Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.31/1990
Bersama ini disampaikan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1990 tentang kebijaksanaan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri dan Surat Keputusan Menteri Nomor 768/KMK.04/1990 tentang Pelaksanaan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri. Dengan berlakunya Keputusan Presiden tersebut di atas, maka Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1982 dinyatakan tidak berlaku, dan dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan tersebut […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.31/1990
Terlampir disampaikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 747/KMK.04/1990 tanggal 28 Juni 1990 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Investasi di Wilayah Tertentu. Berkenaan dengan Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, dengan ini diberikan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut : Keputusan Menteri Keuangan tersebut merupakan salah satu realisasi dari kebijaksanaan Pemerintah untuk mendorong perkembangan pembangunan ekonomi di wilayah Indonesia […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ.31/1990
Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 769/KMK.04/1990 tanggal 14 Juli 1990 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Biaya Penelitian dan Pengembangan (Research & Development) yang dilakukan oleh Perusahaan (terlampir). Untuk meningkatkan daya saing usaha di Indonesia dalam pasaran Internasional serta pengembangan dunia usaha pada umumnya, perusahaan perlu melakukan penelitian dan pengembangan (Research & Development). Dalam rangka […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.5.2/1990
Bersama ini disampaikan rekaman Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 605/KMK.04/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 549/KMK.01/1985 tanggal 14 Mei 1985 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri. Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor : 605/KMK.04/1990 tanggal 25 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.51/1990
Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 dan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 27 Maret 1989 telah berlaku secara efektif sejak tanggal 1 April 1989. Namun demikian hingga kini disinyalir masih banyak pengusaha di bidang Jasa Keagenan yang belum terdaftar sebagai PKP antara lain jasa keagenan SSDB (Sumbangan Sosial Dermawan Berhadiah). Sesuai […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.74/1990
Menunjuk surat edaran No. SE-02/PJ.74/1990 tanggal 8 Januari 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-01/PJ.4/1989 tanggal 27 April 1989, maka sebagai penyempurnaannya dengan ini disampaikan bentuk Daftar Pengantar Penghapusan Piutang Pajak (KP.RIKPA 4.42) seperti contoh terlampir untuk dipergunakan sebagai pengantar penerbitan Petikan Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Penghapusan Piutang Pajak. Cara […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.4/1985
Berkenaan dengan SE-41/PJ.3/1985 tanggal 25 Mei 1985, perihal prosedur dan administrasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai, bersama ini disampaikan petunjuk tentang tata cara penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP) dalam rangka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagai berikut : […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 41/PJ.3/1985
Sehubungan dengan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1083/KMK.01/1984 tanggal 24 Oktober 1984 tentang Tata Cara pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini diberikan petunjuk tentang prosedur dan administrasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut : Untuk mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk suatu […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.22/1985
Berkenaan dengan surat edaran kami Nomor: SE-11/PJ.22/1985 tanggal 13 Maret 1985 dengan ini kami kemukakan hal-hal sebagai berikut: Dengan adanya ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1983, terdapat kemungkinan bahwa penempatan deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya dibiayai […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 40/PJ.3/1985
Bersama ini disampaikan rumusan bersama hasil pertemuan Direktorat Pajak Tidak Langsung Direktorat Jenderal Pajak dengan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 9 dan 15 Mei 1985, dalam rangka membahas pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai atas usaha periklanan. Mengingat bahwa rumusan bersama ini hanya memuat garis besar, maka dengan ini diberikan penegasan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.24/1985
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan 1984, Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah Wajib Pajak. Pengertian ini juga berlaku bagi BUT yang induk perusahaannya berdomisili di negara-negara yang terikat perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Sehubungan dengan itu jika BUT memasukkan barang ke Indonesia (walaupun berasal dari perusahaan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 37/PJ.34/1985
Untuk menjamin agar uang lelang dapat dibayar tepat pada waktunya oleh yang memenangkan lelang, maka di persyaratkan kepada peserta lelang untuk memberikan uang jaminan penawaran lelang yang diterima sebelum lelang tersebut, dan dikembalikan seketika setelah lelang. Selama ini atas penerimaan uang jaminan tersebut tidak dilakukan pencatatan. Badan Pemeriksa Keuangan yang telah melakukan pemeriksaan pada suatu […]