Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 29/PJ.32/1990
Sehubungan dengan pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran gaji, upah, honorarium dan lain-lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa pribadi dan persekutuan tenaga ahli untuk tahun 1990, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 untuk tahun pajak 1990 tetap diberlakukan “Buku Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Tahun 1988 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.5.1/1990
Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 jo Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 27 Maret 1989 angka 3 huruf p, jasa pelabuhan laut dan jasa pelabuhan udara merupakan Jasa Kena Pajak. Pelaksanaan ketentuan tersebut telah dituangkan dalam Surat-surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yaitu : Surat […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 28/PJ.32/1990
Sehubungan dengan adanya beberapa pertanyaan mengenai Pencantuman Nomor Pengukuhan PKP Pembeli/Penerima BKP/JKP dalam Faktur Pajak, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Dalam Pasal 2 huruf b angka 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1441b/KMK.04/1989, diatur bahwa dalam Faktur Pajak antara lain harus dicantumkan Nomor Pengukuhan PKP Pembeli/ Penerima BKP/JKP. Sedangkan dalam Pasal 13 ayat (6) […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 85/PJ.6/1991
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-68/PJ.6/1991 perihal Permintaan Usul Perhitungan PBB Tambang Minyak dan Gas Bumi tahun 1991, dengan ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut : Menurut hasil pemantauan kami sampai saat ini, perhitungan PBB Tambang Minyak dan Gas Bumi tahun 1991 dari Kantor Pelayanan PBB baru sebagian yang diterima di Ditjen Pajak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 49/PJ.3/1988
Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tanggal 27 Desember 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1334/KMK.04/1988 tanggal 31 Desember 1988 tentang Tata Cara Pengenaan PPN atas penyerahan Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri, maka dengan ini diberikan penjelasan dan petunjuk sebagai berikut : Pengertian Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri dan Luar Negeri. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 45/PJ.54/1988
Untuk kepentingan pengawasan atas pelaksanaan pemeriksaan SPT PPh tahun 1986, diminta agar Saudara melaporkan pelaksanaan pemeriksaan LP2 SPT PPh 1986 dengan mengisi daftar terlampir sesuai dengan petunjuk pengisiannya, dan segera mengirimkannya ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (c.q. Dit. P2W) selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 1989, dengan menggunakan sarana pengiriman tercepat. Sebagai bahan perbandingan bersama ini […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.313/1991
Berhubung masih banyaknya pertanyaan yang menyangkut masalah Penggolongan harta untuk menghitung penyusutan tanaman keras dan ternak serta untuk menghindari keragu-raguan dan terjadinya perbedaan penafsiran atas ketentuan/peraturan yang berlaku, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut : Ketentuan yang mengatur tentang Penyusutan dan Amortisasi secara Umum diatur dalam : 1.1. Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983; […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 90/PJ.6/1991
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.6/1991 tanggal 8 Februari 1991 perihal Pengenaan PBB tahun 1991, bersama ini disampaikan : Petunjuk Pelaksanaan Pengenaan PBB Usaha Bidang Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, Perikanan dan Peternakan (Lampiran I). Contoh SPOP Usaha Bidang Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, Perikanan dan Peternakan (Lampiran II). Contoh Daftar Perhitungan Ketetapan PBB Usaha Bidang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.31/1991
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 628/KMK.04/1991 tanggal 26 Juni 1991, maka Wajib Pajak Badan yang didirikan di Indonesia yang melakukan usaha di bidang pengeboran minyak dan gas bumi tidak lagi diperkenankan memilih menggunakan Norma Penghitungan Khusus dalam menghitung penghasilan netto, melainkan wajib dihitung dengan menggunakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 1027/PJ/1991
Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. KEP-337/PJ.11/1991 tanggal 30 September 1991, telah ditetapkan bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Perseorangan (1770), Wajib Pajak Badan (1771), dan PPh Pasal 21 (1721), serta Buku Petunjuk Pengisiannya untukTahun 1991. Dibandingkan dengan SPT Tahunan 1990 terdapat beberapa perubahan/tambahan pada SPT Tahun 1991 baik di Induk SPT […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 28/PJ.41/1991
Berhubung akhir-akhir ini penanganan masalah Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN) bagi para Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan anggota ABRI belum seperti yang diharapkan, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1990 jo. butir 2.1. huruf b Surat Edaran Direktur […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.8/1991
Dengan ini diberitahukan bahwa terdapat kesalahan pada Buku Panduan Materi Penyuluhan Perpajakan (Buku VI) yang telah diedarkan.Kesalahan tersebut adalah mengenai penyetoran dan pelaporan PPh Ps. 22 Bendaharawan dimana pada saat disusun masih menggunakan ketentuan yang lama. Pada buku tersebut tertulis : – Penyetoran : paling lambat tanggal 7 bulan takwim berikutnya (halaman 197) – Pelaporan […]