Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 66/PJ.6/1991
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tunggakan PBB yang ada, dengan ini diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut : Tunggakan PBB hendaknya di administrasikan untuk masing-masing tahun pajak, dan dirinci per Dati II, per sektor, serta dapat menggambarkan jumlah tunggakan yang masih dapat ditagih. Perlakuan terhadap tunggakan PBB, sesuai petunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 63/PJ.6/1991
Sehubungan dengan surat-surat yang dikirimkan oleh Majelis Pertimbangan Pajak, perihal penyampaian tanggapan/sanggahan wajib pajak pemohon banding, yang isinya merupakan bantahan terhadap uraian banding, di lain sisi uraian banding yang dibuat KP. PBB seringkali kurang dapat menjelaskan/pandangan pihak fiskus terhadap adanya ketidak puasan wajib pajak atas pengenaan PBB, untuk itu dianggap perlu memberikan tambahan penjelasan sebagai […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 64/PJ.6/1991
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 158/KMK.04/1991 tanggal 13 Februari 1991 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-42/PJ.6/1991 tanggal 14 Februari 1991 tentang Pemberian Pengurangan PBB, maka untuk mengetahui perkembangan wajib pajak yang mengajukan pengurangan PBB dimana data tersebut dipakai sebagai salah satu unsur penyusunan rencana penerimaan per KP. PBB/Kanwil, diminta […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 65/PJ.6/1991
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-49/PJ.6/1991 tanggal 6 Juni 1991 perihal Angka Perbandingan Tertimbang IHH Daerah, dengan ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut : Dari hasil pemantauan kami sampai saat ini, angka perbandingan tertimbang IHH Daerah (Propinsi) baru sebagian yang diterima oleh Ditjen Pajak cq. Direktorat PBB (Daftar terlampir). Sehubungan dengan itu, bagi yang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 41/PJ.6/1991
Sehubungan dengan Surat Edaran Nomor : SE-33/PJ.6/1991 tanggal 2 April 1991 perihal seperti pada pokok surat, dengan ini diberitahukan sebagai berikut : Penyelesaian akhir pekerjaan proyek Perbaikan Sistem PBB dan Job Training akan segera berakhir, dan para pegawai yang terkait dalam pelaksanaan tersebut akan ditugaskan kembali ke kantor asal masing-masing. Mengingat adanya tugas lanjutan dari […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 37/PJ.6/1991
Dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pendataan/Penilaian Obyek PBB tahun 1991/1992, diberitahukan hal-hal sebagai berikut: Sambil menunggu penyempurnaan Tata Cara Pendataan Obyek PBB yang saat ini sedang disusun Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, maka penyusunan rencana kerja pendataan tahun 1991/1992 tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 617/KMK.01/1989, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-21/PJ.6/1990, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.71/1990
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak khususnya di bidang pemeriksaan, dengan ini perlu diberikan petunjuk sebagai berikut : Untuk menghindarkan terjadinya pemeriksaan yang berulang-ulang pada suatu tahun pajak yang sama, maka setiap pemeriksaan baik pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan harus meliputi seluruh jenis pajak yang menjadi kewajiban dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Pada dasarnya […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.9/1991
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Laporan Perekaman SPT PPh (KPL.KPP.9.6) yang dikirim oleh setiap KPP ke Pusat PDIP, ternyata pengisiannya masih banyak yang menyimpang dari petunjuk pengisian sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep-03/PJ.11/1990 tanggal 8 Januari 1991 dan Nomor : Kep-04/PJ.11/1990 tanggal 9 Januari 1990. Untuk itu dengan ini diberikan beberapa penegasan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 50/PJ.6/1991
Berkenaan dengan adanya Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : KEP-772/PJ.6/1991 tentang Standard Persentase Harga Jual Hasil 255a E/24/DDJP/1991 Produksi Pertambangan Bukan Minyak dan Gas Bumi sebagai Dasar Penentuan Nilai Jual Obyek Pajak atas Tanah Pertambangan sebagaimana terlampir, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Standard Persentase Harga Jual […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.51/1991
Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari Kantor Pelayanan Pajak tentang pelaksanaan SE-09/PJ.51/1991 tanggal 23 April 1991 tentang Pengawasan 100 PKP Besar, khususnya yang menyangkut penatausahaan Kartu Pengawasan SPT dan Pembayaran Masa PPN bentuk form KP.PPN.1.6, bersama ini ditegaskan bahwa KP.PPN.1.6. yang dimaksud untuk dipisahkan/ditata usahakan tersendiri hanyalah yang menyangkut Daftar 50 PKP Besar Tetap (Lampiran I […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 47/PJ.6/1991
Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari beberapa Kepala Kantor Pelayanan PBB perihal tersebut di atas, perlu kiranya disampaikan penjelasan sebagai berikut : Menurut Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No. 12 tahun 1985, pembayaran denda administrasi, adalah merupakan kewajiban yang melekat dan harus dipenuhi, apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran atas utang pajaknya setelah lewat saat jatuh tempo […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 49/PJ.6/1991
Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-35/PJ.6/1991 tanggal 4 Februari 1991 perihal Pedoman Pembagian PBB yang berasal dari Iuran Hasil Hutan atas Kayu, ditetapkan bahwa dasar pembagian pembayaran PBB asal IHH adalah angka perbandingan tertimbang IHH Daerah. Sehubungan dengan itu, diminta agar Saudara menghubungi Daerah Tingkat I untuk memperoleh “Angka Perbandingan Tertimbang IHH Daerah” […]