Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.35/1993
Menunjuk Surat Edaran Nomor : SE-20/PJ.34/1992 tanggal 16 November 1992 perihal Daftar Competent Authority dari Negara-negara treaty partner, dengan ini diberitahukan bahwa Internal Revenue Services (IRS) perwakilan Singapura telah menegaskan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui suratnya tanggal 19 Juli 1993 bahwa 10 (sepuluh) Direktur IRS dan 52 Kantor Distrik Pajak di Amerika Serikat merupakan wakil […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.7/1993
Dalam rangka pemantauan dan peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan pajak dan memperhatikan Surat Edaran bersama Menteri Keuangan dan Kepala Administrasi Kepegawaian Negara Nomor SE-18/MK/1991 dan Nomor 08/SE/1991 tanggal 8 Maret 1991 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa pajak, dengan ini diminta agar Saudara menyampaikan Daftar Inventarisasi Tenaga Pemeriksa Pajak baik yang telah diangkat sebagai Tenaga Fungsional […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.3/1993
Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 446/KMK.014/1993 tanggal 31 Maret 1993 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan untuk bulan April, Mei dan Juni 1993 (Foto copy terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Penetapan nilai […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.321/1993
Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 128/KMK.00/1993 tanggal 10 Februari 1993 tentang Pemberian Fasilitas Impor atas Impor Barang Modal dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta, yang merupakan peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992. Hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan keputusan tersebut adalah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.51/1993
Sehubungan dengan terbitnya Buku Kesembilanbelas IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 11945/A/B/93 tanggal 8 Maret 1993, dan Departemen agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/16/70/’93 tanggal 30 Januari 1993. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.52/1993
Sehubungan dengan surat Kepala KPP Jakarta Timur Dua Nomor : S-35/WPJ.04/KP.06/1993 tanggal 18 Maret 1993 perihal tersebut pada pokok surat (copy terlampir), dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 325/KMK.04/1992 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pedagang Eceran Besar Dalam Masa Peralihan, dalam masa peralihan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 50/PJ.11.2/1991
Bersama ini disampaikan foto kopi dari : Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-16/MK/1991 tanggal 4 Maret 1991 yang ditujukan kepada Direksi BUMN, perihal larangan penggunaan konsultan Pajak Swasta dalam pengurusan masalah-masalah perpajakan yang menyangkut Badan urusan milik Negara. Surat Menteri Keuangan Nomor S-271/MK/1977 tanggal 9 Mei 1977 perihal pengurusan pajak Badan Usaha Negara untuk saudara […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.53/1993
Berkenaan dengan Instruksi Presiden R.I. Nomor 4 Tahun 1992, bersama ini disampaikan : 1.1. Salinan Instruksi Presiden R.I. Nomor 4 Tahun 1992 tentang Kebijaksanaan pembangunan dalam rangka menunjang pengembangan Propinsi Riau. 1.2. Salinan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1992 tanggal 19 September 1992 tentang Penangguhan PPN dan PPn BM serta tidak dipungut PPh Pasal 22 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.24/1993
Bersama ini disampaikan rekaman Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-451/PJ/1992 tanggal 18 Desember 1992 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Tambahan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Pemberitaan Atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dengan Mempergunakan Komputer. Beberapa hal yang perlu […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.31/1993
Terlampir disampaikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 22/KMK.04/1993tanggal 5 Januari 1992 tentang Penghitungan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Sehubungan dengan itu, dengan ini diberikan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut : Penghitungan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 22/KMK.04/1993 hanya mencakup sanksi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.31/1993
Sehubungan dengan adanya beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-29/PJ.42/1992 tanggal 19 Desember 1992 tentang perlakuan PPh terhadap kegiatan Sewa-Guna-Usaha, maka untuk kelancaran pelaksanaan SE-29/PJ.42/1992 tersebut, dengan ini disampaikan sebagai berikut : Dalam butir 7 terdapat kekeliruan pencantuman Nomor Keputusan Menteri Keuangan, yaitu : “Keputusan Menteri Keuangan Nomor […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.42/1993
Pada saat ini di pasar modal telah dilakukan kegiatan jual beli bukti right, sehubungan dengan hal tersebut dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Right issue adalah hak pemegang saham untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan go public. Untuk menarik pemegang saham membeli saham baru tersebut, maka biasanya kepada pemegang saham diberi hak […]