang diperoleh dari media massa. Dalam rangka mempercepat pemanfaatannya, data tersebut dikirim langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait. Untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam pemanfaatannya, perlu diberikan beberapa […]