Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.52/1992
Sehubungan dengan terbitnya Buku Keduabelas IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 29477/A/A4/B/92 tanggal 6 Juni 1992, Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/512/106/1992 tanggal 12 Juni 1992. Dengan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.6/1992
Bersama ini sampaikan rincian Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 1992/1993 per sektor dan per Daerah Tingkat II yang disusun berdasarkan usulan Saudara. Sepenerimanya surat ini diminta Saudara untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Tk. I dan Tk. II setempat dalam rangka pencantuman angka Rencana Penerimaan tersebut ke dalam APBD dari masing-masing Daerah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.9/1992
Seperti diketahui, setoran pajak melalui Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi/Bank Devisa, Kantor Pos dan Giro maupun melalui pemotongan pajak oleh KPKN) selama ini dianggap absah apabila lembar ke-2 SSP (yang telah ditera MCR KPKN) telah ditatausahakan oleh KPP. Apabila dokumen tersebut belum ditata usahakan oleh KPP, maka untuk menguji keabsahan setoran, harus dilakukan konfirmasi ke […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.6/1992
Sehubungan dengan banyaknya usulan perubahan/penambahan Bank/Kantor Pos dan Giro Persepsi atau Bank/Kantor Pos dan Giro Operasional V PBB dari beberapa KP. PBB, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Keputusan Direktur Jenderal Anggaran tentang Penunjukan Bank/Kantor Pos dan Giro Persepsi dan Bank/Kantor Pos dan Giro Operasional V PBB dalam rangka pelaksanaan SISTEP, untuk tahun 1992 tidak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.43/1992
Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-02/PJ.2/1991 tanggal 22 Maret 1991 (butir 3) dan Nomor : SE-06/PJ.431/92 tanggal 10 Februari 1992 (butir 2.b), dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : 1. Perangsang Prestasi Kerja (PPK) Triwulan III Tahunn Anggaran 1991/1992 akan dikirimkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dalam jumlah kotor (bruto) ke […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.423/1992
Berkenaan dengan adanya keputusan-keputusan Menteri Keuangan RI tentang pemberian restitusi/pengembalian bea masuk atas barang tertentu kepada importir tertentu (foto copy contoh keputusan dimaksud terlampir), dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut : Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, jumlah bea masuk yang direstitusi merupakan penghasilan bagi wajib pajak penerima restitusi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.5.1/1992
Bersama ini disampaikan rekaman Pengumuman Direktur Jenderal Pajak No. PENG-01/PJ.51/1992 tanggal 6 Februari 1992 untuk diketahui dan disebarluaskan kepada pihak-pihak yang terkait dengan isi pengumuman tersebut. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian Saudara adalah sebagai berikut : Pada dasarnya isi pengumuman tersebut adalah ringkasan dari pedoman yang tercantum dalam butir 1, butir 2, dan butir 3 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.6/1992
Sehubungan dengan dimulainya proses produksi data keluaran penetapan PBB tahun 1992, maka untuk Daerah Tk.II SISTEP pelaksanaannya diatur sebagai berikut: Sebagaimana yang telah ditentukan proses produksi data keluaran penetapan PBB untuk Daerah Tk.II SISTEP dilaksanakan dengan sarana komputer. Mengingat kapasitas peralatan komputer pada KP. PBB, proses produksi data keluaran penetapan PBB pada masing-masing KP.PBB ditetapkan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.431/1992
Sehubungan dengan telah ditetapkannya bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 21 tahun 1991, beserta Buku Petunjuk pengisiannya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-337/PJ.11/1991 tanggal 31 September 1991, dengan ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut : Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut diatas, penghasilan pegawai tetap/penerima pensiun berupa gaji/pensiun, tunjangan honorarium dan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.34/1992
Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Republik Indonesia (RI) – Republik Federasi Jerman (RFJ), bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai tersebut di bawah ini. Persetujuan mengenai Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PPPB) RI-RFJ telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1991 (Lembaran Negara RI No. 84 Tahun 1991) […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.6/1992
Sehubungan dengan dimulainya proses produksi data keluaran penetapan PBB tahun 1992, maka untuk Daerah Tk.II non-SISTEP pelaksanaannya diatur sebagai berikut: Bagi Daerah Tk.II yang saat ini data-data penetapan PBB nya sudah direkam pada komputer dan telah seluruhnya valid, serta siap cetak, maka KP.PBB yang bersangkutan hendaknya melakukan pencatatan BI dan SPPT untuk Daerah Tk.II tersebut […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.5.1/1992
Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ.51/1990 tanggal 8 Desember 1990 telah diberikan pedoman tentang petunjuk pelaksanaan penelitian SPT Masa PPN seperti yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-07/PJ/1990 tanggal 10 Januari 1990. Dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-25/PJ/1991 tanggal 24 Januari tentang Tata cara Penelitian SPT, terjadi keragu-raguan […]