Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.52/1993
Sebagaimana diketahui bersama, data perpajakan sangat besar manfaatnya bagi Direktorat Jenderal Pajak baik untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak maupun untuk meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu maka Direktorat Jenderal Pajak telah membentuk suatu unit kerja yang sementara ini diberi nama Service Centre yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengolahan data PPN dengan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.41/1993
Sehubungan dengan beberapa pertanyaan tentang perlakuan biaya jabatan pada butir 2 a angka IV Lampiran I Bagian C, Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP.210/PJ.11/1992 tanggal 4 November 1992 tentang Buku petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Perseorangan, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : Pada butir 2 a angka IV Lampiran I […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.45/1993
Dari pengalaman dalam mengikuti sidang banding di Majelis Pertimbangan Pajak, sering timbul permasalahan mengenai tanggal berapa sebenarnya surat keberatan diterima di Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak dalam banding di Majelis Pertimbangan Pajak dapat menunjukkan tanggal diterimanya surat keberatan di Kantor Pelayanan Pajak lebih awal dari tanggal surat keberatan yang menjadi dasar keputusan Direktur Jenderal Pajak, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 24/PJ.51/1993
Sehubungan dengan terbitnya Buku Keduapuluh Dua IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 40516/A/B/93 tanggal 3 Juli 1993, dan Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/120/582/93 tanggal 9 Juni […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.51/1993
Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1993 dan adanya pertanyaan-pertanyaan mengenai pengenaan PPN atas Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1993 tersebut telah diatur harga Bahan Bakar Minyak sebagai berikut : No Jenis BBM Harga ( Rp) 1. 2. 3. 4. 5. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.6/1993
Sebagaimana diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang menjadi wajib pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian wajib pajak PBB yang di administrasikan di KP.PBB tidak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.41/1993
Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-28/PJ.41/1993 tanggal 8 Maret 1993 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-14/PJ.BT5/1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Surat Tagihan Pajak, Pajak Penghasilan. Adapun pokok-pokok perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-14/PJ.BT5/1985 adalah sebagai berikut : Angka II.2. Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.35/1993
Sebagaimana diketahui, bahwa dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PPPB) antara RI dengan negara-negara lain, terdapat ketentuan tentang pembebasan atau penurunan tarif PPh Pasal 26 yang dikenakan di Indonesia atas beberapa jenis penghasilan yang diperoleh/diterima Wajib Pajak dalam negeri (resident taxpayer) mereka (Wajib Pajak luar negeri bagi Indonesia) dari Indonesia. Sehubungan dengan ketentuan tersebut dengan ini […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.6/1993
Bersama ini disampaikan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : 249/KMK.04/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : 1005/KMK.04/1993 tentang Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan. Seterimanya Surat Keputusan ini diminta kepada para Kepala KP. PBB untuk menghubungi dan memberitahukan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.52/1993
Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/KMK.04/1993 tanggal 6 Februari 1993 tentang Keterangan dan Dokumen Yang Dicantumkan dan/atau Dilampirkan pada SPT Masa PPN, telah ditetapkan penggunaan formulir SPT Masa PPN bentuk baru dan SPT Pembayaran Kembali Pajak Masukan bentuk baru yang diberlakukan mulai Masa Pajak April 1993. Beberapa hal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.35/1993
Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Pembebasan Timbal Balik Pajak-pajak dan Bea Masuk atas Kegiatan-kegiatan Perusahaan Angkutan Udara antara Republik Indonesia (RI)-Kerajaan Saudi Arabia, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan tersebut di atas telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1992 (Lembaran Negara RI No. 15 Tahun 1992) […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.53/1993
Seperti diketahui bahwa dalam Raker Kakanwil tanggal 2 sampai dengan 4 Nopember 1992 yang lalu telah dirumuskan upaya-upaya penggalian sumber-sumber penerimaan PPN dan PPn BM melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan pendekatan sudut Yuridis maupun operasional, maka sebagai tindak lanjut dari hasil Raker tersebut, Saudara diminta untuk segera melaksanakan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PPN untuk […]