Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.51/1997
Bersama ini disampaikan foto copy Surat Direktur Jenderal Pajak kepada Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM Nomor: S-377/PJ.5/1997 tanggal 28 Februari 1997 perihal masa transisi pemberian fasilitas penangguhan PPN atas impor barang modal dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta, yang intinya antara lain menyatakan bahwa pelaksanaan fasilitas perpajakan (penangguhan PPN/PPn BM) atas usaha […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.6/1997
Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1985tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1985tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. KEP-22/PJ/1995 tanggal 27Februari 1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.51/1997
Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996, terlampir, disampaikan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.6/1997
Berdasarkan Laporan Penerimaan PBB yang dihimpun oleh Direktorat PBB, dengan ini diberitahukan bahwa realisasi penerimaan PBB triwulan I tahun 1997/1998 (sampai dengan bulan Juni 1997) adalah sebagai berikut : I. Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana penerimaan 1997/1998. Realisasi penerimaan PBB yang dicapai sampai bulan Juni 1997 untuk semua sektor sebesar Rp. 356.025.639 ribu atau 14,21% […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.43/1997
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 449/KMK.04/1997 Tanggal 26 Agustus 1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Selisih Kurs Valuta Asing Dalam Tahun 1997, maka dirasa perlu untuk memberikan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan dimaksud sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.9/1997
Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 162/KMK.01/1997 tentang Pemecahan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tipe A Jakarta Gambir menjadi KPP Tipe A Jakarta Gambir I dan KPP Tipe A Jakarta Gambir II, pemecahan KPP Tipe A Penanaman Modal Asing menjadi KPP Tipe A Penanaman Modal Asing I, KPP Tipe A Penanaman Modal Asing II, KPP […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.43/1997
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/1997 tanggal 22 Juli 1997 tentang Jenis Jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan perkiraan penghasilan netto yang digunakan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.6/1997
Berkenaan dengan adanya perkembangan yang pesat di beberapa daerah akhir-akhir ini dan berpengaruh terhadap nilai jual tanah di sekitar jalan tol, dipandang perlu untuk meninjau kembali Nilai Jual Objek Pajak atas jalan tol yang telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. SE-19/PJ.6/1996 tanggal 21 Mei 1996. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.32/1997
Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sesuai dengan ketentuan butir 1.5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-07/PJ.53/1995 tanggal 17 Maret 1995 dinyatakan bahwa membangun sendiri pada kawasan Real Estate di atas tanah yang diperoleh sesudah tanggal 31 Desember 1994, tidak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.6/1997
Sehubungan dengan pengadministrasian objek PBB berdasarkan besarnya pokok ketetapan PBB yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi PBB saat ini, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian pada tata cara pengadministrasian Objek PBB dengan memperhatikan kebutuhan saat ini maupun masa yang akan datang. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan beberapa hal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.6/1997
Menunjuk Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-14/PJ.6/1994 tanggal 15 Agustus 1994 tentang Pedoman Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan yang berasal dari Iuran Hasil Hutan, dengan ini disampaikan Angka Perbandingan Tertimbang Iuran Hasil Hutan Tahun 1997/1998 dengan penjelasan sebagai berikut : Pembagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang berasal dari Iuran Hasil Hutan kepada masing-masing […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.431/1997
Sehubungan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 229/KMK.04/1997 tanggal 16 Mei 1997 sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1997 maka dengan ini disampaikan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut sebagai berikut : Upah yang PPh Pasal 21-nya ditanggung oleh Pemerintah adalah upah/penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Regional (UMR). […]