Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.8/1998
Sehubungan dengan Surat Edaran Nomor : SE-06/PJ.8/1997 dan Surat Edaran Nomor : SE-07/PJ.8/1997 tanggal 11 Desember 1997 perihal Pemasangan Spanduk Perpajakan dan Pelayanan SPT Tahunan PPh yang meminta agar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Penyuluhan Pajak untuk memasang spanduk perpajakan di tempat-tempat yang strategis antara lain di […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 37/PJ.53/1995
Sehubungan dengan adanya anggota Asosiasi Perusahaan Jasa Titipan Pengiriman dan Pengantaran (ASPERINDO) dan anggota Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (GAFEKSI) yang belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut: Sesuai dengan surat kami kepada ASPERINDO Nomor S-1105/PJ.53/1995 tanggal 22 Juni 1995, semua perusahaan jasa titipan di seluruh Indonesia […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.75/1995
Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, dan mengingat ketentuan Pasal 22 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 35/PJ.51/1995
Sehubungan masih adanya keragu-raguan penafsiran apakah gaplek termasuk Barang Kena Pajak atau bukan, dengan ini ditegaskan bahwa gaplek termasuk dalam pengertian Ubi kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994, sehingga dengan demikian atas penyerahan gaplek tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Demikian untuk […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 34/PJ.53/1995
Untuk menghilangkan keragu-raguan mengenai perlakuan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang baru atas usaha jasa consumer credit, credit card, dan debit card, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : Sesuai dengan ketentuan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 40/PJ.4/1995
Bersama ini disampaikan surat Direktur Jenderal Pajak yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Taspen (Persero) No.: S-252/PJ.43/1995 tanggal 5 Juli 1995 perihal seperti tersebut pada pokok surat (fotocopy surat terlampir). Hal-hal yang perlu diketahui adalah sebagai berikut : Tabungan Hari Tua (THT) yang diselenggarakan PT Taspen (Persero) selanjutnya disebut “THT-Taspen” berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.51/1998
Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketujuh Puluh Satu IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara fotokopi surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 130040/A.A4/KU/97 tanggal 30 Desember 1997 dan Departemen Agama Nomor P.III/KU.03.1/290/1997 tanggal 24 Nopember 1997. Dengan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.43/1998
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak tentang bentuk formulir yang harus dipergunakan untuk SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, maka dirasa perlu untuk menetapkan bentuk formulir dimaksud. Bentuk formulir SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) tersebut terdiri dari 6 (enam) bentuk formulir sebagai berikut : Nota Penghitungan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.41/1998
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1996dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.04/1998 tanggal 2 Februari 1998 tentang Perubahan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.5/1998
Bersama ini disampaikan fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.6/1998
Berdasarkan Laporan Penerimaan PBB yang dihimpun oleh Direktorat PBB, dengan ini diberitahukan bahwa realisasi penerimaan PBB sampai dengan bulan November 1997 adalah sebagai berikut : Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana penerimaan 1997/1998. Realisasi penerimaan PBB yang dicapai sampai dengan bulan November 1997 untuk semua sektor sebesar Rp. 1.835.303.170 ribu atau 73,27% dari rencana penerimaan sebesar […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.101/1997
Merujuk Surat Bapak Menteri Keuangan No. : S-466/MK.04/1997 tanggal 6 Oktober 1997 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Thailand mengenai kedudukan Exim Bank of Thailand dalam P3B RI-Thailand (terlampir), dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal 6 Oktober 1997, Exim Bank of Thailand termasuk dalam bank-bank yang dikecualikan dari pengenaan pajak atas bunga sebagaimana dimaksud Pasal […]