Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.51/1997
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai batasan rumah murah yang PPN-nya ditanggung Pemerintah, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Batasan Rumah Murah Yang dimaksud dengan rumah murah yang PPN-nya ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden RI […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.31/1997
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan terhadap selisih kurs, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 : Pasal 4 ayat (1) huruf I, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing termasuk penghasilan yang menjadi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.53/1997
Untuk lebih menertibkan pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/1995 tanggal 26 Januari 1995 tentang Faktur Pajak Sederhana terutama kaitannya dengan kegiatan jasa bengkel, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.6/1997
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat PBB, pelaksanaan Pelayanan Satu Tempat (PST) sampai saat ini belum dilaporkan secara teratur oleh KP.PBB sebagaimana diatur dalam SE-19/PJ.6/1997. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut : KP.PBB agar menyampaikan Laporan Bulanan Pelaksanaan Pelayanan Satu Tempat kepada Kantor Wilayah DJP c.q. Kepala […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.73/1997
Sehubungan dengan masih adanya keraguan atau hambatan yang dijumpai di lapangan dalam pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-04/PJ.04/1997 tanggal 12 Maret 1996 (Seri Pemeriksaan 03-96) perihal Koordinasi Pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dengan ini diberikan penegasan atas hal-hal sebagai berikut : Permintaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi sebagaimana ditentukan pada butir 2.2 Surat […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.6/1997
Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-18/PJ.6/1997 tanggal 11 Agustus 1997 perihal Pengenaan PBB atas Jalan Tol, dengan ini kami meralat klasifikasi NJOP bumi atas jalan tol untuk beberapa ruas tertentu sebagai berikut : NO. RUAS JALAN TOL NJOP atas Bumi Tertulis Seharusnya DAMIJA DAMAJA DAMIJA DAMAJA Rp/M2 Kelas Rp/M2 Kelas Rp/M2 Kelas […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.6/1997
Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-22/PJ.6/1997tanggal 12 September 1997 perihal Ralat Rincian Rencana Penerimaan PBB Tahun 1997/1998, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dengan ditetapkannya Ralat atas Rincian Rencana Penerimaan PBB tahun 1997/1998 sebagaimana tersebut di atas, maka Angka Perbandingan Tertimbang IHH Tahun 1997/1998 untuk beberapa Daerah Tk. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.53/1997
Menyusul Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.53/1997 tanggal 16 Juli 1997 perihal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan dan pelaporan penerimaan Bea Meterai dan PTLL (KPL.KPP.5.8-96 dan KPL.KW.5.8-96) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-72/PJ.1/1996 tanggal 5 Juli 1996 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.24/1996 tanggal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.51/1997
Bersama ini disampaikan foto copy Surat Direktur Jenderal Pajak kepada Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM Nomor: S-377/PJ.5/1997 tanggal 28 Februari 1997 perihal masa transisi pemberian fasilitas penangguhan PPN atas impor barang modal dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta, yang intinya antara lain menyatakan bahwa pelaksanaan fasilitas perpajakan (penangguhan PPN/PPn BM) atas usaha […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.6/1997
Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1985tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1985tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. KEP-22/PJ/1995 tanggal 27Februari 1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.51/1997
Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996, terlampir, disampaikan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.6/1997
Berdasarkan Laporan Penerimaan PBB yang dihimpun oleh Direktorat PBB, dengan ini diberitahukan bahwa realisasi penerimaan PBB triwulan I tahun 1997/1998 (sampai dengan bulan Juni 1997) adalah sebagai berikut : I. Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana penerimaan 1997/1998. Realisasi penerimaan PBB yang dicapai sampai bulan Juni 1997 untuk semua sektor sebesar Rp. 356.025.639 ribu atau 14,21% […]