Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.2/1989
Sesuai dengan kesepakatan pada waktu Rapim tanggal 17 Februari 1989, bersama ini kami sampaikan kompilasi laporan Kepala Inspeksi Pajak untuk digunakan sebagai bahan analisa. Beberapa catatan perlu kami berikan sebagai berikut : Jumlah WP terdaftar. – Angka-angka dalam kolom 3, 4, dan 5 perlu dicek kembali sebab tidak cocok dengan angka-angka yang dilaporkan dalam KPL.KW, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.2/1989
Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.04/1985 dan Pasal 2 ayat 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 573/KMK.04/1985, atas impor barang kena pajak dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah maupun dasar penghitungan PPh Pasal 22 Impor adalah “nilai impor”, yaitu : nilai berupa uang yang menjadi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.4/1989
Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Pajak tanggal 31 Oktober 1988 Nomor : S-051/WPJ.12/BD.04/1988 yang meminta penjelasan mengenai penyitaan terhadap uang kas dan lain-lain, bersama ini diberikan penjelasan sebagai berikut : Penyitaan dalam Hukum Pajak bertujuan agar barang yang disita dapat dipakai sebagai jaminan atas pelunasan hutang pajak berikut biaya penagihannya sebagaimana […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.22/1989
Sehubungan dengan adanya surat Kepala Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah nomor : S-1989/WPJ.05/BD.02/1988 tanggal 29 Agustus 1988 perihal Pematrapan PPh Pasal 23 hasil penelitian SPT PPh tahun 1987, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Wajib […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.22/1989
Sehubungan dengan adanya keragu-raguan dan sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak tentang Tertib Penyelesaian Keberatan, bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan surat keberatan Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal adalah surat keberatan yang belum/tidak memenuhi salah satu dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 25 ayat (1) […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.24/1993
Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1444/PJ.24/1993 tanggal 14 Desember 1993 telah ditetapkan KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK (KLU) 1994. Sehubungan dengan berlakunya KLU baru tersebut bersama ini diberikan pedoman sebagai berikut : Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak (KLU) 1994 terdiri dari 5 (lima) angka/digit dengan struktur sebagai berikut : 1.1 Angka/digit ke-1 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.23/1989
Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa masih terdapat Yayasan/rumah sakit yang tidak melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima oleh para dokter yang praktek di rumah sakit. Alasan yang dikemukakan oleh pihak Yayasan/rumah sakit adalah bahwa para dokter tidak menerima honorarium dari Yayasan/rumah sakit karena para pasien membayar imbalan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 74/PJ./1993
Bersama ini disampaikan foto copy Perjanjian Kerjasama antara Ditjen Pajak, BULOG dan Gapegti yang ditanda tangani tanggal 30 September 1993 sebagai penyempurnaan dari Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani tanggal 15 Februari 1990 dan telah beberapa kali diperpanjang, terakhir dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-590/PJ.51/1993 tanggal 12 Maret 1993. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.51/1994
Bersama ini disampaikan rekaman Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-04/PJ.51/1994 tanggal 12 Januari 1994 tentang Penetapan Dasar Pengenaan Pajak untuk Menghitung PPN atas Penyerahan Pita Rekaman Suara (Kaset Isi). Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut : Pita Rekaman Suara (Kaset Isi) tetap dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu jenis A dan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.6/1994
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. : KEP-1165/PJ.24/1993 tentang sistem, bentuk dan jenis laporan bidang operasional dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, untuk itu diminta agar Saudara melaksanakan ketentuan tersebut antara lain dengan: Mengirimkan bentuk laporan KPL:KP.PBB.6.13 yang dilaksanakan oleh KP PBB dan KPL.KW.6.13. dilaksanakan oleh Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaan laporan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.51/1994
Sehubungan dengan terbitnya Buku Keduapuluh Enam IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 77224/A/B/’93 tanggal 8 Desember 1993, dan Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/358/1197/93 tanggal 26 November […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.6/1994
Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-70/PJ.6/1993 tanggal 28 Desember 1993 perihal sebagaimana pokok surat diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Untuk tahun 1994 telah dipastikan tidak ada kebijaksanaan baru di bidang pengenaan PBB sehingga produksi data keluaran penetapan PBB tahun 1994 dapat segera dimulai. Produksi data keluaran penetapan PBB tahun 1994 […]