Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.41/1992
Bersama ini disampaikan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, KEP-428/PJ/92Nomor : KEP-37/A/1092 Tanggal 27 Oktober 1992 C-UM.01.10.46 Tentang Tata Cara Penetapan, Pembayaran, Penyetoran dan Pengembalian Uang Pewarganegaraan. Beberapa pokok-pokok penting dalam Keputusan Bersama tersebut adalah sebagai berikut : Penetapan besarnya uang pewarganegaraan bagi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.44/1992
Dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat Wajib Pajak serta memperjelas penata usahaan angsuran PPh Pasal 25, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Sesuai dengan Surat Edaran No.: SE-30/PJ.43/1991 tanggal 27 Desember 1991, apabila besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terhutang setelah diperbaharui tidak sama dengan angsuran semula seperti tercantum pada tanda terima […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.52/1992
Sehubungan dengan terbitnya Buku Kesebelas IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 29401/A/A4/B/92 tanggal 1 Juni 1992, Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/101/476/1992 tanggal 1 Juni 1992. Dengan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.3/1989
Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan dan keraguan tentang pencantuman NPWP pada Faktur Pajak maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-1117/KMK.04/1988 tanggal 8 Nopember 1988 dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.23/1989
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan ataupun status keanggotaan, yang diterima oleh para Ketua, Wakil Ketua serta anggota DPR/DPRD, bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sebagaimana diketahui, para Ketua, Wakil Ketua serta anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.63/1989
Terlampir disampaikan tindasan surat Direktur Jenderal Pajak kepada Perum Angkasa Pura I Nomor : S-081/PJ.63/1989 tanggal 3 April 1989 perihal Penjelasan Untuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 dan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988. Dari surat tersebut dapat diketahui beberapa jenis Pelayanan jasa pelabuhan udara beserta penegasan mengenai terhutang atau tidak terutang PPN. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.3/1989
Sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 dan mengingat masih banyaknya pertanyaan perihal seperti tersebut diatas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Semua penyerahan jasa yang tidak termasuk dalam 13 (tiga belas) jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.631/1989
Bersama ini disampaikan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor : PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 27 Maret 1989 (lampiran 1) dan briefing sheet yang bersangkutan (lampiran 2). Sehubungan dengan Pengumuman tersebut diminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut : (1) Dengan Pengumuman tersebut telah diambil kebijaksanaan untuk memberikan kelonggaran waktu pagi Pedagang Dasar dan Pengusaha Jasa yang telah memulai […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.23/1989
Berdasarkan data yang diperoleh dari pemeriksaan rumah sakit sebagai pemotong pajak PPh Pasal 21 di seluruh Indonesia dan hasil pembicaraan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta Pengurus Pusat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), bersama ini diberikan penegasan mengenai pedoman pemotongan PPh Pasal 21 atas honorarium dokter yang praktek […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.432/1992
Dari pengamatan telah ditemukan beberapa kekeliruan dalam penerapan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985, yaitu tatacara pemberian pembebasan atas penyetoran PPh oleh Wajib Pajak sendiri dan melalui pemotongan pihak ketiga, sehingga dipandang perlu untuk diberikan penegasan sebagai berikut. I. Tujuan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak ketiga. 1. Tujuan dari pemotongan/pemungutan pajak berdasarkan Pasal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.6/1992
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1147/KMK.04/1991 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ.6/1991 khususnya usaha bidang perhutanan, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut: Nilai Jual Obyek Pajak untuk Areal Non Blok Tebangan pada Usaha Bidang Perhutanan ditentukan pada kelas 50 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.52/1992
Bersama ini disampaikan rekaman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 238/KMK.04/1992 tanggal 10 Februari 1992 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Isi dan teks Sticker Pajak Pertambahan Nilai Atas Pita Rekaman Suara (kaset Isi) Edisi Tahun 1992 dan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-36/PJ.5.2/1992 tanggal 24 Februari 1992 tentang Penetapan Dasar Pengenaan Pajak Untuk Menghitung Pajak Pertambahan Nilai Atas […]