Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ.6/1997
Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. : 451/KMK.04/1997 tanggal 28 Agustus 1997 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. : KEP-19/PJ.6/1997 tanggal 22 Oktober 1997 tentang Penatausahaan Data Objek PBB Pertambangan Migas dan Panas bumi serta Pembayarannya, terdapat beberapa perubahan dalam kebijakan penatausahaan data objek PBB Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan oleh karena […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 37/PJ.6/1997
Menindaklanjuti hasil pembicaraan kami dengan beberapa pimpinan organisasi veteran Republik Indonesia antara lain Wakil Sekjen Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Ketua Yayasan Keluarga Veteran “Kedu Selatan”, sebagai penghargaan Pemerintah RI atas jasa anggota veteran RI, maka diambil kebijaksanaan untuk memberikan pengurangan pada anggota veteran R.I untuk PBB, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Yang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 35/PJ.51/1997
Terlampir disampaikan foto copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 580/KMK.04/1997 tanggal 13 November 1997 tentang Tata Cara Penggunaan Sticker Dalam Pemungutan Dan Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rekaman Video, dan Nomor 581/KMK.04/1997 tanggal 13 November 1997 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Isi, Dan Teks Sticker Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rekaman Video, serta Keputusan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 34/PJ.54/1997
Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 548/KMK.04/1997 tanggal 3 Nopember 1997 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 0% (Nol Persen) Yang Dipercepat Atas Ekspor Yang Dilakukan oleh Perusahaan Eksportir Tertentu Dan Ketentuan-ketentuan Mengenai Proses Restitusinya (lampiran). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diberikan petunjuk mengenai pelaksanaan proses restitusi sebagai berikut : 1. Ketentuan pergeseran […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 30/PJ.6/1997
Sehubungan dengan masih banyaknya basis data di KP PBB yang tidak berstruktur SISMIOP, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan data yang ada, sampai dengan tahun anggaran 1996/1997, pendataan objek dan subjek PBB dengan struktur SISMIOP baru mencapai + 12.932.635 OP dari + 77.878.400 OP atau setara dengan 17%; Agar semua kegiatan administrasi PBB […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 196/PJ./1997
Untuk lebih memantapkan pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-155/PJ/1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-12/PJ/1995 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan SPT Masa PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran Yang Menggunakan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, Keterangan dan Dokumen […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 30/PJ.51/1997
Sehubungan dengan terbitnya Buku Keenam puluh Sembilan IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 79140/A.A4/KU/97 tanggal 13 Oktober 1997 dan Departemen Agama Nomor P.III/KU.03.1/1997 tanggal 8 September 1997. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 31/PJ.51/1997
Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketujuh Puluh IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 82063/A.A4/KU/97 tanggal 28 Oktober 1997 dan Departemen Agama Nomor P.III/KU.03.1/230/1997 tanggal 7 Oktober 1997. Dengan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.42/1997
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juli 1997 dan SE-09/PJ.24/1997 tanggal 25 Juli 1997, khususnya mengenai pengertian saham pendiri dan tata cara penyetoran tambahan PPh-nya, dengan ini disampaikan petunjuk lebih lanjut sebagai berikut : Saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio setelah penawaran umum perdana (IPO): Bagi pemegang saham pendiri yang telah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 28/PJ.51/1997
Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.016/1997 tanggal 14 Juli 1997 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Pupuk dan adanya perubahan pada mekanisme pengajuan pembayaran harga dan subsidi pupuk serta unit-unit organisasi pelaksanaannya, dipandang perlu untuk menyempurnakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-02/PJ.51/1997 khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan jumlah lembar pembuatan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 28/PJ.6/1997
Sebagaimana diketahui bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) selain dipergunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), juga dijadikan dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta kepentingan lain yang berkaitan dengan properti (tanah dan/atau bangunan). Untuk itu dalam penyusunan NJOP harus sesuai dengan pedoman yang diatur […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.6/1997
Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-18/PJ.6/1997 tanggal 11 Agustus 1997 perihal Pengenaan PBB atas Jalan Tol, dengan ini kami meralat klasifikasi NJOP bumi atas jalan tol untuk beberapa ruas tertentu sebagai berikut : NO. RUAS JALAN TOL NJOP atas Bumi Tertulis Seharusnya DAMIJA DAMAJA DAMIJA DAMAJA Rp/M2 Kelas Rp/M2 Kelas Rp/M2 Kelas […]