Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.6/1990
Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-14/PJ.6/1990 tanggal 21Februari 1990 tentang Petunjuk Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk kelancaran penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), seterimanya Surat Edaran ini diharap Saudara segera membuat persiapan seperlunya. Penerbitan STP sebagai langkah pendahuluan, hendaknya dilakukan secara selektif. Denda administrasi sebesar […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.41/1990
Dalam rangka mendorong dan meningkatkan penerimaan Negara melalui pengenaan PPh atas penyaluran Gula Pasir dan Tepung Terigu Bulog, bersama ini disampaikan kepada Saudara naskah “PERJANJIAN KERJASAMA DALAM RANGKA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN PPN DAN PPh ATAS GULA PASIR DAN TEPUNG TERIGU”. Agar Perjanjian Kerjasama tersebut dapat terselenggara dengan baik, khususnya mengenai PPh, diminta supaya dilaksanakan hal-hal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.41/1990
Berhubung masih ada beberapa pertanyaan mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-38/PJ.4/1989 tanggal 9 November 1989 tentang ekstensifikasi dan intensifikasi, SE-43/PJ.41/1989 tanggal 13 Desember 1989 tentang penjelasan lebih lanjut serta SE-103/PJ.11/1989 tanggal 18 Desember 1989 tentang penegasan lebih lanjut SE-38/PJ.4/1989, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Laporan ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak Orang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.42/1990
Sehubungan dengan hasil penelitian di beberapa KPP dimana ternyata bahwa masih banyak KPP yang belum tertib melaksanakan administrasi Buku Tabelaris, maka agar terdapat keseragaman dalam melaksanakan tertib administrasi Buku Tabelaris tersebut, dengan ini dimintakan perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut : 1. Nomor urut Wajib Pajak supaya ditulis dalam Buku Tabelaris berdasarkan urutan NPWP walaupun […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.5/1990
Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep. 03/PJ.11/1990tanggal 8 Januari 1990 tentang Sistem, Bentuk dan Jenis Laporan Bidang Operasional Dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.11/1990 tanggal 24 Januari 1990, dengan ini disampaikan penegasan tentang beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Saudara sebagai berikut : Laporan Perkembangan Jumlah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.711/1990
Sebagaimana telah Saudara ketahui bahwa sampai saat ini telah banyak diterbitkan Surat Edaran di bidang pemeriksaan pajak sehingga sering menimbulkan keraguan apakah suatu Surat Edaran tertentu masih berlaku atau tidak. Dengan adanya kebijaksanaan baru dibidang pemeriksaan pajak dan mengingat pula pada saat ini Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sedang menyiapkan suatu pedoman dibidang pemeriksaan Pajak, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.24/1990
Berhubung adanya kesalahan teknis pencetakan pada bentuk Surat Setoran Pajak (SSP, KP. PDIP.5.1) yang dilampirkan pada Surat Edaran Bersama Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : SE-52a/A/1990 tanggal 29 Maret 1990, maka bersama ini kami Nomor :SE-10/PJ.2/1990 sampaikan lagi bentuk SSP yang seharusnya, sebagai pengganti SSP yang salah tersebut. Demikian untuk menjadi maklum. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.5.1/1990
Sehubungan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari beberapa Kepala Kantor Pelayanan Pajak perihal tersebut di atas untuk keperluan penerbitan SKPT PPN, bersama ini diberitahukan bahwa sambil menunggu diberlakukannya bentuk-bentuk formulir yang baru, Saudara dapat mempergunakan model formulir SKPT PPN seperti contoh terlampir beserta petunjuk pengisiannya. Hal-hal lainnya yang perlu diberitahukan di sini adalah sebagai berikut : – […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.31/1990
Berhubung masih adanya pertanyaan tentang masa berlakunya Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, terhadap Pajak Kekayaan tahun 1985 dan sebelumnya berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang “lama” sampai dengan 31 Desember 1990. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.412/1990
Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.2/1990 tanggal 22 Februari 1990 perihal tersebut di atas, diminta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut : Pengalihan pengelolaan SKFLN dari Bidang P3 Kanwil atau Seksi P3 IP ke Bidang PPh Kanwil atau Seksi PPh KPP harus sudah dilakukan paling lambat 30 April 1990, khusus Kanwil IV […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.71/1990
Berdasarkan kebijaksanaan pemeriksaan yang telah ditentukan, pemeriksaan yang bersifat rutin baru dilaksanakan setelah diterbitkan LP-2 oleh PDIP kecuali untuk SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar pemeriksaannya dapat segera dilakukan setelah SPT disampaikan oleh Wajib Pajak tanpa menunggu diterbitkannya LP-2 oleh Pusat PDIP. Mengingat bahwa LP-2 baru dapat diterbitkan kira-kira 6 (enam) bulan setelah akhir […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.32/1990
Sehubungan dengan masih adanya beberapa pertanyaan mengenai status Perusahaan Agen/Broker Asuransi dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988, atas penyerahan Jasa Kena Pajak terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selanjutnya dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor : Peng-139/PJ.63/1989 butir 3.j, […]