Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.41/1991
Sehubungan dengan adanya beberapa pertanyaan mengenai pelaksanaan Fiskal luar Negeri khususnya pengertian tentang “Paspor Dinas” dan “Di Daerah Perbatasan”, maka perlu penegasan sebagai berikut : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil atau anggota ABRI yang akan berangkat ke luar negeri untuk keperluan dinas tidak menunjukan Paspor Dinas seperti dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Keputusan Presiden […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.32/1991
Dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1447/KMK.013/1990 tentang Pelaksanaan Perpajakan yang berlaku terhadap kerjasama PERTAMINA dengan Badan Usaha Swasta dalam Usaha Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1989, dalam usaha pemurnian dan pengolahan minyak dan gas […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.5/1991
Sehubungan dengan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak tanggal 29 Maret 1990 Nomor : SE-52a/A/1990 ————————- dan surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-10/PJ.2/1990 No. SE-13/PJ.24/1990 tanggal 14 April 1990 tentang pencegahan adanya SSP palsu serta dalam rangka penyederhanaan sistem pengawasan pembayaran dan laporan, kiranya dapat disampaikan penegasan lanjut sebagai berikut : […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.31/1991
Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1621/KMK.014/1990 tanggal 29 Desember 1990 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan untuk Bulan Januari, Pebruari, dan Maret 1991 (foto copy terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Penetapan Nilai […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ./1991
Sehubungan dengan masih adanya perbedaan penafsiran berkenaan dengan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN 1984 serta pembebanannya sebagai biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985tentang Pelaksanaan Pajak Penghasilan 1984, dengan ini disampaikan penjelasan dan penegasan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 36/PJ.41/1990
Sehubungan dengan adanya masukan dari beberapa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-201/PJ.41/1990 tanggal 12 November 1990, maka dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan atas Surat Edaran tersebut sebagai berikut : Mengenai jadwal pelaporan Jadwal pelaporan seperti yang tercantum dalam butir 5 Surat Edaran diperbaiki dengan jadwal baru sebagai […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 31/PJ.6/1991
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai penggunaan beberapa formulir pengurangan PBB sebagai lampiran dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 158/KMK.04/1991 tanggal 13 Februari 1991, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-42/PJ.6/1991 tanggal 14 Februari 1991 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-52/PJ.6/1991 tanggal 4 Maret 1991, dengan ini disampaikan tambahan penjelasan mengenai penggunaan formulir-formulir pengurangan PBB sebagaimana […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.31/1990
Terlampir disampaikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 747/KMK.04/1990 tanggal 28 Juni 1990 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Investasi di Wilayah Tertentu. Berkenaan dengan Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, dengan ini diberikan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut : Keputusan Menteri Keuangan tersebut merupakan salah satu realisasi dari kebijaksanaan Pemerintah untuk mendorong perkembangan pembangunan ekonomi di wilayah Indonesia […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ.31/1990
Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 769/KMK.04/1990 tanggal 14 Juli 1990 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Biaya Penelitian dan Pengembangan (Research & Development) yang dilakukan oleh Perusahaan (terlampir). Untuk meningkatkan daya saing usaha di Indonesia dalam pasaran Internasional serta pengembangan dunia usaha pada umumnya, perusahaan perlu melakukan penelitian dan pengembangan (Research & Development). Dalam rangka […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.5.2/1990
Bersama ini disampaikan rekaman Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 605/KMK.04/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 549/KMK.01/1985 tanggal 14 Mei 1985 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri. Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor : 605/KMK.04/1990 tanggal 25 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.51/1990
Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 dan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 27 Maret 1989 telah berlaku secara efektif sejak tanggal 1 April 1989. Namun demikian hingga kini disinyalir masih banyak pengusaha di bidang Jasa Keagenan yang belum terdaftar sebagai PKP antara lain jasa keagenan SSDB (Sumbangan Sosial Dermawan Berhadiah). Sesuai […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 30/PJ.313/1990
Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari perusahaan-perusahaan pemakai jasa “Drilling Mud Engineering Services” mengenai pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran yang berhubungan dengan pelaksanaan jasa tersebut, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Pemberian jasa “Drilling Mud Engineering Services” meliputi sebelum dan sesudah operasi pengeboran minyak bumi, termasuk pekerjaan-pekerjaan : SEBELUM OPERASI PENGEBORAN DIMULAI : Mempersiapkan […]