Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.113/1993
Bersama ini disampaikan rekaman Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04/PJ/1993 tanggal 15 Februari 1993 tentang Tata Cara Penelitian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan penjelasan sebagai berikut : Berbeda dengan Keputusan Nomor KEP-25/PJ/1991 yang ketentuannya sekaligus mencakup tata cara penelitian SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN, maka untuk penelitian SPT Tahunan PPh Tahun […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.52/1992
Sehubungan dengan terbitnya Buku Kesepuluh IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara copy surat rekomendasi mengenai tersebut dari : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 22977/A/A4/B/92 tanggal 1 Mei 1992; Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/332/62/1992 tanggal 2 April 1992. Dengan adanya […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.431/1992
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terhadap pengenaan PPh Pasal 21/Pasal 26 atas imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan (benefit in kind), khususnya yang dibayarkan oleh perwakilan dagang asing (representative office) yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT), dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.51/1992
Dengan ini disampaikan rekaman Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1030/PJ.51/1992 tanggal 6 Juni 1992 tentang Pengusaha Optik sebagai PKP yang ditujukan kepada Pengurus Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (GAPOPIN), untuk Saudara jadikan pedoman dalam menangani masalah yang sama. Dalam Surat tersebut antara lain dinyatakan bahwa : Pengusaha Optik sebagai PKP adalah dalam statusnya sebagai Pabrikan/perakit kaca […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.52/1992
Sehubungan dengan surat Bapak Menteri Muda Keuangan Nomor S-29/KMK/1992 tanggal 29 Mei 1992 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1286/KMK.04/1991 terhadap Impor semua jenis sepatu dengan H.S. 6401.10.000 s/d H.S 6406.99.000 dikenakan PPn BM dengan tarif 35 %. Ternyata bahwa dengan penentuan nomor […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.431/1992
Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran biaya pembuatan akta notaris yang dilakukan oleh bank dan selanjutnya dibebankan kepada nasabah (debitur), dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Untuk memperoleh kredit bank, nasabah bersama-sama dengan bank membuat akta perjanjian kredit yang dibuat dengan akta notaris. Biaya pembuatan akta notaris tersebut, berupa […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.51/1992
Berkenaan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.51/1992 tanggal 26 Maret 1992 tentang KLU untuk PEB bersama ini disampaikan ralat atas formulir dibawah ini sebagai berikut: Laporan Perkembangan PKP Formulir KPL KPP 5.2-91 Halaman 1 nomor 7 : Perdagangan Besar Bahan Bangunan kecuali dari Penggalian; KLU tertulis 6236, seharusnya 6136. Laporan Kepatuhan SPT Masa […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.31/1992
Bersama ini dikirimkan kepada Saudara foto copy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK.04/1992 tanggal 19 Maret 1992 beserta lampirannya. Para pejabat perwakilan organisasi internasional bukan merupakan Subyek Pajak Penghasilan sepanjang yang bersangkutan diangkat langsung oleh induk organisasi yang bersangkutan, bukan sebagai Warga Negara Indonesia dan di Indonesia hanya berpenghasilan semata-mata dari organisasi internasional tersebut. Jika […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.31/1992
Sehubungan adanya permintaan penjelasan dari Assosiasi Kontraktor Pertambangan Internasional (International Association of Drilling Contractors) atas Surat Edaran Nomor : SE-20/PJ.31/1991 tanggal 31 Desember 1991 tentang Norma Penghitungan Kena Pajak bagi tenaga asing pada drilling company dan Surat Edaran Nomor : SE-21/PJ.31/1991 tanggal 31 Desember 1991 tentang Penghitungan Khusus Penghasilan Netto dan PPh Pasal 25 Foreign […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 34/PJ.95/1992
Seperti diketahui, organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak yang semula diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan No. : 276/KMK.01/1989, telah diubah dengan organisasi dan tata kerja yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. : 516/KMK.01/1992. Dengan keputusan tersebut dilakukan perubahan-perubahan termasuk perubahan di bidang penerimaan yaitu mengenai struktur organisasi KPP (dibentuknya Seksi-Seksi PPh […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.34/1992
Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai siapa yang menjadi “Competent Authority” (pejabat berwenang dalam perjanjian perpajakan) dari negara-negara treaty partner, terutama dalam kaitannya dengan surat keterangan mengenai residensi wajib pajak (“taxpayer’s residence”), dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan bunyi ketentuan dalam masing-masing perjanjian perpajakan, pejabat-pejabat dimaksud adalah : N E G A R A COMPETENT […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.342/1992
Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota Ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1992 di Jakarta, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PPPB) RI-Malaysia telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1992 ( Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1992 ) tanggal 26 […]