Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 24/PJ.41/1990
Terlampir disampaikan kepada Saudara daftar pelabuhan keberangkatan ke luar negeri baik melalui pelabuhan laut maupun bandar udara sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan Nomor B-348/UM.501/STJ tanggal 5 Juni 1990. Sehubungan dengan itu diminta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut : Segera melaporkan pelabuhan mana saja dari daftar dimaksud yang masuk wilayah wewenang kerja Saudara. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.31/1990
Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 749/KMK.014/1990 tanggal 29 Juni 1990 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan untuk Bulan Juli, Agustus dan September 1990 (foto copy terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Penetapan nilai kurs […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.43/1990
Berkenaan dengan adanya pertanyaan yang diajukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Bendaharawan Pemerintah mengenai berlakunya Surat Edaran Bersama Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-69/A/1988 ——————- tanggal 21 Juli 1988 SE-37/PJ/1988 tentang Pungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Bendaharawan Pemerintah, dengan ini ditegaskan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.9/1990
Sebagai tindak lanjut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-78/PJ.41/1990 tanggal 7 Juni 1990, tentang pemberian NPWP bagi wanita kawin, bersama ini diberikan petunjuk lebih lanjut sebagai berikut : Dalam hal wanita kawin karena satu dan lain hal memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),maka terlebih dahulu harus mengisi formulir Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi atau […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ.42/1990
Dalam pelaksanaan pembentukan dana cadangan penghapusan piutang ragu-ragu bagi usaha Bank/LKBB berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor : 957/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983, sesuai dengan surat Direksi Bank Indonesia nomor : 23/18/UPG/PUM tanggal 29 Juni 1990, harap Saudara perhatikan hal-hal sebagai berikut : Atas Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang diendors atau diterbitkan oleh Bank/LKBB lain, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.43/1990
Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari Kantor Pelayanan Pajak tentang cara pengisian formulir Daftar Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka (KP.PPh.5.1), dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Yang dimasukkan dalam kolom 4 dan 5 formulir KP.PPh.5.I adalah seluruh bilyet/buku tabungan yang tidak melebihi jumlah Rp. 5.000.000 ,- yang tidak disertai dengan Surat […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.44/1990
Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KMK.04/1983, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan SKKPP. Perlu diketahui, bahwa produk hukum […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 50/PJ.1/UP.90/1990
Berkenaan dengan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-772/MK.01/1990 tanggal 19 Juni 1990 perihal pengawasan atas Laporan Pajak-Pajak Pribadi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Bahwa kewajiban seperti tersebut pada pokok surat di atas yang dimaksud dalam surat Menteri Keuangan Nomor : S-521/MK.01/1977 Jis. Nomor : S-557/MK.01/1977 dan Nomor : S-66/MK.01/1978, yang telah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.5/1990
Sampai saat ini Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak masih menerima pertanyaan dari berbagai Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), mengenai PPN atas kegiatan brokerage. Penegasan mengenai kegiatan pialang (broker) sebagai kegiatan jasa yang terutang PPN telah diberikan kepada semua perusahaan yang melakukan kegiatan brokerage, baik yang dilakukan oleh perusahaan pialang maupun yang dilakukan oleh […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.6/1992
Sehubungan dengan adanya beberapa kebijakan baru di bidang PBB dan telah ditetapkannya rencana penerimaan PBB tahun 1992/1993 per Kanwil DJP per sektor, dipandang perlu untuk mengadakan rapat koordinasi dengan aparat Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Disamping itu sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama DJP dan BPN, perlu mengikut sertakan Kantor Wilayah BPN. Dalam rangka […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.83/1992
Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para wajib pajak Penghasilan (PPh) agar mereka mengisi SPT PPh 1991 dengan lengkap, jelas dan benar, maka dengan ini diminta bantuan Saudara untuk : Menyebar luaskan Pengumuman No. PENG-06/PJ/1992 (terlampir) di wilayah kantor Saudara baik melalui media masa setempat, maupun dengan selebaran; Mengadakan penyuluhan dan kampanye SPT PPh […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.44/1992
Menunjuk Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 950/KMK.04/1989tentang Tata Cara Penerbitan SKKPP, Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-106/PJ.11/1991tanggal 6 Juni 1991, perihal pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan ini diminta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan informasi yang diterima […]