Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.51/1992
Sehubungan dengan terbitnya Buku Kelimabelas IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 60089/A/A4/B/92 tanggal 10 Oktober 1992; Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/173/861/1992 tanggal 21 September 1992 Dengan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.42/1992
Sehubungan dengan masih terdapatnya keragu-raguan Kantor Pelayanan Pajak dalam memanfaatkan Data Prioritas yang diterima dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, maka dengan ini diinstruksikan hal-hal sebagai berikut : Dalam hal Wajib Pajak dikenal (ber NPWP). Cek pemenuhan kewajiban PPh. 1) Apabila SPT Tahunan telah disampaikan dan data dimaksud belum atau belum sepenuhnya dilaporkan, lakukan himbauan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.9/1992
Sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-26/PJ.11.3/1991 tanggal 8 Pebruari 1991, butir 4 Surat Edaran Nomor : SE-32/PJ.11.3/1991 tanggal 22 Pebruari 1991 dan Surat Edaran Nomor : SE-17/PJ.4/1991 tanggal 1 Agustus 1991, bagi WP BUMN/Badan Asing/PMA yang selama ini terdaftar di KPP PND/KPP BADORA/KPP PMA dimungkinkan untuk pindah ke KPP di […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 24/PJ.9/1992
Bersama ini disampaikan copy surat edaran Direktur Jenderal Anggaran kepada semua Direksi Bank Persepsi/Devisa dan Perum Pos dan Giro, Nomor : S-1380/A-5/51/0492 tanggal 20 April 1992 mengenai hal tersebut di atas yang menyangkut juga penata usahaan setoran pajak. Dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut maka beberapa ketentuan yang diatur dalam surat edaran bersama Direktur Jenderal Anggaran […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.23/1989
Dengan semakin banyaknya pertanyaan yang disampaikan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan pengisian SPT 1770 bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan anggota ABRI, berikut ini perlu kami tegaskan kembali sebagai berikut : Daftar penghasilan pejabat negara, pegawai negeri sipil dan anggota ABRI yang dikeluarkan bendaharawan gaji, berlaku […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ.34/1992
Menunjuk Surat Edaran No : SE-20/PJ.34/1991 tanggal 16 Nopember 1992 perihal daftar Competent Authority dari Negara-negara treaty, dengan ini diberitahukan bahwa Vice Director of Federal Tax Administration Swiss dalam suratnya tanggal 22 Oktober 1992 melalui Kedutaan Besar Swiss di Jakarta memberitahukan bahwa Director of Federal Tax Administration sebagai pejabat yang berwenang (Competent Authority) dari Pemerintah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 29/PJ.42/1992
Bersama ini disampaikan rekaman Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing).Berkenaan dengan keputusan tersebut dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut : Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 berlaku mulai tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 28/PJ.43/1992
Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telah menghimpun dan secara berturut-turut telah mengirimkan kepada beberapa Kantor Pelayanan Pajak data para penerima pinjaman luar negeri (offshore loan) untuk dimanfaatkan sebagai pemantau pemenuhan kewajiban PPh Pasal 26 dari Wajib Pajak yang bersangkutan dengan berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Pajak yang ditujukan kepada Kepala […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.42/1992
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, Wajib Pajak berhak untuk melakukan kompensasi kerugian fiskal yang dideritanya untuk jangka waktu tertentu. Agar Wajib Pajak dapat memperoleh kepastian mengenai besarnya kerugian fiskal yang dapat dikompensasi, maka kepada Wajib Pajak perlu diberitahukan besarnya kerugian fiskal yang diderita untuk suatu tahun pajak. Untuk keperluan tersebut […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ.5/1992
Sehubungan dengan beberapa pertanyaan tentang pengenaan PPN atas bonus yang diterima oleh agen/agen resmi/dealer PERTAMINA atas penyerahan minyak pelumas, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Di dalam SE-06/PJ.51/1991 tanggal 8 Februari 1991 telah ditegaskan bahwa agen resmi PERTAMINA yang menyerahkan BBM dan Non BBM adalah Pedagang Besar yang ditunjuk menjadi PKP. Sesuai dengan penjelasan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.51/1992
Sehubungan dengan surat dari Perum Balai Pustaka Departemen Pendidikan Kebudayaan Nomor C.1/351/B.11.92 tanggal 19 Nopember 1992 yang memuat daftar buku dan pengarangnya yang diterbitkan Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, bersama ini disampaikan copy surat rekomendasi mengenai buku-buku tersebut Dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 65300/A/A4/B/92 tanggal 19 Nopember 1992. Dengan adanya rekomendasi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.41/1992
Bersama ini disampaikan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, KEP-428/PJ/92Nomor : KEP-37/A/1092 Tanggal 27 Oktober 1992 C-UM.01.10.46 Tentang Tata Cara Penetapan, Pembayaran, Penyetoran dan Pengembalian Uang Pewarganegaraan. Beberapa pokok-pokok penting dalam Keputusan Bersama tersebut adalah sebagai berikut : Penetapan besarnya uang pewarganegaraan bagi […]