Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.313/1992
Dari hasil penelitian ataupun pemeriksaan sering dijumpai terjadinya kekhilafan ataupun kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak telah membayar/membebankan biaya bunga, sewa, royalty, technical fee, management fee serta imbalan atas jasa lainnya sebagai pengurangan penghasilan bruto, tetapi Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memotong dan menyetor PPh Pasal 23/26. Berhubung pihak yang menerima/memperoleh penghasilan tidak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.34/1992
Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI – Singapura pada tanggal 25 Januari 1991 di Singapura, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PPPB) RI-Singapura telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1990 .(Lembaran Negara Nomor 88 tahun 1990) tanggal 20 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.51/1992
Sehubungan dengan perluasan pengenaan PPn berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tanggal 31 Desember 1991 tentang Pengenaan PPN Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh Pedagang Eceran Besar (PEB), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Dalam rangka melengkapi administrasi pengukuhan PKP atas Pedagang Eceran Besar (PEB), maka KLU yang diberikan untuk PEB […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.433/1992
Sesuai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, maka tarif Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 atas imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik dan jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia diubah dari 15% (lima belas persen) menjadi 9% (sembilan persen) dan berlaku sejak tanggal 1 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.51/1992
Seperti diketahui dalam Keputusan Menteri Keuangan No. : 1289/KMK.04/1991 tentang Tata cara Pengenaan PPN atas penyerahan BKP oleh Pedagang Eceran Besar (PEB), telah ditegaskan bahwa PEB berkewajiban : melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah wewenangnya meliputi tempat perdagangan eceran dilakukan apabila peredaran brutonya dalam tahun 1991, atau dalam […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.51/1992
Bersama ini disampaikan rekaman Keputusan Menteri Keuangan No. 325/KMK.04/1992 tanggal 18 Maret 1992 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pedagang Eceran Besar Dalam Masa Peralihan dan Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pemungutan PPN oleh PEB yang materi pokoknya adalah sebagai berikut : MASA PERALIHAN Masa Peralihan bagi PEB adalah jangka waktu antara sebelum tanggal 1 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.7/1990
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan ke Kantor Pusat mengenai pemeriksaan atas tahun pajak sebelum dan atau sesudah tahun pajak yang sedang diperiksa, maka dengan ini diberikan penegasan mengenai kriteria Wajib Pajak yang dapat diperluas pemeriksaannya ke tahun-tahun pajak sebelum dan atau sesudahnya yaitu : Apabila SPT Tahunan PPh untuk tahun-tahun pajak sebelum dan atau […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.3/1992
Bersama ini disampaikan copy dari : – Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1991. – Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1285/KMK.04/1991 tanggal 31 Desember […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.43/1990
Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ.3/1990 tanggal 29 Mei 1990 tentang tidak dipungut PPh Pasal 22 atas impor emas batangan untuk menghasilkan barang-barang perhiasan untuk tujuan ekspor, dengan ini disampaikan petunjuk pelaksanaannya sebagai berikut : Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 atas impor emas batangan hanya diberikan kepada Wajib […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.6/1992
Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor: 1291/KMK.04/1991 tanggal 31 Desember 1991 tentang Besarnya Faktor Penyesuaian Batas Nilai Jual Bangunan Tidak Kena Pajak untuk penetapan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan petunjuk sebagai berikut : Ketentuan mengenai batas nilai jual Bangunan Tidak Kena Pajak (BTKP) sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 24/PJ.41/1990
Terlampir disampaikan kepada Saudara daftar pelabuhan keberangkatan ke luar negeri baik melalui pelabuhan laut maupun bandar udara sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan Nomor B-348/UM.501/STJ tanggal 5 Juni 1990. Sehubungan dengan itu diminta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut : Segera melaporkan pelabuhan mana saja dari daftar dimaksud yang masuk wilayah wewenang kerja Saudara. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.31/1990
Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 749/KMK.014/1990 tanggal 29 Juni 1990 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan untuk Bulan Juli, Agustus dan September 1990 (foto copy terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Penetapan nilai kurs […]